Senat AS Mengesahkan S.4009: RUU Perlindungan Falun Gong dan Korban Pengambilan Organ Paksa

(Minghui.org) Pada 28 September 2026, Senat AS secara bulat mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) bipartisan S.4009, yaitu "Undang-Undang Perlindungan Falun Gong dan Korban Pengambilan Organ Paksa."

Versi RUU dari DPR, yakni “Undang-Undang Perlindungan Falun Gong” (H.R.1540), telah disahkan secara bulat pada Mei 2025. Versi Senat, S.4009, diajukan oleh Senator Ted Cruz (Partai Republik, Texas) dan Jeff Merkley (Partai Demokrat, Oregon) kepada Komite Hubungan Luar Negeri pada 5 Maret 2026. Komite tersebut meloloskan RUU itu pada 17 Juni. Pada 27 Juli, Senator James Risch melaporkan rancangan undang-undang yang telah diamendemen tersebut kepada Senat, yang kemudian memasukkannya ke dalam agenda sidang legislatif. Senat selanjutnya mengesahkan S.4009 pada 28 September melalui persetujuan secara bulat.

Kini, setelah S.4009 disahkan oleh Senat, RUU yang telah diamendemen tersebut perlu diselaraskan (dengan versi DPR) dan disahkan kembali oleh DPR AS. Kemudian, jika Presiden menandatanganinya (atau tidak memvetonya dalam batas waktu yang ditentukan), rancangan undang-undang tersebut akan resmi menjadi Undang-Undang Federal AS.

Tujuan dari UU

Selama lebih dari dua dekade, para penyelidik independen telah menyerukan tindakan dunia internasional untuk menghentikan praktik-praktik Partai Komunis Tiongkok yang membunuh praktisi Falun Gong dan mereka yang ditahan karena keyakinannya - demi pengambilan organ untuk transplantasi—sebuah tindakan yang merupakan bagian dari penindasan rezim tersebut terhadap kelompok-kelompok keyakinan. Pada 2020, China Tribunal di London, pengadilan independen atas Tiongkok - menyimpulkan, "Dalam praktik pengambilan organ secara paksa yang telah berlangsung lama di RRT, praktisi Falun Gong-lah yang memang dijadikan sebagai sumber—dan kemungkinan besar merupakan sumber utama—organ untuk pengambilan organ secara paksa tersebut."

RUU S.4009 bertujuan untuk memberikan sanksi terhadap warga negara asing yang terlibat atau membantu dalam perdagangan organ ilegal, serta mewajibkan Departemen Luar Negeri AS untuk memberikan laporan mengenai praktik pengambilan organ secara paksa yang terjadi di Tiongkok.

Pengesahan S.4009 diperkirakan akan memberikan dampak yang signifikan terhadap bidang dan etika kedokteran. Undang-undang ini bertujuan mencegah institusi medis, para peneliti, dan perusahaan AS - secara tidak sadar membantu atau terlibat dalam pelatihan serta kerja sama luar negeri terkait transplantasi organ yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia.

Setelah disahkan, undang-undang ini akan mendorong komunitas medis AS untuk menjaga transparansi tinggi serta kedisiplinan diri yang etis dalam transplantasi organ, pertukaran ilmiah, serta penggunaan data internasional mengenai donor organ. Dengan demikian, institusi-institusi Amerika dapat terhindar dari situasi - sebagai pihak yang memperoleh manfaat secara tidak langsung dari praktik pengambilan dan transplantasi organ secara paksa.

Undang-undang ini menetapkan sanksi berat bagi individu asing yang terbukti terlibat atau membantu perdagangan ilegal organ tubuh manusia, termasuk pembekuan aset dan penolakan izin masuk ke Amerika Serikat.

Undang-undang ini juga mewajibkan Departemen Luar Negeri AS untuk menyampaikan laporan menyeluruh mengenai kebijakan Tiongkok terkait perdagangan ilegal organ tubuh manusia dan transplantasi di luar negeri (yang khususnya menargetkan praktisi Falun Gong, etnis Uighur, dan kelompok lainnya), serta mengangkat isu ini dalam kebijakan luar negeri maupun laporan hak asasi manusia AS. Laporan tersebut juga wajib memuat daftar hibah AS dari satu dekade terakhir yang mendukung penelitian transplantasi organ di Tiongkok atau penelitian yang dilakukan melalui kerja sama antara institusi/perusahaan Tiongkok dan AS.

Suara Dukungan

Sebelum RUU tersebut disahkan di Senat, banyak anggota legislatif dan warga dari seluruh Amerika menandatangani petisi yang ditujukan kepada Senat, untuk menyatakan dukungan mereka bagi rancangan undang-undang tersebut.

“Terlepas dari kubu politik Anda—atau apa pun pandangan politik Anda—tidak ada seorang pun yang memandang pengambilan organ secara paksa dan perbudakan merupakan hal yang dapat dibenarkan. Dan itulah satu hal yang kita semua dapat sepakati,” ujar anggota Kongres - Scott Perry dalam sebuah acara di Pennsylvania pada Juni lalu.

“Kekejaman yang dilakukan oleh Partai Komunis Tiongkok terhadap rakyatnya sungguh mengerikan, dan sebagai warga Amerika, kita perlu mengambil sikap tegas terkait hal tersebut,” kata Michael Smith, anggota Kongres negara bagian Delaware, dalam sebuah wawancara pada bulan Agustus. “Menurut saya, Amerika senantiasa menjadi negara yang terbuka; terkadang kita perlu menunjukkan kepada mereka yang tinggal di negara kita—yang datang dari wilayah-wilayah di mana penindasan terjadi—bahwa kita mendukung mereka.”

“Bayangkan, karena keyakinan dan kepercayaan Anda, seseorang membawa Anda ke rumah sakit dan mengambil organ tubuh Anda,” ujar Aaron Bashir, ketua LSM American Real Voice. “Ginjal Anda hilang, jantung Anda hilang, hati Anda hilang, dan bahkan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Saat keluarga Anda akhirnya tahu, segalanya sudah terlambat... Saya mendesak semua rekan sejawat saya, mendesak semua politisi, terlepas dari afiliasi partai, untuk mendukung rancangan undang-undang ini demi melindungi komunitas Falun Gong.”

Mula, seorang seniman dan penulis asal Maryland yang menandatangani petisi tersebut, berkomentar, “Diperlukan tindakan resmi. Kita memiliki perwakilan, dan kita perlu berbicara kepada para anggota Kongres tersebut agar mereka mau mendengarkan. Petisi adalah salah satu cara untuk mewujudkannya.”

Setelah menandatangani petisi bersama istrinya, Edi Avoic, seorang warga Delaware, mengatakan, “Memiliki wewenang atas tubuh sendiri adalah hak asasi manusia—hak dasar umat manusia. Merampas hak tersebut dari seseorang tanpa persetujuan mereka—terlepas apakah mereka bersikap agresif ataupun damai—adalah tindakan yang tidak sepatutnya. Hanya karena mereka tidak menggunakan kekerasan untuk membela diri, bukan berarti mereka patut kehilangan hak dasar yang tak boleh dilanggar dan merupakan anugerah Tuhan ini. Jadi, ini bukanlah sesuatu yang diberikan kepada kita oleh manusia, melainkan sesuatu yang dianugerahkan oleh Tuhan.”

Jika pembaca Minghui memiliki pertanyaan atau saran lebih lanjut mengenai tahapan proses legislatif selanjutnya ataupun dampaknya terhadap bidang kesehatan, diplomasi, maupun hak asasi manusia, silakan hubungi Dewan Editorial Minghui.