Inisiatif Jaringan Bersih AS Memimpin Upaya Global Melawan Partai Komunis Tiongkok

(Minghui.org) Selama konferensi pers pada tanggal 10 November 2020, Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, menyatakan bahwa hampir 50 negara dan 170 perusahaan telekomunikasi telah menandatangani prakarsa yang dipimpin AS, yaitu Jaringan Bersih, sebuah program yang bertujuan untuk membuat komunikasi jaringan, sistem berbasis cloud, dan aplikasi seluler yang bebas dari pengaruh Tiongkok, seperti mengecualikan raksasa teknologi Tiongkok Huawei dari jaringan 5G.

Menurut situs web Departemen Luar Negeri, “Jaringan Bersih mengatasi ancaman jangka panjang terhadap privasi data, keamanan, hak asasi manusia, dan kolaborasi berprinsip yang ditimbulkan pada dunia bebas dari aktor otoriter jahat.”

Menteri Luar Negeri Pompeo mengatakan selama konferensi pers bahwa 50 negara yang telah bergabung dalam prakarsa tersebut mewakili “hampir dua pertiga dari PDB dunia. Ini mencakup 27 dari 30 sekutu NATO, 31 dari 37 anggota OECD, 26 dari 27 anggota UE, dan 11 dari 12 negara Three Seas.”

Dia menambahkan bahwa “banyak perusahaan terkemuka dunia” dan “170 perusahaan telepon” ada di dalamnya.

Dalam pidato sebelumnya pada tanggal 23 Juli 2020 yang berjudul “Komunis Tiongkok dan Masa Depan Dunia Bebas,” Menteri Luar Negeri AS, Pompeo, dengan tegas berjanji untuk bekerja dengan orang-orang Tiongkok dan “pengelompokan baru negara-negara yang berpikiran sama, aliansi baru demokrasi” untuk mengalahkan tirani totaliter PKT. Ia tidak hanya menegakkan keadilan internasional atas keyakinan dan cita-cita, tetapi juga perang teknologi dan informasi. Jaringan Bersih mencegah PKT menyusup dan membentuk benteng keamanan yang bahkan lebih mendesak dan kritis.

PKT telah menggunakan “Firewall Besar” di Tiongkok untuk mengontrol orang-orang Tiongkok agar tidak mengunjungi Internet internasional dan menggunakan data besar untuk memantau dan mengontrol orang-orang Tiongkok. Kemudian, PKT menggunakan “Proyek Perisai Emas”, sistem pengawasan yang komprehensif, seperti pengenalan wajah dll, mengembangkan perangkat lunak untuk mencegat informasi dan meningkatkan pemantauan orang-orang Tiongkok.

Rebecca Arcesati, seorang analis di Merics, sebuah wadah pemikir yang berbasis di Berlin, dalam sebuah wawancara dengan Financial Times berkata, “Pemerintah Tiongkok telah secara aktif mempromosikan pedoman tata kelola internet dan dunia maya di banyak negara berkembang, yang terbaru dengan memanfaatkan konektivitas 5G dan proyek kota pintar di sepanjang jalan sutra digital.”

Financial Times juga melaporkan bahwa Serbia hanyalah salah satu dari banyak negara yang telah menandatangani paket kota pintar yang dipasang di Tiongkok yang lengkap dengan kamera pengintai yang dipasok oleh Hikvision, sebuah perusahaan yang masuk daftar hitam AS karena diduga terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang.

Dalam artikel Wall Street Journal awal Oktober berjudul “Tiongkok Menggunakan PBB untuk Memperluas Jangkauan Pengawasannya” oleh peneliti Institut Hudson Claudia Rosett, disebutkan bahwa PKT menggunakan PBB mengumpulkan data besar secara global, bersaingmendapatkan hak untuk menetapkan standar internasional baru, dan mengekspor model tirani dalam menyensor dan memantau rakyat.

Artikel Wall Street Journal mengatakan bahwa “Pusat geospasial akan berbasis di Kabupaten Deqing, di provinsi Zhejiang, rumah bagi taman industri geospasial dan tuan rumah Kongres Informasi Geospasial Dunia PBB pada tahun 2018. Big Data Institute akan berjarak kurang dari satu jam berkendara, di Hangzhou. Itu juga rumah bagi raksasa teknologi Alibaba Group.”

“Hubungan yang semakin dalam antara PBB, miliarder di AS, dan Tiongkok melayani aspirasi Partai Komunis Tiongkok untuk dominasi global.”

Dalam artikel Wall Street Journal lain berjudul “Strategi Satu Senator untuk Mengendalikan Dominasi Teknologi Tiongkok” oleh Senator Mark Warner, Wakil Ketua Komite Intelijen Senat, disebutkan bahwa upaya PKT untuk mengontrol infrastruktur digital generasi berikutnya mengancam nilai-nilai Amerika, seperti transparansi, toleransi terhadap perbedaan pendapat, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Artikel itu menyatakan, “Nilai-nilai Tiongkok, bukan Amerika, akan tertanam dalam cara dunia menggunakan teknologi.”

“Menyusun berkas selalu menjadi fitur rezim Leninis. Materi yang digunakan sekarang, seperti sebelumnya, untuk mempengaruhi dan mengintimidasi, memberi penghargaan dan pemerasan, menyanjung dan mempermalukan, memecah belah dan menaklukkan.” Matt Pottinger, Deputi Penasihat Keamanan Nasional AS dalam pidatonya yang bertajuk “Pentingnya Menjadi Jujur” pada tanggal 23 Oktober 2020 berkata “Partai Komunis Tiongkok telah mengatur ulang strategi nasionalnya seputar memanfaatkan jaringan digital itu untuk memperluas kekuatan dan jangkauan Partai.”

“Perusahaan yang membuat berkas ini, Shenzhen Zhenhua Data Information Technology Co, mendukung apa yang menurut laporan CEO-nya disebut 'perang psikologis.' Zhenhua mengambil dan mengatur data publik dan pribadi tentang kami untuk dieksploitasi oleh kliennya, yang merupakan organ aparat keamanan Tiongkok, menurut situsnya.”

Hegemoni digital PKT tidak hanya tentang pengawasan internet dan pengumpulan data, dan juga telah menjangkau setiap aspek kehidupan sehari-hari orang, ketika orang-orang dihadapkan pada pelanggaran privasi yang mendesak saat bermain video game atau menggunakan media sosial.

Dalam artikel Wall Street Journal pada tanggal 28 Oktober 2020 “Jika Anda Memainkan Video-game, Tiongkok Mungkin Memata-matai Anda” oleh Dave Aitel, mantan ahli keamanan di NSA dan Jordan Schneider, peneliti di CNAS, menyatakan, “Lupakan WeChat dan TikTok. Cengkeraman Tiongkok di pasar video-game global adalah kerentanan keamanan yang paling mendesak dalam hal produk teknologi konsumen Tiongkok.”

“Selama 10 tahun terakhir, raksasa teknologi Tiongkok, Tencent, telah berinvestasi atau langsung mengakuisisi banyak perusahaan video game terbesar di dunia.” “Tiongkok sudah menggunakan game untuk menyebarkan kekuatan lunaknya dan mengumpulkan data tentang warga AS, seperti yang disorot oleh pemerintahan saat ini. Lebih berbahaya lagi, akses Beijing ke jutaan komputer pemain game memberikan mata-matanya kesempatan yang tak tertandingimenggunakan game untuk melakukan operasi intelijen.”

“Dinamika yang sama yang mendorong Hollywood untuk menahan diri atas pelanggaran Beijing akan semakin memengaruhi perusahaan-perusahaan Barat yang berharap mendapatkan uang dari para pemain Tiongkok.”

Freedom House mencatat dalam laporan tahunan mereka “Freedom on the Net” pada tanggal 14 Oktober 2020 bahwa “Selama enam tahun berturut-turut, Tiongkok ditemukan memiliki kondisi terburuk untuk kebebasan internet.”

“Dengan timbulnya Covid-19, setiap komponen perangkat kontrol internet rezim, termasuk sensor otomatis, pengawasan teknologi tinggi, dan penangkapan skala besar, diaktifkan untuk menahan penyebaran tidak hanya virus tetapi juga informasi dan kritik tidak resmi dari pemerintah.”

Di masa lalu, PKT menggunakan sarana ilmiah dan teknologi untuk memperkuat sistem otoriter dan menahan kebebasan berbicara rakyat. Kemudian, beralih ke pusat geospasial PBB dan pusat penelitian data besar untuk memperluas sensor dan pengawasan publiknya ke luar negeri. Sekarang, tanpa menyadarinya, negara-negara yang ingin memperluas pembangunan jaringan 5G dan banyak orang yang kecanduan video game, jatuh ke dalam perangkap jaringan merah PKT. Pemerintah dan parlemen di seluruh dunia harus waspada dan memperkuat kerangka keamanan nasional. Masyarakat umum juga harus meningkatkan kesadaran keamanan informasi dan komunikasi untuk memastikan bahwa kebebasan jaringan dan hak asasi manusia tidak disusupi dan dilanggar oleh PKT.