(Minghui.org) Setelah penangkapan praktisi Falun Gong di Tianjin pada April 1999, sekitar 10.000 praktisi diam-diam berkumpul di depan Kantor Pengajuan Banding Nasional tanggal 25 April 1999 untuk memohon pembebasan praktisi yang ditangkap serta mengajukan petisi untuk mempraktikkan keyakinan mereka. Kejadian bersejarah ini dipuji oleh komunitas internasional sebagai permohonan damai terbesar dalam sejarah Tiongkok modern. Namun ketua Partai Komunis Tiongkok (PKT) Jiang Zemin memulai penganiayaan skala nasional terhadap Falun Gong tiga bulan kemudian, pada Juli 1999.
Seorang pembaca baru-baru ini mengirim surat kepada Minghui tentang informasi yang diberikan oleh pejabat senior PKT, yang berkata bahwa Jiang diam-diam mengerahkan tentara untuk bersiap-siap melakukan pembantaian hari itu. Pejabat itu juga berkata bahwa tindakan Jiang telah melanggar Konstitusi Tiongkok.
Pasukan Tentara dengan Senjata Berisi Peluru
Menurut pejabat PKT, Jiang, Sekretaris Umum PKT dan Ketua Komisi Militer Pusat, diam-diam memerintahkan personel militer untuk berjaga-jaga. Demi merahasiakan identitas asli mereka, para tentara ini mengenakan seragam polisi. Dengan senjata berisi peluru, mereka siap membunuh praktisi atas kejahatan “mengepung Zhongnanhai” (kompleks yang menjadi tempat tinggal para pemimpin tertinggi PKT).
Menurut sumber, sejumlah pejabat tinggi Partai mencoba menghentikan pembantaian tersebut. Mereka menyarankan mengadakan rapat untuk menyelesaikan keluhan pengaju petisi dan menghindari penembakan bila pengaju petisi setuju untuk pergi. Akhirnya, Menteri Zhu Rongji dan pejabat lain bertemu dengan perwakilan praktisi hari itu, dan insiden itu terselesaikan dengan damai. Praktisi segera meninggalkan tempat, dan mereka bahkan membersihkan sampah saat hendak pulang. Dengan begitu, sebuah tragedi yang menyerupai Pembantaian di Lapangan Tiananmen 1989 berhasil dihindari.
Tidak Ada Dasar Hukum dalam Menindas Falun Gong
Pejabat senior yang membocorkan informasi ini berkata bahwa keputusan PKT dalam menindas Falun Gong tidak didasari oleh investigasi atau fakta. Namun rasa iri hati Jiang terhadap kepopuleran Falun Gong.
Dewan Negara telah menerbitkan prosedur membuat keputusan kebijakan besar. Setelah suatu masalah diidentifikasi di tingkat lokal, kementerian terkait akan melakukan investigasi. Keputusan lalu akan dilaporkan ke Dewan Negara untuk instruksi lebih lanjut.
Namun Jiang melakukan hal yang sebaliknya terhadap masalah Falun Gong. Pertama-tama dia menyimpulkan bahwa menindas Falun Gong adalah tugas politik lalu menghubungi kementerian untuk melancarkan kampanye tersebut. Selama rapat internal yang mencakup pemerintah Beijing dan Kementerian Keamanan Publik, tidak ada kementerian yang bersedia bertanggung jawab dalam membuat keputusan tak berdasar dalam menindas Falun Gong. Di bawah tekanan Jiang, para pejabat yang hadir setuju untuk mengalihkan tanggung jawab tersebut kepada Wu Shaozu, Kementerian Olahraga, yang tidak bisa hadir dalam rapat hari itu.
Ironi semacam ini juga terjadi selama Kampanye Anti Sayap Kanan PKT satu dekade sebelumnya. Ketua PKT saat itu, Mao Zedong, telah menetapkan kuota jumlah “Sayap Kanan” yang harus dikeluarkan dan dikecam. Sekelompok orang pernah dipanggil untuk “memilih” Sayap Kanan di antara mereka, namun semua orang menghindari peran tersebut. Akhirnya, orang yang pergi ke toilet saat kembali mendapati dirinya “terpilih” sebagai Sayap Kanan.
Genosida Berlanjut
Terlepas dari pengajuan banding tanggal 25 April 1999 yang berakhir dalam resolusi damai, Jiang melancarkan penganiayaan sistematis terhadap Falun Gong pada bulan Juli. Meski Jiang pensiun beberapa tahun sesudahnya, pimpinan PKT berikutnya masih melanjutkan penganiayaan.
Meski Jiang tidak melakukan pembantaian pada April 1999, dia memerintahkan pembentukan badan di luar kerangka hukum, Kantor 610, dua bulan kemudian untuk mengawasi penganiayaan skala nasional. Praktisi Falun Gong dalam jumlah besar kemudian ditahan, dipenjarakan, dan disiksa karena berlatih Falun Gong. Banyak di antaranya dijatuhi hukuman kerja paksa dan bahkan menjadi korban pengambilan organ paksa.
Ringkasan
Mengikuti prinsip Zhen-Shan-Ren (Sejati, Baik, Sabar), praktisi Falun Gong berupaya menjadi orang yang lebih baik. Penganiayaan oleh Jiang dan pemimpin sesudahnya tidak memiliki dasar hukum maupun moral, dan itu telah menyebabkan bencana hak asasi manusia.
Penganiayaan juga merugikan warga negara biasa Tiongkok. Bila penganiayaan tidak dimulai, lebih banyak orang bisa memperoleh manfaat dari Falun Gong, dan Tiongkok akan mempunyai supremasi hukum yang lebih kuat ditambah dengan kebangkitan moral.
Seluruh konten dilindungi oleh hak cipta © 1999-2026 Minghui.org
