Lebih dari 120 Negara Mendukung Resolusi WHA yang Menyerukan Investigasi Virus Corona Independen

(Minghui.org) Majelis Kesehatan Dunia (WHA), badan pengambil keputusan WHO, baru-baru ini mengadopsi resolusi yang menyerukan evaluasi yang tidak memihak atas tanggapan terhadap pandemi virus corona. Diusulkan oleh Australia dan negara-negara lain, inisiatif ini telah didukung oleh 122 negara, seperti yang dilaporkan oleh The Guardian pada 18 Mei dalam sebuah artikel berjudul "Australia menyerukan dukungan global untuk penyelidikan virus corona independen."

Ini adalah bagian dari meningkatnya upaya dari komunitas internasional meminta pertanggungjawaban Partai Komunis Tiongkok (PKT) atas kesalahan penanganan wabah virus corona. Sebagai akibat dari terus menutup-nutupi dan disinformasi, 5,4 juta orang telah terinfeksi, dan 342.000 telah kehilangan nyawa pada 23 Mei.

Amerika Serikat, yang dilaporkan memiliki jumlah kasus terinfeksi dan kematian tertinggi, telah mengevaluasi hubungannya dengan PKT. Satu laporan yang dikeluarkan oleh Gedung Putih pada tanggal 20 Mei menganalisis bagaimana PKT telah mengeksploitasi masyarakat bebas untuk membentuk kembali sistem internasional agar mendukungnya dan mengusulkan solusi untuk mengatasi masalah ini.

Dukungan Global untuk Investigasi Virus Corona

Resolusi WHA mendesak direktur jenderal untuk memulai “proses bertahap yang tidak memihak, independen dan evaluasi komprehensif, termasuk menggunakan mekanisme yang ada, sebagaimana mestinya, untuk meninjau pengalaman yang diperoleh dan pelajaran yang dipetik dari respon kesehatan internasional yang dikoordinasi WHO terhadap Covid-19, termasuk efektivitas mekanisme yang dimiliki WHO."

Resolusi tersebut menyerukan peninjauan sistemik terhadap reaksi dunia terhadap Covid-19. Menurut artikel The Guardian, resolusi telah didukung oleh 122 negara termasuk anggota Uni Eropa dan Grup Afrika, Inggris, Rusia, Kanada, Australia dan Selandia Baru.

Australia adalah salah satu co-sponsor awal dan menteri luar negerinya Marise Payne mengatakan resolusi itu mencakup tiga unsur utama yang dicari pemerintahnya. Yaitu, peninjauan harus “tidak memihak, independen dan menyeluruh.”

Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern, mengatakan negaranya juga mendukung mosi itu. “Kami tidak tertarik untuk menyalahkan; kami tidak tertarik pada setiap bentuk mencari-cari kesalahan; kami hanya tertarik untuk belajar,"katanya dalam sebuah wawancara dengan Sky News.

Menanggapi resolusi tersebut, Tiongkok mengumumkan tarif impor 80% untuk gandum Australia. Menteri Pertanian Federal Australia David Littleproud mengatakan Australia tidak dalam perang dagang dengan Tiongkok dan tidak akan membalas.

Di dalam Tiongkok, pasukan internet PKT memposting banyak pesan tentang topik ini. "Apakah mereka [Australia dan Amerika Serikat] akan terputus dari Tiongkok?" satu posting dengan nasionalisme yang kuat berbunyi, "Tanpa Tiongkok, mereka akan makan apa?!"

WHA kemudian secara resmi mengadopsi resolusi tersebut dengan suara bulat, ABC News melaporkan di Australia pada 19 Mei. “Kami berada di awal proses ini dan kami harus melintasinyadengan WHO, dengan anggota WHO, sebagaimana ini akan terlihat,"kata menteri luar negeri Marise Payne.

Menlu AS: Kami Telah Meremehkan Sikap Bermusuhan Beijing terhadap NegaraBebas

Selama jumpa pers pada tanggal 20 Mei, Menlu AS Mike Pompeo menunjukkan bahwa "fokus media pada resiko pandemi saat ini mengaburkan gambaranlebih besar dari tantangan yang munculdari Partai Komunis Tiongkok."

Dia berkata, “Tiongkok dikuasai oleh rezim otoriter yang brutal, rezim komunis sejak 1949. Selama beberapa dekade, kami berpikir rezim akan berubah menjadi seperti kita melalui perdagangan, pertukaran ilmiah, pendekatan diplomatik, membiarkan mereka di WTO sebagai negara berkembang. (Namun) Itu tidak terjadi."

“Kami telah sangat meremehkan sejauh mana Beijing secara ideologis dan politis memusuhi negara-negara bebas. Seluruh dunia kini terbangun oleh kenyataan itu.”

Menurut sebuah laporan Pew, 66% warga Amerika memiliki pandangan yang kurang berkenan terhadap Tiongkok, yang muncul sebagai akibat dari "kehilangan pekerjaan karena banyak perusahaan AS pindah ke Tiongkok serta defisit perdagangan," disamping catatan pelanggaran hak asasi manusianya dan perusakan lingkungan.

Pompeo menunjukkan sifat bermusuhan rezim komunis Tiongkok terhadap dunia bebas terletak pada hakikinya, dan "sifat rezim itu bukanlah hal baru."

Dia menambahkan bahwa, "Respon Partai Komunis Tiongkok terhadap wabah COVID-19 di Wuhan telah mempercepat pemahaman kita yang lebih realistis tentang komunis Tiongkok."

Laporan Gedung Putih: Tidak BergunaMelibatkan Beijing untuk Simbolisme dan Penampilan

Laporan setebal 16 halaman dari Gedung Putih, “Pendekatan Strategis Amerika Serikat terhadap Republik Rakyat Tiongkok,” meninjau kembali hubungan diplomatik dengan Tiongkok sejak 1979. “Perkembangan ekonomi RRT yang pesat dan peningkatan keterlibatan dengan dunia tidak mengarah pada pendekatanyang berorientasi pada warga, tatanan bebas dan terbuka," tulis laporan itu, "Beijing secara terbuka mengakui bahwa mereka berusaha mengubah tatanan internasional agar selaras dengan kepentingan dan ideologi PKT."

Laporan itu menunjukkan bahwa, "PKTmemperluas penggunaan ekonomi, politik, dan kekuatan militernya untuk memaksakan kesepakatan dari negara-negara yang merugikan kepentingan vital Amerika serta mengganggu kedaulatan dan martabat negara maupun individu di seluruh dunia."

Sebagai akibat dari pandemi virus corona, AS menderita tingkat pengangguran 14,7%, lebih tinggi daripada saatdepresi besardi eratahun 1930-an.