Rumah Sakit Taiwan Tidak Akan Memperbarui Kontrak dengan Dua Ahli Bedah yang Terlibat dalam Pengambilan Organ Secara Paksa di Tiongkok

(Minghui.org) Rumah Sakit Kristen Changhua, sistem perawatan kesehatan terbesar di Taiwan tengah, mengumumkan pada 10 Juni bahwa mereka tidak akan memperbarui kontraknya dengan dua ahli bedah karena dugaan keterlibatan mereka dalam pengambilan organ secara paksa di daratan Tiongkok.

Pengumuman tersebut menyatakan, Chen Yaoli dan Ke Zhiran, dua anggota tim transplantasi hati, mengunjungi daratan Tiongkok berkali-kali untuk melakukan prosedur transplantasi organ tanpa memberi tahu rumah sakit. Transparansi dan ketertelusuran sumber organ berdasarkan keprihatinan atas pelanggaran etika medis ini, rumah sakit memutuskan tidak akan memperbarui kontrak mereka ketika kontrak mereka berakhir pada 30 Juni.

Rumah sakit menunjukkan pengambilan organ secara paksa yang sedang berlangsung di daratan Tiongkok dengan korban termasuk orang Tibet, Uyghur, Kristen, dan praktisi Falun Gong.

Legislatif Taiwan mengamandemen Undang-Undang Transplantasi Organ Manusia pada 12 Juni 2015, untuk melarang penggunaan organ dari tahanan yang dieksekusi. Itu juga melarang penjualan, pembelian dan perantara organ, serta “wisata transplantasi.” Jika mereka yang membeli transplantasi organ di luar negeri dinyatakan bersalah menerima organ terlarang, hukuman maksimum adalah lima tahun ditambah denda hingga NT$1,5 juta [sekitar $50.000 USD]. Selain itu, dokter yang terlibat dalam transplantasi organ ilegal dapat kehilangan izin praktik kedokteran.

Legislator Yu Mei-nu dari Partai Progresif Demokratis mengatakan bahwa banyak orang Taiwan pergi ke Tiongkok untuk transplantasi organ ilegal, tetapi Partai Komunis Tiongkok (PKT) secara aktif terlibat dalam perdagangan organ dan sangat bergantung pada pengambilan organ secara paksa dari praktisi Falun Gong yang masih hidup. Dia menjelaskan, “Kami berharap dapat mencegah perdagangan organ secara efektif dengan amandemen ini, Itulah mengapa undang-undang diubah untuk mewajibkan mereka yang telah menerima transplantasi organ di luar negeri untuk memberikan informasi kepada rumah sakit domestik di mana mereka akan menerima perawatan pasca-transplantasi tentang di mana operasi dilakukan dan siapa ahli bedahnya.”

Undang-Undang Transplantasi Organ Manusia disahkan di Taiwan pada 12 Juni 2015

Pengacara hak asasi manusia menyambut baik undang-undang ini karena mencegah orang Taiwan menerima organ dari sumber yang tidak diketahui dan membantu memastikan bahwa transplantasi aman secara medis. Serupa dengan legislatif di Spanyol, undang-undang tersebut mencegah orang menjadi kaki tangan pembunuhan dan perdagangan organ gelap dengan pergi ke Tiongkok untuk transplantasi organ.

Di Israel, 220 pemimpin agama, politisi, dan cendekiawan menulis surat terbuka mendesak PKT untuk mengakhiri pengambilan paksa organ. Pada 25 Juli 2012, Knesset (parlemen Israel) mengesahkan amandemen Undang-Undang Implantasi Organ, 5768-2008. undang-undang yang bertujuan untuk menghapus perdagangan organ dengan mengkriminalisasi perdagangan serta mediasi sumbangan organ untuk implantasi.

Pengadilan Tiongkok merilis keputusan terakhirnya pada Maret 2020 berjudul “Pengadilan Independen terhadap Pengambilan Paksa Organ dari Tahanan Hati Nurani di Tiongkok” dengan kesimpulannya, “Ada populasi donor yang dapat diakses oleh rumah sakit di RRT yang organnya dapat diambil sesuai permintaan mereka, dan ini bertepatan dengan latihan jangka panjang di RRT pengambilan organ secara paksa dan banyak praktisi Falun Gong, bersama dengan orang Uyghur, dipaksa untuk menjalani tes medis, fokus pada organ mereka, RRT akan tidak ada kesulitan dalam mengikat praktisi Falun Gong pada nasib apa pun dan dapat dengan mudah menggunakannya sebagai populasi donor yang dapat diakses oleh rumah sakit di RRT yang organnya dapat diambil sesuai permintaan mereka dengan cara pengambilan organ secara paksa.”

Putusan tersebut menambahkan, “Dalam praktik jangka panjang di RRT pengambilan organ secara paksa, memang praktisi Falun Gong yang digunakan sebagai sumber – mungkin sumber utama – organ untuk pengambilan organ secara paksa.”

Matthew P. Robertson dari Australian National University dan Jacob Lavee dari Sheba Medical Center di Israel menerbitkan artikel di American Journal of Transplantation pada April 2022 berjudul “Execution by organ procurement: Breaching the dead donor rule in China” berdasarkan forensik. tinjauan dilakukan pada 2838 makalah dari publikasi transplantasi berbahasa Mandarin.

Artikel tersebut menyimpulkan, "Kami menemukan bukti dalam 71 laporan ini, yang tersebar di seluruh negeri, bahwa kematian otak tidak dapat dinyatakan dengan benar. Dalam kasus ini, pengangkatan jantung selama pengadaan organ pasti menjadi penyebab langsung kematian pendonor. Karena donor organ ini hanya bisa menjadi tahanan, temuan kami sangat menyarankan bahwa dokter di Republik Rakyat Tiongkok telah berpartisipasi dalam eksekusi pengambilan organ secara paksa.”

Sebagai putra seorang korban Holocaust, Lavee tidak dapat memahami mengapa dokter melanggar etika medis untuk bekerja sama dengan rezim totaliter dalam kejahatan yang begitu mengerikan.

Alejandro Centurion, ahli saraf dari Doctors Against Forced Organ Harvesting (DAFOH) yang berbasis di AS, mendesak American Medical Association (AMA) untuk mengambil sikap yang lebih kuat dalam masalah ini. Dia menjelaskan, “Saya mengharapkan pemimpin AMA dengan sungguh-sungguh melakukannya,"menambahkan bahwa Asosiasi Medis Inggris dan Kanada juga mengambil sikap mengecam pengambilan organ paksa oleh PKT.