Empat Lagi Pejabat PKT dan Hong Kong Diberikan Sanksi

(Minghui.org) Pada tanggal 9 November, Departemen Keuangan AS mengumumkan sanksi terhadap empat lagi pejabat Partai Komunis Tiongkok (PKT) dan Hong Kong karena mengancam kebebasan Hong Kong.

Michael Pompeo, Menteri Luar Negeri AS, mengonfirmasi sanksi tersebut dalam siaran pers yang diadakan pada hari yang sama. Ini adalah bagian dari upaya berkelanjutan oleh pemerintah AS untuk mengekang pengrusakan PKT terhadap dunia bebas.

Para pejabat yang diberi sanksi adalah: Li Jiangzhou, Wakil Direktur Kantor Penjagaan Keamanan Nasional, sebuah badan yang didirikan berdasarkan Undang-undang Keamanan Nasional. Edwina Lau, kepala Divisi Keamanan Nasional Kepolisian Hong Kong, Steve Li Kwai-Wah, Pengawas Senior Divisi Keamanan Nasional Kepolisian Hong Kong. Deng Zhonghua, Wakil Direktur Kantor Urusan Hong Kong & Makau (HKMAO).

Informasi tentang pejabat yang terkena sanksi seperti yang tercantum di situs web Departemen Keuangan

Nama (dalam bahasa Inggris dan Mandarin), tanggal lahir, dan nomor paspor dari para pejabat ini juga dipublikasikan di situs web Departemen Keuangan.

Departemen Luar Negeri AS: Membuat Tokoh-Tokoh Kunci Bertanggung Jawab

Dalam siaran pers yang dikeluarkan pada tanggal 9 November, Menteri Luar Negeri Pompeo mengatakan orang-orang ini akan dilarang bepergian ke AS. Aset mereka di dalam yurisdiksi AS juga akan diblokir.

“Tindakan ini menggarisbawahi tekad AS untuk meminta pertanggungjawaban tokoh-tokoh kunci yang secara aktif merusak kebebasan rakyat Hong Kong dan merusak otonomi Hong Kong,” jelasnya. “Amerika Serikat meminta Beijing untuk mematuhi komitmen internasional yang dibuatnya dalam Deklarasi Bersama Sino-Inggris, perjanjian yang terdaftar di PBB.”

Para pejabat ini semuanya telah terlibat dalam penerapan Undang-Undang Keamanan Nasional yang represif di Hong Kong dan menindas pengunjuk rasa.

Penasihat Keamanan Nasional AS: Kediktatoran yang Diperluas

Setelah Beijing mengesahkan undang-undang baru pada tanggal 11 November yang melarang siapa pun dari dewan legislatif Hong Kong mendukung Kemerdekaan, empat legislator pro-demokrasi didiskualifikasi oleh pemerintah Hong Kong dalam beberapa menit. Tak lama setelah itu, 15 legislator pro-demokrasi yang tersisa mengatakan dalam pers bahwa mereka semua akan mengundurkan diri keesokan harinya, lapor The Guardian pada tanggal 11 November dalam sebuah artikel berjudul “Hong Kong opposition lawmakers all quit after four members ousted (Anggota parlemen oposisi Hong Kong semuanya mundur setelah empat anggota digulingkan).”

Robert O'Brien, Penasihat Keamanan Nasional AS, mengatakan bahwa tidak ragu lagi bahwa PKT telah “secara keji” melanggar komitmen dalam Deklarasi Bersama Sino-Inggris dan janjinya kepada rakyat Hong Kong.

Ini membuatnya percaya bahwa “Satu Negara, Dua Sistem” telah menjadi sekadar “daun ara untuk menutupi perluasan kediktatoran satu partai di Hong Kong.”

“Amerika Serikat akan terus menggunakan semua wewenang yang diberikan, dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong, Undang-Undang Otonomi Hong Kong, dan Perintah Eksekutif tentang Normalisasi Hong Kong untuk mengidentifikasi dan memberikan sanksi kepada mereka yang bertanggung jawab mematikan kebebasan Hong Kong,” Ia menambahkan.

Rangkaian Tindakan

Dalam beberapa bulan terakhir, banyak tindakan telah diambil oleh pemerintah AS untuk melawan PKT.

Setelah PKT memberlakukan Undang-Undang Keamanan Nasional di Hong Kong, Presiden AS Donald Trump mengeluarkan Perintah Eksekutif tentang Normalisasi Hong Kong pada 14 Juli. “Oleh karena itu, saya menyatakan bahwa situasi yang berkaitan dengan Hong Kong, termasuk tindakan baru-baru ini yang diambil oleh RRT secara fundamental, melemahkan otonomi Hong Kong, merupakan ancaman yang tidak biasa dan luar biasa, yang bersumber sebagian besar di luar Amerika Serikat, terhadap keamanan nasional, kebijakan luar negeri, dan ekonomi Amerika Serikat,” bunyi perintah itu. “Dengan ini saya menyatakan keadaan darurat nasional sehubungan dengan ancaman itu.”

Menurut Undang-Undang Otonomi Hong Kong, Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi pada 11 orang individu karena merusak otonomi Hong Kong, termasuk Carrie Lam, Kepala Eksekutif Hong Kong saat ini.

“Amerika Serikat mendukung rakyat Hong Kong dan kami akan menggunakan alat dan otoritas kami untuk menargetkan mereka yang merongrong otonomi mereka,” kata Menteri Keuangan Steven Mnuchin.

Pada tanggal 14 Oktober, Departemen Luar Negeri AS memberikan sebuah laporan kepada Kongres dan menyertakan 10 nama individu “yang sedang berkontribusi secara material, telah berkontribusi secara material, atau berusaha berkontribusi secara material terhadap kegagalan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk memenuhi kewajiban berdasarkan Deklarasi Bersama Sino-Inggris atau Undang Undang Dasar Hong Kong.”

“Penerbitan laporan ini menggarisbawahi keberatan kami atas tindakan Beijing yang sengaja dirancang untuk meruntuhkan kebebasan rakyat Hong Kong dan memaksakan kebijakan PKT yang menindas,” kata laporan itu.