(Minghui.org) Departemen Pertahanan AS menambahkan empat perusahaan militer Tiongkok ke daftar hitam pada 3 Desember 2020.
Keempat perusahaan ini dimiliki atau dikendalikan oleh militer Tiongkok, termasuk pembuat chip teratas Tiongkok SMIC, raksasa minyak CNOOC, China Construction Technology Co Ltd, dan China International Engineering Consulting Corp. Penambahan tersebut membuat jumlah perusahaan Tiongkok yang masuk daftar hitam menjadi 35 perusahaan.
Daftar "Perusahaan Militer Tiongkok Komunis" diamanatkan oleh undang-undang 1999 (Bagian 1237 dari Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional) yang mewajibkan Pentagon untuk menyusun katalog perusahaan yang "dimiliki atau dikendalikan" oleh Tentara Pembebasan Rakyat.
Departemen Pertahanan A.S. merilis daftar pertamanya pada 20 Juni 2020, menunjuk 20 perusahaan Tiongkok yang dimiliki dan dikendalikan oleh militer Tiongkok. Sebagian besar perusahaan ini adalah perusahaan milik negara Tiongkok yang meliputi penerbangan, komunikasi, tenaga nuklir, kapal, dan bidang lainnya. Perusahaan seperti Huawei, China Telecom dan China Mobile juga masuk dalam daftar hitam. Pada 28 Agustus, Pentagon menunjuk 11 perusahaan Tiongkok lainnya sebagai perusahaan yang dimiliki atau dikendalikan oleh militer Tiongkok, yang meletakkan dasar untuk memberikan sanksi lebih lanjut.
Pada 12 November, Presiden AS Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang bertujuan untuk menghentikan investasi AS mengalir ke perusahaan yang memiliki hubungan dengan militer Tiongkok. Ini akan mencegah investor AS membeli sekuritas perusahaan mulai awal tahun depan.
Perintah itu bertujuan untuk mencegah modal Amerika digunakan untuk mendanai pengembangan militer rezim Tiongkok. Disebutkan bahwa Beijing menggunakan perusahaan yang seolah-olah swasta untuk mendukung kegiatan militer dan intelijen di bawah strategi "penggabungan sipil-militer."
Langkah tersebut "membantu memastikan tidak ada orang Amerika yang tanpa disadari menyubsidi kampanye [Partai Komunis Tiongkok] untuk mendominasi teknologi masa depan," kata Anggota Kongres dari Partai Republik, Mike Gallagher, yang memperkenalkan undang-undang untuk melarang perusahaan Tiongkok yang masuk daftar hitam dari pasar modal AS.
Menurut Fox News, Mike Gallagher memperkenalkan undang-undang baru pada tanggal 20 November yang bertujuan untuk melarang orang Amerika berinvestasi di perusahaan Tiongkok dan individu yang terdaftar di Departemen Perdagangan yang disebut Daftar Entitas perusahaan yang terkena pembatasan AS.
"Kami telah melihat bahwa Partai Komunis Tiongkok terlibat dalam kampanye tanpa henti untuk mendominasi teknologi penting," kata Gallagher kepada Fox News. "Seperti yang telah kita lihat berkali-kali, PKT mengeksploitasi sistem kita yang adil dan terbuka untuk mendominasi teknologi tersebut menggunakan modal Amerika untuk membiayai agenda jahatnya."
Dia melanjutkan, “Lebih buruk lagi, pembiayaan tidak hanya datang dari bank-bank besar Wall Street dan hedge fund tetapi dari orang Amerika yang tanpa disadari investasi yang diperoleh dengan susah payah terjebak dalam reksa dana, dana pensiun dan hal-hal seperti itu, dan saya pikir ini menimbulkan ancaman langsung terhadap keamanan ekonomi dan keamanan nasional kita."
Anggota kongres memuji perintah eksekutif presiden tetapi mengatakan Undang-Undang Integritas dan Keamanan Pasar Keuangan Amerika melangkah lebih jauh dengan melarang semua perusahaan Tiongkok dalam Daftar Entitas untuk terdaftar di bursa AS dan menerima investasi AS.
RUU tersebut juga membatasi perusahaan-perusahaan tersebut untuk menggunakan dana federal, serta investasi dari perusahaan asuransi A.S. dan dana pensiun.
“Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa kekuatan asing yang semakin berkembang tidak menggunakan ekonomi Amerika untuk melawan kita - tidak menggunakan uang yang diperoleh dengan susah payah untuk mendanai atau membuat senjata ... yang dapat digunakan untuk melawan anggota angkatan bersenjata kita dalam konflik di masa depan,” kata Gallagher.
Pada 2 Desember, Dewan Perwakilan Rakyat AS menyetujui Undang-Undang Holding Foreign Companies Accountable Act, yang mewajibkan perusahaan Tiongkok untuk secara ketat mematuhi standar inspeksi Amerika agar dapat mendaftar atau berdagang di bursa saham Amerika.
Laporan terkait dalam bahasa Mandarin:
Seluruh konten dilindungi oleh hak cipta © 2023 Minghui.org
