New York : Praktisi Falun Gong Menyerukan Diakhirinya Penganiayaan di Tiongkok Selama KTT PBB

(Minghui.org) Pada tanggal 23 September, ketika Sesi ke-74 KTT Majelis Umum PBB di New York, para praktisi Falun Gong mengadakan rapat umum di Dag Hammarskjöld Plaza untuk menyerukan diakhirinya 20 tahun penganiayaan di Tiongkok.

Praktisi melakukan latihan dan memegang spanduk di Dag Hammarskjöld Plaza saat KTT PBB diadakan pada tanggal 23 September 2019

Di Dag Hammarskjöld Plaza dan di sepanjang 2nd Avenue antara Jalan 44 dan 52, praktisi memajang spanduk bertuliskan "Falun Dafa Baik" dan "Bawa Jiang Zemin ke Pengadilan." Protes damai mereka berlangsung dari jam 7 pagi sampai 7 malam. Beberapa praktisi bermeditasi, beberapa memegang spanduk, sementara yang lain berbicara kepada orang yang lewat dan menawarkan brosur.

Menyelamatkan Anggota Keluarga

Xiao Yanbing, seorang pensiunan insinyur dari Universitas Shenyang Ligong, mengatakan suaminya Yu Chunsheng ditangkap di kereta pada tanggal 19 Juni. Yu, seorang profesor dan ketua departemen di universitas, telah beberapa kali ditangkap karena keyakinannya.

Istri Xiao berkata, "He [Yu] dibawa ke Pusat Penahanan Departemen Kepolisian Kereta Api Shenyang lebih dari tiga bulan lalu, tetapi keluarga kami belum mendengar apa pun tentang dia." Dia mengatakan bahwa semua permintaan untuk kunjungan keluarga ditolak. Dia baru-baru ini mengetahui bahwa para pejabat berencana membawa suaminya ke kejaksaan. Istrinya juga berkata, "Saya tidak tahu apa yang terjadi padanya dan saya sangat khawatir."

Dai Min, mantan penguji medis dari Kota Zhengzhou, Provinsi Henan, dipecat dan ditahan setelah berbicara dengan seseorang tentang Falun Gong pada 2004. Dai Min berkata, “Selama 15 tahun terakhir, saya dan praktisi lain telah ditangkap dan ditahan beberapa kali. Salah satu dari mereka meninggal satu hari setelah dia ditahan dan disiksa.”

Yuan Xiaoli, seorang praktisi yang baru-baru ini pindah ke New York, mengatakan bahwa adik perempuannya baru-baru ini ditahan, “Pada 11 September, saya menerima telepon dari pejabat Kereta Api Harbin, mengatakan mereka menahannya. Saya sangat terkejut karena polisi memberi tahu dia hanya untuk pemeriksaan fisik.” Yuan berharap masyarakat internasional dapat membantu menyelamatkan adik perempuannya.

Pejalan kaki berhenti untuk mendengar tentang Falun Gong

Praktisi memajang spanduk di 2nd Avenue

Mobil dengan spanduk "Falun Dafa Baik"

Katakan Tidak untuk Penganiayaan Agama

Alan Adler, Direktur Eksekutif Friends of Falun Gong, mencatat bahwa sudah 20 tahun sejak penindasan terhadap Falun Gong dimulai pada Juli 1999 di Tiongkok, dia berkata, “Dan itu masih berlanjut hingga hari ini. Dari jumlah praktisi yang terkena dampak parahnya penyiksaan, ini adalah salah satu pelanggaran hak asasi manusia terbesar dalam sejarah umat manusia.”

Adler berharap bahwa banyak pemimpin dunia yang menghadiri Majelis Umum AS dan KTT akan membantu mengakhiri kekejaman ini. Pada tanggal 23 September, Presiden Donald Trump berbicara di Sidang Tahunan Majelis Umum PBB dengan "Seruan Global untuk Melindungi Kebebasan Beragama," menjadikannya presiden AS pertama yang mengadakan pertemuan di PBB tentang kebebasan beragama.

Awal tahun ini, Presiden Trump bertemu dengan 27 orang yang selamat dari penganiayaan kepercayaan dari 17 negara. Di antara mereka adalah Zhang Yuhua, seorang praktisi Falun Gong dari Tiongkok. Ini adalah pertama kalinya seorang presiden AS bertemu dengan seorang praktisi yang dianiaya di Gedung Putih. Selain itu, Wakil Presiden Mike Pence dan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo telah membuat beberapa pidato untuk mengecam pelanggaran HAM oleh Partai Komunis Tiongkok.

Adler juga menyebutkan Undang-Undang Magnitsky, sebuah RUU yang disahkan oleh pemerintah AS pada tahun 2012. Pada tahun 2016, Kongres memberlakukan Undang-Undang Global Magnitsky yang memungkinkan pemerintah AS untuk memberikan sangsi kepada pejabat pemerintah asing atas pelanggaran hak asasi manusia. Ini termasuk larangan masuk serta pembekuan aset dan transaksi keuangan.

Adler berkata, “Hukum sudah ada. Jika ini ditegakkan secara luas terhadap para pelanggar hak asasi manusia di Tiongkok, dampaknya akan sangat besar.”