Australia: Praktisi Falun Gong Membahas Pelanggaran HAM di Tiongkok pada Konferensi Tahunan Think Tank

(Minghui.org) Dewan Sipil Nasional (NCC), sebuah lembaga think tank yang berbasis di Melbourne, Australia, mengadakan konferensi tahunan nasional mulai tanggal 7 sampai 9 Februari 2020. Seorang praktisi Falun Gong diundang untuk berbicara pada hari pertama konferensi. Dia merinci perlawanan damai praktisi terhadap penganiayaan Falun Gong selama 20 tahun di Tiongkok dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh rezim komunis Tiongkok.

Perwakilan dari komunitas Falun Gong, Tibet, Uyghur, dan Hong Kong diundang untuk berbicara pada konferensi nasional NCC tahun 2020. Seorang praktisi Falun Gong menjawab pertanyaan dari hadirin.

Pembicara utama malam itu adalah Hon. Kevin Andrews, anggota Dewan Perwakilan Australia. Ada lebih dari 100 peserta, termasuk anggota NCC dari seluruh Australia, perwakilan dari organisasi lain, dan masyarakat. Topik yang dibahas adalah "Mengapa pemerintah mempertimbangkan Undang-Undang Magnitsky untuk mendukung hak asasi manusia di negara-negara otoriter." Praktisi Falun Gong, kelompok demokrasi Tiongkok, dan perwakilan komunitas Hong Kong, Uyghur, dan Tibet diundang untuk berbicara dan berpartisipasi dalam sesi tanya jawab.

Hon. Kevin Andrews menjabat sebagai menteri untuk berbagai lembaga federal selama 15 tahun. Saat ini, dia memimpin penelitian publik atas pengesahan Undang-Undang Magnitsky di Australia. Tindakan ini bertujuan untuk memberikan sanksi dan menghukum individu dan anggota keluarga mereka karena melanggar hak asasi manusia atau keterlibatan mereka dalam penganiayaan terhadap keyakinan agama. Saat ini, 28 negara telah mengesahkan atau bermaksud untuk mengesahkan undang-undang yang mirip dengan Undang-Undang Magnitky A.S.

NCC adalah lembaga think tank Australia yang didirikan pada tahun 1940-an dengan tujuan melestarikan nilai-nilai tradisional seperti keluarga dan integritas kehidupan manusia. Organisasi ini telah menerbitkan majalah News Weekly sejak tahun 1943. Publikasi majalah ini berfokus pada etika dan didistribusikan di seluruh Australia. Dalam beberapa tahun terakhir, majalah ini telah menerbitkan beberapa artikel tentang pengambilan organ paksa dari tahanan yang tidak bersalah di Tiongkok.

Kita Harus Berbicara untuk Warga Tiongkok yang Dianiaya di Tiongkok

Seorang praktisi Falun Gong dari negara bagian Victoria, Australia berbicara pada konferensi tahunan NCC.

Tang, seorang profesional IT dan praktisi Falun Gong dari Victoria, mengatakan dalam pidatonya, "Kita harus berbicara untuk jutaan warga yang dianiaya di Tiongkok dan melakukan sesuatu. Mereka telah ditahan, dipenjara, disiksa secara tidak masuk akal hanya karena mereka berlatih Falun Gong."

Tang percaya bahwa pejabat komunis Tiongkok yang dihukum oleh Undang-Undang Magnitsky harus dilarang memasuki Australia selamanya dan dilarang berinvestasi di luar negeri. Tang berkata, "Para pelaku ini harus dipanggil dan dikecam untuk mencegah orang lain melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan."

Praktisi Falun Gong di A.S., Kanada, Inggris, Australia dan Selandia Baru telah mengirimkan daftar mereka yang terlibat dalam penganiayaan kepada pemerintah masing-masing. Pengajuan itu muncul setelah situs web Minghui menerbitkan pemberitahuan pada tanggal 31 Mei 2019 bahwa "Seorang pejabat dari Departemen Luar Negeri AS memberi tahu para praktisi Falun Gong bahwa mereka dapat mengirimkan daftar pelaku yang terlibat dalam penganiayaan terhadap Falun Gong."

Pada November 2019, Minghui.org mendaftar 105.580 pelaku. Informasi pribadi dan kejahatan yang dilakukan juga tercatat.

Undang-Undang Magnitsky Memiliki Dampak Besar

Hon. Kevin Andrews, anggota Dewan Perwakilan Australia, berbicara di konferensi tersebut.

Andrews mengatakan bahwa rejim komunis yang mengambil organ praktisi Falun Gong yang masih hidup demi keuntungan sangat mengganggu. Dia mengutip temuan dalam pidatonya tentang the China Tribunal yang diadakan di Inggris tahun lalu bahwa praktisi Falun Gong adalah sumber utama organ-organ ini.

Meskipun Australia saat ini memiliki peraturan Sanksi Otonomi yang memungkinkan Australia untuk memberikan sanksi kepada individu atau organisasi di luar negeri, Andrews berpendapat bahwa Undang-Undang Magnitsky akan berdampak besar. "Ini bertujuan untuk menghentikan para pelaku pelanggaran HAM di luar negeri dari berinvestasi di negara-negara dengan peraturan ini, dari menggunakan perbankan atau sistem keuangan mereka untuk berdagang. Jika disetujui, mereka akan dilarang memasuki negara."

"Selain itu, anggota keluarga mereka, putra dan putri, dan keluarga besar tidak akan diizinkan untuk menghadiri lembaga pendidikan di bagian lain dunia. Undang-undang Magnitsky adalah salah satu ukuran. Ini bukan satu-satunya ukuran dalam kelompok tindakan hak asasi manusia yang dapat membantu melakukan sesuatu untuk melindungi hak asasi manusia dan memberikan sanksi kepada para pelanggar hak asasi manusia tersebut."

Anggota Federal Melihat Dukungan Kuat untuk Undang-Undang Magnitsky

George Christensen (kiri), Anggota Dewan Perwakilan Australia, berfoto dengan praktisi Falun Gong, Tang.

Anggota Dewan Perwakilan Australia, George Christensen, melakukan perjalanan dari Queensland ke Melbourne untuk menghadiri konferensi. Dia berkata, "Ini adalah pertama kalinya saya melihat bahwa berbagai organisasi berbeda dari Falun Gong, Tibet, Uyghur, dan komunitas Hong Kong datang ke satu acara di mana mereka semua berbicara tentang keprihatinan mereka tentang masalah yang sama, yaitu pelanggaran hak asasi manusia. Sejujurnya, adalah kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan Partai Komunis Tiongkok (PKT) kepada orang-orang di mana pun mereka berada."

"Setidaknya, kami terus mengekspos kekejaman ini di Australia. Kalau tidak, tragedi ini akan terus terjadi."

Dia menambahkan, "Saya pikir bahwa semua orang di sini mendukung pengesahan undang-undang Magnitsky di Australia. Sebagai anggota Federal, itu adalah sinyal kuat bagi saya."