Mendesak Seperti 22 Tahun Lalu: Menyerukan Diakhirinya Penganiayaan terhadap Falun Gong di Tiongkok

(Minghui.org) 20 Juli menandai 22 tahun perlawanan damai Falun Gong terhadap penganiayaan Partai Komunis Tiongkok yang dimulai pada hari yang sama tahun 1999. Ketty Nivyabandi, Sekretaris Umum Amnesti Internasional Kanada, mengeluarkan sebuah pernyataan yang mengecam penganiayaan.

Dia mengatakan meskipun Tiongkok telah mengesahkan Konvensi PBB Menentang Penyiksaan pada tahun 1988, praktisi Falun Gong masih menjadi sasaran penahanan sewenang-wenang, pengadilan yang tidak adil, dan penyiksaan.

Nivyabandi menulis dalam pernyataannya, “Seruan kami kepada pemerintah Tiongkok saat ini masih mendesak seperti 22 tahun lalu. Pemerintah Tiongkok harus bertanggung jawab untuk menegakkan hak asasi manusia semua orang di Tiongkok.”

Penganiayaan Meningkat dan Pengambilan Organ yang Tak Terbantahkan

Berdasarkan informasi tangan pertama dari situs web Minghui.org, setidaknya 9.691 praktisi Falun Gong telah ditangkap dan dilecehkan secara illegal pada tahun 2019. Jumlah tersebut meningkat menjadi 16.084 pada tahun 2020, dan pada paruh pertama tahun 2021 telah mencatat 12.761 kasus penangkapan dan pelecehan. Meningkatnya jumlah tersebut menunjukkan PKT telah mengintensifkan penganiayaan bahkan selama pandemi.

Data dari sumber lain juga mengkonfirmasi ini. Selama konferensi daring Doctors Against Forced Organ Harvesting (DAFOH) pada bulan November 2020, Weldon Gilcrease, seorang profesor dari Universitas Utah, berkata bahwa PKT adalah satu-satunya rezim yang melakukan pengambilan organ secara paksa. Dia juga menemukan bahwa ini tidak berhenti selama masa pandemi. Menurut makalah medis yang dipublikasikan, waktu tunggu untuk transplantasi paru-paru hanya tiga sampai empat hari di Tiongkok. Waktu pencocokan yang begitu cepat seperti ini tidak dapat dijelaskan kecuali ada populasi besar yang “menunggu untuk dibunuh.”

Pengambilan organ secara paksa pertama kali terungkap pada tahun 2006, dan sejak itu banyak sumber bukti independen mengkonfirmasi. Selama rapat umum praktisi Falun Gong di Washington D.C. pada tanggal 16 Juli, Nina Shea, rekan senior dan direktur Pusat Kebebasan Beragama di Institut Hudson, berkata bahwa PKT telah menyangkal dan menutupi pengambilan organ secara paksa selama 15 tahun terakhir, “tapi sekarang sudah benar-benar tidak terbantahkan.”

Nina Shea, rekan senior dan direktur Pusat Kebebasan Beragama di Institut Hudson, berbicara dalam rapat umum di Washington D.C. pada tanggal 16 Juli 2021

Dia kemudian mengutip laporan yang dikeluarkan oleh pakar Hak Asasi Manusia PBB pada tanggal 14 Juni tahun ini yang mengkonfirmasi pengambilan organ secara paksa. Laporan tersebut mengutip pernyataan saksi mata: setelah pemeriksaan sampel darah dan ultrasound, ahli bedah mengambil jantung, ginjal, hati, dan kornea dari tahanan [praktisi Falun Gong dan penganut kepercayaan lain]. Shea berkata, “Ini adalah tindakan eksekusi bedah tanpa proses apapun untuk bisnis transplantasi organ hidup Tiongkok.” Menambahkan bahwa PKT juga membantu membentuk satuan tugas anti perdagangan organ dari Organisasi Kesehatan Dunia dan memanipulasinya sehingga laporan pengambilan organ secara paksa dianggap kontroversial.

Dia melanjutkan, “Genosida adalah penghancuran sebagian dari komunitas agama, misalnya, dengan maksud untuk membasminya, dan saya tidak berpikir ada keraguan bahwa apa yang telah terjadi beberapa dekade terakhir ini pada Falun Gong memenuhi kriteria itu. Ini adalah tindakan paling kejam terhadap hak asasi manusia dan itu terukir dalam hati Amerika.”

AS: Undang-Undang Bipartisan untuk Mengakhiri Pengambilan Organ Paksa di Tiongkok

Kejahatan anti-kemanusiaan PKT memungkinkan dunia untuk mengenali dengan jelas watak rezim. Banyak negera yang menerapkan hukum untuk menghentikan kekejaman tersebut. Tom Cotton, Senator Republik AS dari Arkansas, mengumumkan pada tanggal 16 Desember tahun lalu bahwa dia dan dua orang anggota Kongres, Chris Smith (New Jersey) dan Tom Suozzi (New York), telah memperkenalkan UU bipartisan untuk mengekang pengambilan organ secara paksa di Tiongkok. Selama rapat umum di Washington D.C. pada tanggal 16 Juli 2021, banyak pejabat terpilih menunjukkan dukungan untuk UU yang dikenal sebagai Undang-Undang Penghentian Pengambilan Organ Secara Paksa.

Dalam suratnya untuk rapat umum, Perwakilan Vicky Hartzler dari Missouri mengatakan Dewan Perwakilan Rakyat telah menyetujui Resolusi DPR 343 pada tahun 2016 yang menyerukan PKT untuk menghentikan praktIk mengerikan pengambilan organ secara paksadan membebaskan semua praktisi Falun Gong. Dia menuliskan, “Meskipun ini adalah langkah ke arah yang benar, masih banyak yang harus dilakukan. Oleh sebab itu baru-baru ini saya mengatur bersama Resolusi DPR 1592, Undang-Undang Penghentian Pengambilan Organ SecaraPaksa, yang berupaya untuk memerangi perdagangan individu internasional dengan tujuan pengambilan organ secara paksa. Sangatlah penting bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan ini diakhri dan semua agama minoritas di Tiongkok bebas dari penganiayaan.”

Johnnie Moore, mantan komisioner Komisi Kebebasan Beragama Internasional AS (USCIRF) dan seorang pemimpin Kristen, mengatakan bahwa pemerintah AS harus memberlakukan undang-undang untuk menghentikan pengambilan organ secara paksa PKT dan menjatuhkan sanksi terhadap pejabat PKT yang terlibat. Apa yang paling ditakuti PKT bukanlah AS, melainkan rakyat Tiongkok. Kenyataan adalah bahwa praktisi Falun Gong adalah orang baik yang menguntungkan Tiongkok dan siapapun yang berkuasa, jelasnya. Dia berkata, ketika jumlah praktisi melebih keanggotaan PKT, PKT menganggap praktisi sebagai ancaman, bukannya memperlakukan mereka sebagai aset berharga bagi masyarakat. Penganiayaan telah berlangsung selama 22 tahun dan PKT terus melakukan penindasan, yang bukan hanya menempatkan Tiongkok dalam posisi sulit tapi juga mendorong PKT ke arah yang tidak bisa kembali.

Dia melanjutkan, ketika PKT mulai menindas Falun Gong 22 tahun lalu, dunia diam. Jika saja orang-orang lebih menaruh perhatian terhadap penganiayaan 22 tahun lalu, akan ada lebih banyak orang yang terselamatkan sekarang. Dia menyerukan ke semua negara untuk bergabung bersama menghentikan kejahatan PKT, yang bukan hanya merupakan hal benar untuk dilakukan tapi juga keputusan yang luas.

Kementerian Luar Negeri Tiongkok kemudian mengumumkan sanksi terhadap Moore pada tanggal 26 Mei, melarang dia dan keluarganya memasuki Tiongkok daratan, Hongkong, dan Makau. Moore dihari yang sama menjawab bahwa adalah sebuah kehormatan telah disanksi oleh PKT karena dia memberikan suara untuk kelompok-kelompok yang tertindas.

Dia menulis di twitter, “PKT tidak memahami perbedaan antara ‘kebenaran’ dan ‘kebohongan’ tetapi inilah beberapa kebenaran yang kami tahu: Mereka lebih lemah daripada yang mereka ingin kita percayai. Koalisi global sedang dibangun untuk meminta pertanggungjawaban mereka dan melampaui partai politik dan pemerintah AS. Tembok Besar Kolaborasi adalah sebuah janji kepada generasi mendatang bahwa kita tidak akan menyerahkan dunia kita kepada PKT untuk mengorbankan orang yang tidak bersalah sesuka mereka.”

Kanada: Dari RUU S204 Hingga Sanksi Magnitsky

Garnet Genuis, anggota parlemen Kanada yang mensponsori bersama RUU S-204 untuk menghentikan perdagangan organ manusia, berkata banyak anggota parlemen termasuk dirinya telah mengajukan petisi di House of Commons, menyerukan kepada pemerintahmenggunakan sanksi Magnitsky untuk menargetkan mereka yang terlibat dalam penganiayaan terhadap Falun Gong. Dia berkata dalam sebuah acara di Edmonton pada tanggal 17 Juli, “Ini bukan hanya semata-mata sebuah simbol; ketika para pelanggar hak asasi manusia itu tahu mereka akan diberi sanksi, mereka tidak akan berani melakukan kejahatan lagi!”

Garnet Genuis, Anggota Parlemen Kanada, berbicara di rapat umum pada tanggal 17 Juli 2021

Dia juga menyerukan tanggapan lebih kuat dari pemerintah Kanada. “Ini sepenuhnya tergantung pada pemerintah, kepada Kementerian Luar Negeri, untuk benar-benar menerapkan sanksi itu. Ini adalah sesuatu yang dapat digunakan oleh pemerintah Kanada untuk mengatasi dan memerangi penganiayaan mengerikan yang sedang berlangsung terhadap praktisi Falun Gong, yang termasuk pengambilan dan perdagangan organ secara paksa. Saya telah bergabung dengan praktisi Falun Gong, anggota parlemen lainnya, dan banyak orang simpatik dari berbagai latar belakang dalam mendukung diakhirinya penganiayaan ini.”

Selain itu, Genuis bergabung dengan 33 anggota parlemen lainnya menulis surat kepada Perdana Menteri Trudeau, mendesak pemerintah Kanada untuk secara terbuka mengecam penganiayaan terhadap Falun Gong dan menerapkan sanksi yang lebih luas kepada individu Tiongkok yang telibat dalam penganiayaan. Dia berkata dalam pesan video, “Praktisi Falun Gong hanya berusaha untuk menekankan Sejati, Baik, Sabar. Saya senang berdiri dalam solidaritas bersama anda dalam upaya penting ini.”

Dukungan dari Komunitas Internasional

The China Tribunal, pengadilan rakyat independen di London yang didirikan untuk menyelidiki pengambilan organ secara paksa dari tahanan hati nurani di Tiongkok, mengumumkan temuannya pada tanggal 17 Juni 2019. Panel itu menyimpulkan bahwa PKT telah mengambil organ dari praktisi Falun Gong yang masih hidup di Tiongkok selama bertahun-tahun, dan kebrutalan ini masih berlanjut.

Laporan itu tertulis, "Berdasarkan berbagai sumber informasi, telah diduga bahwa tahanan hati nurani telah dibunuh 'atas perintah' untuk tujuan mengekstraksi dan menggunakan organ mereka untuk operasi transplantasi yang menguntungkan. Faktanya, PKT telah melakukan kejahatan anti-kemanusiaan dan penyiksaan. Sejauh ini, tidak ada yang mempertanyakan penilaian ini dan banyak pemerintah termasuk AS, Inggris, dan Kanada telah mengutipnya sebagai referensi untuk undang-undang.

Gubernur Texas pada tanggal 7 Juni menandatangani Senat Concurrent Resolution 3 (SCR3), “Mengecam praktik pengambilan organ secara paksa di Tiongkok.” Resolusi itu diperkenalkan di Senat negara bagian pada bulan Januari tahun ini. Itu disetujui Senat pada bulan April, dan Dewan Perwakilan Rakyat pada bulan Mei.

Pada tanggal 13 Juli 2021, Kabupaten Brazoria di Greater Houston, Texas, mengeluarkan resolusi untuk mendukung praktisi Falun Gong. Resolusi tersebut tertulis, “Sistem transplantasi organ di Tiongkok tidak sesuai dengan persyaratan transparansi dan keterlacakan Organisasi Kesehatan Dunia dalam jalur pengadaan organ.” “Sebuah laporan oleh Freedom House menyimpulkan bahwa ada bukti kredibel yang menunjukkan pada awal tahun 2000-an, Tahanan Falun Gong dibunuh untuk diambil organnya dalam skala besar.” Oleh karena itu, “Pengadilan Komisaris Daerah Brazoria dengan ini mendukung Resolusi 3 Legislatif Texas (SCR3) dan menyatakan solidaritas terhadap para praktisi Falun Gong atas dedikasi mereka kepada mereka yang telah kehilangan nyawa, kebebasan, dan hak-hak lain karena berpegang teguh pada keyakinan dan latihan mereka sambil meningkatkan kesadaran.”

RUU Pariwisata Organ dan Pajangan Mayat diperkenalkan di House of Lords di Inggris awal tahun ini untuk melarang kejahatan mengerikan pengambilan dan perdagangan organ. Sebagai “undang-undang untuk membuat amandemen Undang-Undang Jaringan Manusia tahun 2004 tentang persetujuan kegiatan untuk tujuan transplantasi di luar Inggris dan persetujuan mayat impor untuk dipajang,” itu melewati pembacaan kedua pada tanggal 16 Juli.

Pada bulan Agustus 2020, Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne menyatakan keprihatinan atas pengambilan organ paksa di Tiongkok setelah menerima petisi dari praktisi Falun Gong yang meminta pemerintah Australia untuk membantu menghentikan kekejaman pengambilan organ tersebut. Dia mengatakan bahwa Departemen Luar Negeri dan Perdagangan telah memantau situasi dengan saksama.

Pada tanggal 7 Desember 2020, subkomite dari Komite Tetap Gabungan Parlemen Australia untuk Urusan Luar Negeri, Pertahanan dan Perdagangan, menerbitkan sebuah laporan berjudul “Kejahatan, korupsi, dan impunitas: Haruskah Australia bergabung dengan gerakan Magnitsky Global?”

Laporan setebal 192 halaman itu mencantumkan 33 rekomendasi. Di bagian atas daftar: “Sub-komite merekomendasikan agar Pemerintah Australia memberlakukan undang-undang sanksi bertarget yang berdiri sendiri untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi, mirip dengan Undang-Undang Magnitsky Amerika Serikat tahun 2012.”

Di antara langkah-langkah lain, “Sub-komite merekomendasikan agar sanksi tersebut mencakup pembatasan visa/perjalanan, membatasi akses ke aset, dan membatasi akses ke sistem keuangan Australia.”

Undang-undang baru diharapkan akan diperkenalkan pada awal tahun 2021. Ini dipandang sebagai langkah maju terbesar Australia dalam masalah hak asasi manusia dalam beberapa dekade terakhir. Setelah disahkan, undang-undang ini akan memperingatkan orang-orang tentang risiko wisata organ ke Tiongkok. Ini juga akan mendorong para profesional medis untuk memberi tahu pasien tentang informasi tersebut.

Spanduk dari parade di San Francisco, California, pada tanggal 17 Juli 2021