PKT Menggunakan 12 Cara Merampas Hak-Hak Dasar Praktisi Falun Gong

(Minghui.org) Sejak Partai Komunis Tiongkok (PKT) mulai menindas Falun Gong pada Juli 1999, pelanggaran hak asasi manusia di Tiongkok semakin memburuk. Dalam masyarakat normal, orang memiliki hak-hak dasar, seperti hak untuk hidup, kebebasan berkeyakinan, kebebasan untuk bekerja dan memiliki harta benda, serta keamanan. Mereka juga memiliki akses ke layanan publik seperti transportasi.

Namun, situasi di Tiongkok berbeda. Anggota staf di komunitas perumahan, tempat kerja, dan lembaga pendidikan sering menerima perintah yang mengharuskan praktisi untuk menulis pernyataan berhenti berlatih Falun Gong. Ketika praktisi bepergian, termasuk di kereta api atau di bea cukai, identitas mereka diperiksa. Karena PKT memiliki daftar nama praktisi dalam sistemnya, setelah identitas mereka dipindai, biasanya praktisi tersebut digeledah dan harta benda mereka disita. Terkadang mereka ditahan.

Di bawah pemerintahan totaliter PKT, situasi di Tiongkok sangat buruk. Karena hak asasi manusia dirampas, jutaan praktisi Falun Gong didiskriminasi secara rutin dan memengaruhi pekerjaan serta kehidupan mereka. Bahkan anggota keluarga dan bos mereka pun tidak dapat menghindari dampak buruk dari penganiayaan ini.

Berdasarkan laporan Minghui.org, praktisi di lebih dari 26 provinsi, kotamadya, dan daerah otonom di Tiongkok diperintahkan untuk menulis pernyataan bahwa mereka telah meninggalkan Falun Gong. Jika tidak, anak-anak mereka akan dikeluarkan dari sekolah. Berikut adalah daftar 12 jenis diskriminasi tersebut.

1. Penolakan Pendidikan: Zhou Shuilian tinggal di Kabupaten Xishui, Provinsi Hubei. Setelah cucunya diterima di perguruan tinggi pada musim gugur tahun 2020, Kantor 610 Xishui dan Departemen Kepolisian Xishui memerintahkan universitas untuk melarang cucunya masuk karena Zhou berlatih Falun Gong. Menantunya menggunakan koneksinya dan menghubungi orang-orang dari tujuh lembaga pemerintah, tetapi tidak satu pun dari mereka berani membantu. Gadis itu tidak bisa masuk perguruan tinggi dan keluarganya serta masyarakat menyalahkan Zhou.

2. Penggusuran Ilegal: Ni Xuewen, yang tinggal di Kota Hengshui, Provinsi Hebei, memiliki sebuah rumah yang disewakannya. Karena menolak untuk meninggalkan Falun Gong, pada tahun 2020 para pejabat desa memerintahkan penyewa rumahnya untuk pergi. Jika mereka menolak pindah, anak-anak mereka akan dikeluarkan dari sekolah. Penduduk desa tidak dapat memahami hal ini karena uang sewa adalah sumber pendapatan utama Ni. Salah seorang warga berkomentar, “Bahkan para pembunuh dan pelaku pembakaran pun diberi makan di penjara. Mengapa orang-orang yang tidak bersalah dirampas mata pencaharian mereka?”

3. Memicu Konflik Keluarga: Su Deqin tinggal di Kota Langfang, Provinsi Hebei. Polisi mendatangi rumahnya pada tanggal 17 September 2020 untuk menangkapnya karena berlatih Falun Gong. Ia juga ditekan menulis pernyataan untuk meninggalkan Falun Gong. Ketika menolak, seorang petugas mengatakan mereka akan memborgolnya dan membawanya pergi di depan kedua cucunya.

Petugas itu berkata kepadanya, “Selain itu, anak-anak ini tidak akan diizinkan bersekolah lagi, dan mereka akan membenci anda.” Khawatir akan cucu-cucunya, Su merasa tidak punya pilihan lain dan pergi bersama mereka ke kantor polisi.

4. Memutus Hubungan Keluarga: Liu Qunhua dari Kota Jianli, Provinsi Hubei, ditangkap pada akhir tahun 2022 karena menceritakan tentang Falun Gong kepada orang-orang. Setelah menantunya membebaskannya dengan jaminan, petugas Departemen Kepolisian Zhuhe mengancam menantunya bahwa Ia akan kehilangan pekerjaannya jika Liu terus berlatih Falun Gong. Karena anak-anaknya yang lain juga dilecehkan dan diancam, Liu merasa tidak punya pilihan lain selain menulis pernyataan yang memutuskan hubungannya dengan anak-anaknya.

5. Pembatalan Paspor Secara Ilegal: Polisi dari Kota Xi'an di Provinsi Shaanxi mendatangi rumah Chen Mingan pada tanggal 4 Desember 2018. Mereka menyita buku Falun Gong, komputer, telepon seluler, dan sertifikat kepemilikan propertinya. Karena tidak dapat menemukan Chen, petugas membawa putrinya, Chen Jie, ke kantor polisi dan kemudian menahannya di pusat pencucian otak di Distrik Baqiao selama 10 hari. Mereka juga membatalkan paspornya. Meskipun Ia telah diterima di sekolah pascasarjana di luar Tiongkok, Ia tidak dapat meninggalkan negara tersebut.

6. Ancaman terhadap Mata Pencaharian: Para pejabat di Distrik Baodi, Tianjin, menekan Zhang Hongmei untuk meninggalkan kepercayaannya pada Falun Gong, tetapi Ia menolak. Para pejabat mengancam akan menutup warung mie miliknya, yang merupakan sumber pendapatan utama keluarganya. Suaminya sangat stres sehingga Ia melukai lengannya sendiri.

7. Ancaman Pencabutan Tunjangan Kesejahteraan Sosial: Kang Fujiang tinggal sendirian di Kabupaten Yi, Provinsi Hebei. Ia jatuh dari pohon buah pada bulan September 2020 dan sejak itu tidak mampu merawat dirinya sendiri.

Antara Oktober hingga Desember 2020, pejabat desa, pejabat kecamatan, dan polisi secara teratur mengganggunya. Ketika Kang menolak menandatangani pernyataan yang melepaskan keyakinannya, pejabat desa mengatakan kepadanya bahwa tunjangan hidup minimum dan penggantian biaya medisnya akan dibatalkan. Pada tanggal 29 Desember 2021, karena diancam dan ditekan oleh direktur Partai desa, Kang terpaksa menyerah, dan proses tersebut direkam dalam video.

8. Ancaman Penutupan Toko Online: Yuan Huizhi tinggal di Kota Cangzhou, Provinsi Hebei. Pejabat desa dan kecamatan mendatangi rumahnya pada 19 November 2020, dan memerintahkannya untuk meninggalkan keyakinannya. Jika menolak, mereka akan menutup toko online putranya. Yuan tidak punya pilihan selain menandatangani pernyataan tersebut.

9. Ancaman terhadap Masa Depan Keluarga: Chen Xiumei tinggal di Kota Nanchong, Provinsi Sichuan. Pada 15 Januari 2019, petugas polisi mengatakan kepadanya, “[Karena Anda berlatih Falun Gong], Anda telah menghancurkan keluarga Anda. Anak-anak Anda tidak akan bisa kuliah, mengikuti ujian pegawai negeri, menjadi pejabat, atau mendapatkan promosi. Pekerjaan mereka akan diambil, dan mereka tidak akan bisa bergabung dengan militer.”

10. Merebut Kembali Perumahan Bersubsidi: Ma Guizhen di Lingwu Farm, Kota Lingwu, Daerah Otonomi Ningxia, menolak menandatangani dokumen untuk berhenti berlatih Falun Gong. Polisi mengancam akan menyita lahan yang digarap keluarganya dan merebut kembali perumahan bersubsidi mereka. Keluarganya berada di bawah tekanan yang sangat besar.

11. Target Pelecehan Saat Bepergian: Di kereta bawah tanah atau kereta cepat di Tiongkok, polisi sering menggunakan perangkat di pintu masuk untuk mengidentifikasi praktisi Falun Gong berdasarkan kartu identitas mereka, kemudian menginterogasi atau menggeledah mereka.

12. Target di Perbatasan: Administrasi Imigrasi Nasional mewajibkan pemohon paspor untuk memberikan sertifikat yang menyatakan bahwa mereka tidak berlatih Falun Gong. Permohonan mereka tidak akan diproses tanpa sertifikat tersebut.

Perilaku brutal ini sejalan dengan kebijakan penganiayaan jangka panjang PKT. Tak lama setelah penindasan dimulai, mantan pemimpin PKT Jiang Zemin mengeluarkan perintah berikut terkait praktisi Falun Gong: “Hancurkan reputasi mereka, bangkrutkan mereka secara finansial, dan singkirkan mereka secara fisik.”

Penganiayaan tersebut melanggar hukum Tiongkok dan hukum hak asasi manusia internasional. Bersama dengan pengambilan organ secara paksa, penganiayaan ini merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Mengikuti jejak AS, banyak negara telah mengadopsi undang-undang tipe Magnitsky. Selama bertahun-tahun, praktisi Falun Gong telah menyerahkan daftar pelanggar hak asasi manusia kepada berbagai pemerintah dan memohon penindakan. Pada Desember 2025, praktisi Falun Gong menyerahkan daftar pelaku lainnya kepada 48 pemerintah dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia.

Para praktisi hanya ingin menjadi warga negara yang lebih baik dengan mengikuti prinsip-prinsip Zhen-Shan-Ren (Sejati, Baik, Sabar). Saya berharap lebih banyak orang di dalam dan di luar Tiongkok menyadari dan membantu mengakhiri penganiayaan ini.