(Minghui.org) Pada 16 Juli 2026, Asisten Menteri Luar Negeri AS Riley Barnes mengutuk penganiayaan yang terus dilakukan Partai Komunis Tiongkok (PKT) terhadap Falun Gong dan menekankan bahwa pemerintah AS berkomitmen untuk menggunakan segala cara yang tepat untuk meminta pertanggungjawaban para pejabat Tiongkok yang terlibat.
Asisten Menteri Luar Negeri AS Riley M. Barnes
Riley M. Barnes, Asisten Menteri Luar Negeri untuk Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Tenaga Kerja serta Duta Besar untuk Kebebasan Beragama Internasional, menyatakan saat berpidato di Forum Pembangun Perdamaian Sekretariat Kebebasan Beragama Internasional (IRF) di Washington, bahwa kebebasan beragama adalah nilai dasar Amerika Serikat dan komponen kunci dari kebijakan luar negeri AS. Presiden Donald Trump dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio berkomitmen untuk mempromosikan dan membela kebebasan beragama secara global, dan memandangnya sebagai pilar penting untuk menegakkan perdamaian internasional, keamanan, dan kepentingan nasional AS.
PKT Menyerang Kelompok Keagamaan
Menanggapi situasi hak asasi manusia di Tiongkok, Barnes menyatakan, “Beijing mengabaikan kebebasan beragama dan mengejar kebijakan yang bermusuhan terhadap sebagian besar kelompok agama dan spiritual, termasuk mayoritas Muslim Uighur, Buddha Tibet, Protestan, Katolik, dan praktisi Falun Gong.”
Ia menambahkan bahwa, “Tindakan PKT yang berkelanjutan dan meningkat terhadap gereja-gereja rumahan Kristen Protestan merupakan ancaman serius bagi kebebasan beragama. Di seluruh Tiongkok, para pendeta dan pemimpin gereja telah mengalami penggerebekan gereja dan telah ditahan serta dijatuhi hukuman penjara berat hanya karena menjalankan keyakinan mereka. Penggerebekan ini bukanlah insiden terisolasi. Hal ini mencerminkan kampanye sistematis PKT untuk membungkam dan menekan gereja-gereja Kristen serta para pemimpin dan jemaatnya.” Amerika Serikat telah menyampaikan keprihatinan di tingkat tertinggi mengenai perlakuan Beijing terhadap kelompok-kelompok Kristen yang tidak terdaftar. Pada Oktober 2025, Sekretaris Rudio menyerukan kepada PKT “untuk segera membebaskan para pemimpin gereja yang ditahan dan mengizinkan semua orang berkeyakinan, termasuk anggota gereja rumahan, untuk terlibat dalam kegiatan keagamaan tanpa takut akan pembalasan.”
Serangan terhadap Falun Gong Ditanggapi dengan Serius
Menjelang tanggal yang menandai dimulainya penganiayaan PKT terhadap Falun Gong (20 Juli 1999), pejabat senior Departemen Luar Negeri AS sekali lagi secara terbuka mengutuk penganiayaan tersebut dan secara eksplisit menyatakan bahwa mereka yang bertanggung jawab akan dimintai pertanggungjawaban.
Barnes menambahkan, “20 Juli menandai peringatan 27 tahun kampanye kejam PKT untuk memberantas Falun Gong. Pemerintah AS menanggapi serangan terhadap anggota kelompok keagamaan seperti Falun Gong dengan serius dan berkomitmen untuk menggunakan segala cara yang tepat untuk menuntut pertanggungjawaban atas keterlibatan pejabat Tiongkok dalam tindakan represif.”
Langkah-Langkah Baru untuk Memberi Sanksi kepada Penganiaya dan Memerangi Represi Transnasional
Barnes juga menguraikan beberapa langkah baru yang baru-baru ini diajukan oleh pemerintah AS untuk mempromosikan akuntabilitas terkait kebebasan beragama. Ia mencatat bahwa kebijakan pembatasan visa baru yang diumumkan oleh Menteri Rubio pada Desember 2025 tidak hanya berlaku untuk pejabat pemerintah yang melakukan pelanggaran berat terhadap kebebasan beragama, tetapi juga mencakup setiap individu—dan anggota keluarga dekat mereka—yang mengizinkan, berpartisipasi dalam, mendukung, atau melakukan penganiayaan agama; individu tersebut dapat kehilangan kelayakan mereka untuk memasuki Amerika Serikat.
Selain itu, pemerintah AS terus memperjuangkan kebebasan tahanan hati nurani melalui berbagai cara, termasuk kedutaan dan konsulat di luar negeri, kontak diplomatik tingkat tinggi, dan pernyataan publik oleh presiden, dan secara aktif memerangi penindasan transnasional. Barnes menyatakan, “Penindasan transnasional juga dilakukan terhadap orang dan organisasi di Amerika Serikat. Dan kami bertekad untuk meminta pertanggungjawaban para pelaku atas pelanggaran kedaulatan kami dan penargetan warga Amerika di tanah Amerika.”
Di akhir pidatonya, Barnes menyerukan kepada para pembela kebebasan beragama internasional, organisasi non-pemerintah, kelompok keagamaan, dan pemerintah untuk memperkuat kerja sama mereka, terus memberikan bukti pelanggaran kebebasan beragama kepada pemerintah AS, membantu dalam penerapan pembatasan visa baru, meminta pertanggungjawaban kepada mereka yang telah secara serius berpartisipasi dalam penganiayaan agama, dan bekerja sama untuk membebaskan tahanan hati nurani dan melindungi kebebasan beragama di seluruh dunia.
Seluruh konten dilindungi oleh hak cipta © 1999-2026 Minghui.org
