Australia: Aksi damai di Canberra Mengecam Praktik Pengambilan Organ Paksa dan Represi Transnasional oleh Tiongkok

(Minghui.org) Praktisi Falun Dafa menggelar aksi damai di Canberra pada tanggal 14, 15, dan 16 September 2026. Mereka melakukan latihan bersama, mengumpulkan tanda tangan, dan membentangkan spanduk untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai praktik pengambilan organ paksa yang direstui negara serta represi transnasional yang dilakukan oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT). Mereka juga mendesak Pemerintah Australia untuk mengesahkan undang-undang yang secara khusus menangani masalah pengambilan organ paksa.

Seorang pengacara hak asasi manusia terkemuka, perwakilan Amnesty International, serta praktisi Falun Gong yang pernah menjadi korban penyiksaan PKT di Tiongkok turut berbicara di depan Gedung Parlemen di Canberra. Mereka mendesak Pemerintah Australia untuk mengambil tindakan guna mencegah warga negara dan institusi medis Australia menjadi kaki tangan PKT.

Para pembicara juga mengecam represi transnasional yang dilakukan PKT terhadap komunitas diaspora. Perwakilan Amnesty International menyatakan bahwa tindakan PKT menggunakan represi transnasional untuk memecah belah, mengintimidasi, dan membungkam para pengkritik sama sekali tidak dapat ditoleransi.

Senat Australia secara resmi memulai penyelidikan mengenai "Represi Transnasional dan Campur Tangan Asing" pada tanggal 8 September 2026, serta mengundang masyarakat umum dan kelompok-kelompok yang terdampak untuk menyerahkan bukti dan laporan terkait.

Dean Smith, Senator dari Australia Barat, kembali mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Migrasi (Pengungkapan Transplantasi Organ di Luar Negeri) Tahun 2026. Saat pembacaan kedua RUU tersebut di Senat pada tanggal 20 Agustus, Smith menegaskan bahwa Australia harus melangkah lebih jauh daripada sekadar menandatangani konvensi hak asasi manusia internasional; Australia perlu menerapkan mekanisme hukum dan mengambil langkah-langkah konkret untuk memerangi perdagangan organ serta transplantasi organ ilegal yang terjadi di luar negeri.

Para praktisi di Canberra pada tanggal 14, 15, dan 16 September meningkatkan kesadaran mengenai pengambilan organ secara paksa dan penindasan transnasional yang dilakukan oleh PKT (Minghui.org)

Senator Mengajukan Rancangan Undang-Undang untuk Melawan Pengambilan Organ secara Paksa

Pada masa sidang Parlemen Australia sebelumnya, Senator Dean Smith mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Migrasi (Pengungkapan Transplantasi Organ di Luar Negeri dan Langkah-Langkah Lainnya) Tahun 2023 pada bulan Juni 2023. RUU tersebut diperdebatkan dan disahkan di Senat pada bulan Agustus 2024. Meskipun telah diteruskan ke Dewan Perwakilan Rakyat dan menjalani pembacaan pertama pada tanggal 21 Agustus 2024, RUU tersebut gagal menyelesaikan seluruh proses legislatif sebelum Parlemen dibubarkan, sehingga tidak menjadi undang-undang.

Senator Smith kembali mengajukan RUU Perubahan Migrasi (Pengungkapan Transplantasi Organ di Luar Negeri) Tahun 2026 pada bulan Agustus 2026. Ia menyatakan bahwa ketika organ diperoleh melalui paksaan atau kekerasan, hal itu bukan sekadar perdagangan ilegal, melainkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar martabat manusia.

Senator Dean Smith saat berbicara di Senat (Tangkapan layar dari situs web Senat Australia)

RUU ini mewajibkan setiap individu yang memasuki Australia untuk menyatakan apakah mereka pernah menjalani transplantasi organ di luar negeri dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Jika ya, mereka harus menyebutkan nama fasilitas medis tempat transplantasi dilakukan, serta negara dan kota atau wilayah tempat prosedur tersebut berlangsung. Data ini akan dikumpulkan dan disusun menjadi laporan tahunan untuk diserahkan kepada Parlemen.

Penyelidikan Senat Terkait Represi Transnasional

Pada tanggal 8 September 2026, menyusul upaya advokasi oleh Senator Partai Hijau Australia (Australian Greens) David Shoebridge dan pihak lainnya, serta seruan dari Komisioner Hak Asasi Manusia, Senat mengesahkan penyelidikan publik yang secara khusus menyoroti represi transnasional dan campur tangan asing. Penyelidikan ini bertujuan untuk mengkaji secara menyeluruh skala tindakan pemerintah asing—seperti intimidasi, pengawasan, dan upaya membungkam para pembangkang, jurnalis, serta pembela hak asasi manusia—di wilayah Australia, sekaligus menilai apakah undang-undang yang ada saat ini, yaitu National Security Legislation Amendment (Espionage and Foreign Interference) Act 2018, sudah memadai untuk mengatasi ancaman represi transnasional.

Anggota komunitas diaspora Australia dan para oposisi pemerintah yang menghadapi ancaman serta penindasan dari pemerintah asing dapat menyerahkan bukti dan laporan terkait keluhan mereka hingga tanggal 19 Oktober 2026.

Dr. Lucy Zhao, Direktur Asosiasi Falun Dafa Australia (Minghui.org)

Dr. Lucy Zhao menyambut baik langkah ini dan menyatakan bahwa represi transnasional melampaui isu kebebasan berkeyakinan, karena hal tersebut menyangkut kedaulatan Australia, keamanan nasional, dan hak-hak dasar. Ia berharap penyelidikan Senat ini akan menghasilkan langkah-langkah pencegahan dan perlindungan yang konkret. Ia mengatakan bahwa Asosiasi Falun Dafa akan menyerahkan kasus-kasus dan bukti relevan dari kurun waktu lebih dari 20 tahun terakhir kepada Parlemen.

Pengacara Hak Asasi Manusia Internasional: Praktik Pengambilan Paksa Organ Merajalela di Tiongkok

David Matas, pengacara hak asasi manusia ternama di dunia yang kini berusia 83 tahun, kembali mengunjungi Australia. Dalam rangkaian kegiatan selama tiga hari yang diadakan oleh praktisi Falun Gong di ibu kota, Matas dan perwakilan praktisi bertemu dengan sejumlah anggota parlemen dan pejabat pemerintah untuk mendesak segera disahkannya undang-undang yang berfokus pada isu pengambilan paksa organ; langkah ini bertujuan menutup celah hukum dan mencegah warga Australia terlibat dalam praktik transplantasi organ ilegal.

Pengacara hak asasi manusia David Matas berbicara dalam aksi damai di Canberra pada tanggal 14 September (Minghui.org)

Matas menyatakan bahwa China Tribunal (pengadilan independen mengenai Tiongkok) menyimpulkan pada tahun 2020 bahwa telah terjadi praktik pengambilan paksa organ dalam skala besar terhadap tahanan hati nurani di Tiongkok, dan praktisi Falun Gong kemungkinan besar merupakan sumber utama dari praktik tersebut. Ia mengatakan bahwa praktik pengambilan organ secara paksa kini semakin parah: "Keuntungan besar yang diperoleh dari pembunuhan orang-orang tak berdosa demi organ tubuh mereka telah memicu perluasan praktik ini secara signifikan. Rumah sakit baru serta bangsal khusus transplantasi telah dibangun, yang secara drastis memperluas praktik pembunuhan orang tak berdosa demi organ mereka.

"Dana yang dihasilkan dari penyimpangan ini digunakan untuk membiayai tidak hanya sistem transplantasi, melainkan sistem kesehatan secara keseluruhan. Banyak rumah sakit transplantasi di Tiongkok merupakan rumah sakit militer. Pendapatan dari transplantasi di rumah sakit-rumah sakit tersebut digunakan untuk mendanai militer."

Ia juga menyatakan, "Teknologi transplantasi yang lebih mutakhir—termasuk cairan pengawet organ yang lebih baik dan mesin extracorporeal membrane oxygenation (ECMO)—memungkinkan waktu iskemia yang lebih lama serta memperpanjang daya tahan organ. Daya tahan yang lebih lama ini berarti organ dapat dipindahkan ke berbagai wilayah di Tiongkok tanpa mengalami kerusakan.

"Saat ini, Tiongkok juga memiliki sistem komputerisasi yang mendata seluruh ketersediaan organ, yaitu China Organ Transplant Response System (COTRS). Sistem tersebut memungkinkan pemesanan organ dari satu wilayah di Tiongkok untuk dikirim ke wilayah lain yang membutuhkannya."

Ia berharap Pemerintah Australia serta institusi medis dapat memahami dan menyadari urgensi serta pentingnya regulasi terkait praktik pengambilan organ secara paksa.

Ia menyimpulkan bahwa dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, "Dua puluh lima yurisdiksi telah mengesahkan undang-undang yang menangani penyimpangan dalam transplantasi organ di luar negeri." Ia mengusulkan agar Australia mengambil tindakan setidaknya dalam dua aspek: melarang keterlibatan dalam transplantasi organ ilegal dan membentuk mekanisme pelaporan yang memungkinkan instansi pemerintah terkait untuk melacak data mengenai wisata transplantasi. Selain itu, langkah-langkah lain dapat dipertimbangkan, seperti menghentikan cakupan asuransi kesehatan terkait dan menjatuhkan sanksi bagi pihak-pihak yang terlibat.

Perwakilan Amnesty International: Australia Harus Memperhatikan Represi Transnasional PKT

Andrew Witheford, juru kampanye Amnesty International Australia, saat berbicara dalam aksi damai (Minghui.org)

Witheford berperan sebagai juru bicara publik utama yang memimpin berbagai kampanye besar terkait krisis internasional, kebijakan ekspor, dan hak asasi manusia global.

Ia mengatakan, "Kami sangat prihatin dengan situasi hak asasi manusia di Tiongkok. Kami mengetahui adanya represi tersebut. Kami mengetahui adanya represi terhadap kelompok-kelompok keagamaan seperti Falun Gong, warga Tibet, warga Uighur, para pembela hak asasi manusia, serta situasi di Hong Kong.

"Kami mengetahui adanya represi sistemik yang meluas terhadap kelompok-kelompok etnis; kami juga mengetahui tentang undang-undang persatuan etnis baru yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli, yang kondisinya cukup mengkhawatirkan.

"Di negara lain—dan juga di negara ini—hal tersebut memecah belah masyarakat, memecah belah komunitas etnis, serta memecah belah kelompok keagamaan. Pihak tersebut menggunakan kekuasaannya untuk mengadu domba masyarakat demi tujuan mereka sendiri—untuk menakut-nakuti, membuat gentar, menundukkan, dan membungkam mereka agar tidak mengkritik pemerintah."

Ia menyatakan bahwa Amnesty International menyambut baik penyelidikan Senat Australia terkait represi transnasional: "Hal semacam itu sama sekali tidak dapat diterima di Tiongkok, namun jauh lebih tidak dapat diterima lagi di negara demokratis seperti Australia. Anda tidak boleh bertindak seperti itu."

Ia juga menegaskan komitmen Amnesty International untuk menangani masalah represi transnasional di masa mendatang, mengingat perlindungan terhadap sistem pemerintahan, masyarakat, dan institusi demokrasi menjadikan hal ini sebagai isu hak asasi manusia yang vital bagi seluruh rakyat Australia.

Terkait praktik pengambilan paksa organ tubuh yang dilakukan oleh PKT, ia mengatakan, "Jika tuduhan mengenai pengambilan organ tubuh dari para tahanan itu benar, maka hal tersebut sangat mengejutkan. Jika Australia terlibat, maka tindakan nyata harus diambil; Australia perlu angkat bicara dan menyampaikan keprihatinan kita.

"Oleh karena itu, kami menyambut baik rancangan undang-undang yang diajukan Senator Smith ke Parlemen untuk mencoba mengatasi masalah ini. Sebab, Australia tidak ingin terlibat atau menjadi kaki tangan dalam bentuk apa pun atas pelanggaran hak asasi manusia yang begitu berat."

Ia juga menambahkan, "Pemerintah harus mengangkat isu-isu ini dalam pembicaraan dengan pemerintah Tiongkok pada setiap kesempatan yang ada. Pemerintah perlu menegaskan kepada pihak berwenang Tiongkok bahwa tindakan semacam itu sama sekali tidak dapat diterima."