Kita Tetap Harus Meminta Pertanggungjawaban Jiang Zemin atas Kejahatannya Bahkan Setelah Kematiannya (Bagian 1)

(Minghui.org) Partai Komunis Tiongkok (PKT) pada tanggal 30 November 2022 mengumumkan bahwa mantan pemimpinnya, yakni Jiang Zemin telah meninggal dunia hari itu. Menurut hukum pidana modern, biasanya orang yang meninggal tidak dapat lagi dimintai pertanggungjawaban pidana. Itulah mengapa Adolf Hitler tidak dibawa ke Pengadilan Nuremberg karena dia bunuh diri.

Namun, persidangan anumerta (diadakan setelah kematian terdakwa), meskipun jarang, pernah terjadi baik di zaman kuno maupun modern. Joan of Arc (1412-1431), santo pelindung Prancis, dihukum karena mempraktikkan ajaran sesat dan dieksekusi. Banding resmi diajukan beberapa dekade kemudian, dan hukumannya dibatalkan pada tahun 1456. Manente degli Uberti (1212-1264), seorang aristokrat dan pemimpin militer Italia, kuburannya digali dan diadili karena mempraktikkan ajaran sesat pada tahun 1283. Dia dinyatakan bersalah dan jenazahnya dijadikan sasaran untuk eksekusi anumerta. Henry Plummer (1832-1864), seorang penjahat di Amerika Barat yang dituduh membunuh beberapa orang, diadili secara anumerta (yang kemudian dinyatakan batal karena kesalahan prosedur) pada tahun 1993. Sergei Magnitsky (1972-2009), penasihat pajak dan pengacara di Rusia, dihukum karena penggelapan pajak pada 2013, beberapa tahun setelah dia meninggal di penjara pada 2009. Hukumannya yang sewenang-wenang memicu kecaman dari komunitas internasional. Kongres Amerika Serikat pada akhir tahun 2012 memberlakukan Undang-Undang Magnitsky yang bertujuan untuk menghukum pejabat Rusia yang bertanggung jawab atas kematiannya. Undang-undang tersebut kemudian diperluas untuk menargetkan pelanggar HAM secara umum. Beberapa negara lain termasuk Inggris, Kanada, dan Uni Eropa telah mengikuti dengan mengesahkan undang-undang serupa.

Contoh-contoh di atas menunjukkan bahwa kematian seorang terdakwa tidak serta merta mengakhiri penuntutan mereka. Sangat mungkin untuk menghukum pelaku kesalahan atau membatalkan hukuman yang salah secara anumerta.

Selain hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan, bentuk hukuman anumerta lainnya terhadap pelaku juga ada. Misalnya, Qin Hui, Kanselir Dinasti Song, adalah salah satu pejabat kekaisaran paling terkenal di Tiongkok kuno. Setelah dia meninggal pada tahun 1155, Qin diberi dua gelar anumerta yang merendahkan, satu sebagai miu chou (pengkhianat, dari Kaisar Ningzong pada tahun 1206) dan satu lagi miu hen (kejam dan brutal, dari kaisar Lizong pada tahun 1254). Dalam Sejarah Dinasti Song, dia termasuk dalam "Biografi Pengkhianat."

Melihat sejarah yang disebutkan di atas, saya percaya bahwa penilaian yang adil atas kejahatan yang dilakukan oleh Jiang Zemin, yang memerintahkan penganiayaan terhadap Falun Gong pada bulan Juli 1999 dan memimpin negara dengan korup, dijamin dapat mengukuhkannya sebagai salah satu yang paling korup, kacau balau, dan pemimpin jahat dalam sejarah.

Minghui telah menerbitkan banyak artikel tentang Jiang Zemin baru-baru ini, termasuk “Jiang Zemin Bertanggung Jawab atas Kemerosotan Moral yang Meluas di Tiongkok”, “Warisan Jiang Zemin kepada Tiongkok: Kehancuran Tak Terhitung”, and “Rapor Jiang Zemin Semuanya F. ” Saya ingin membagikan pemikiran saya tentang mengapa kita masih harus meminta pertanggungjawaban Jiang Zemin setelah kematiannya dalam seri tiga bagian ini.

1. Dampak Terhadap Sistem Hukum

Sistem hukum Tiongkok sejak Partai Komunis Tiongkok (PKT) berkuasa tahun 1949, sudah menjadi peranakan Marxisme, hukum Barat dan tradisi Tiongkok. Hukum ini memiliki banyak kekurangan. Sebagai contoh, Pasal 1 Konstitusi menyatakan, “Sistem sosialis adalah sistem mendasar Republik Rakyat Tiongkok. Kepemimpinan oleh Partai Komunis Tiongkok adalah fitur yang menentukan sosialisme dengan karakter Tiongkok. Organisasi maupun individu mana pun dilarang merusak sistem sosialis.”

Atas dasar pemikiran ini, individu atau kelompok mana pun bisa ditargetkan sesuai kehendak PKT, yang bertentangan dengan Pasal 2, “Semua kekuasaan Republik Rakyat Tiongkok adalah milik rakyat.”

Pemahaman Umum Tentang Hukum yang Mendasari Benar dan Salah

Apa yang tersirat dalam Konstitusi Tiongkok berbeda dengan keadilan abadi di tradisi Barat, yang berasal dari Zeus (Yunani kuno), Shamash (Babylon kuno), dan Alkitab. Serupa dengannya, Dong Zhongshu, cendekiawan pada Dinasti Han meyakini bahwa “Bila Langit masih ada, Tao tidak berubah.” Artinya bahkan bila sebuah dinasti bertransisi ke dinasti lain, pemahaman mendasar tentang benar dan salah akan tetap sama.

Sebagai contoh, Raja Zhou (Di Xin) adalah pemimpin yang terkenal kejam pada Dinasti Shang. Dia menciptakan “hukuman dengan membakar tubuh menggunakan batang logam panas” sebagai hiburan dan benar-benar mencabut jantung pamannya Bi Gan (yang merupakan pejabat setia).

Kaisar di Tiongkok kuno juga disebut tian zi (putra langit), berarti mereka diharapkan dapat memenuhi kehendak langit dalam mengatur rakyat serta menjamin keharmonisan langit, bumi, dan umat manusia. Bila seorang kaisar gagal memenuhi misi mereka dalam menjalankan kehendak langit, dia akan dihakimi secara anumerta oleh penerusnya. Itulah mengapa Raja Zhou diberikan julukan hinaan Zhou (kejam, mencelakai yang tidak bersalah) setelah kematiannya. Dengan kata lain, dengan hukum Dinasti Shang atau dinasti berikutnya, tindakan Raja Zhou selalu dianggap kriminal dan tidak bermoral. Oleh karenanya, ada pemahaman mendasar yang masuk akal tentang benar dan salah sepanjang sejarah.

Pemahaman semacam itu juga terefleksi di pengadilan Nuremberg. Meski Hitler tidak diadili, banyak petugas Nazi dituntut karena kejahatan terhadap kedamaian, perang, serta kejahatan terhadap kemanusiaan. Di antara kejahatan yang dipertimbangkan, kejahatan terhadap kemanusiaan biasanya hanya berlaku bagi kepala negara, bukan bagi petugas tingkat rendah atau tentara yang hanya menjalankan perintah. Pengadilan Nuremberg menjadi contoh dalam meminta pertanggungjawaban mereka yang bukan kepala negara atas kejahatan mereka terhadap kemanusiaan. David Scheffer, seorang profesor di Universitas Northwestern dan Duta Besar AS pertama untuk Masalah Kejahatan Perang (1997-2001) menulis, “Nuremberg yang diciptakan tujuh dekade lalu menunjukkan bahwa agresi dan kekejaman terhadap warga sipil bukan saja tidak bermoral, namun juga ilegal.”

Namun sistem hukum Tiongkok, tidak memperkenankan persidangan anumerta atau bentuk hukuman lainnya. Saya yakin itu harus diubah untuk mengakomodasi tuntutan anumerta terhadap Jiang Zemin.

Pengaruh Melampaui Masa Hidup

Di Tiongkok kuno, penilaian terhadap seseorang berlanjut secara anumerta. Orang dengan kebajikan diberikan gelar kehormatan setelah kematiannya dan diberikan pelayanan pemakanan yang berbeda (seperti pemakaman negara atau pemakaman biasa) berdasarkan gelarnya. Meski gelar semacam itu bisa memberi manfaat bagi keturunan mereka yang telah meninggal, gelar itu juga bisa dibatalkan bila perbuatan salah yang sebelumnya tidak diketahui terungkap di kemudian hari. Sebaliknya, seseorang yang telah melakukan kejahatan mungkin diberikan julukan hinaan untuk mempermalukan mereka, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya tentang Qin Hui dan Raja Zhou. Bahkan sesungguhnya, mengevaluasi pendahulu mereka setelah kematian kaisar sebelumnya adalah tanggung jawab kaisar.

Namun hukum modern Tiongkok, hanya berfokus pada hak istimewa seseorang, yang terbatas pada satu kehidupan individu tersebut. Seseorang yang telah melakukan kejahatan tertentu bisa dicabut kebebasan fisiknya maupun hak istimewanya dalam berhubungan di kegiatan sosial maupun politik tertentu. Akibatnya, hukum tersebut hanya diterapkan selama masa hidup individu tersebut.

Namun, kenyataannya, warisan seseorang, baik maupun buruk, melampaui masa kehidupan individu. Sebagai contoh, Konfusius, memberikan dasar budaya tradisional dan sangat dihargai selama sejarah ribuan tahun. Dia dihormati terus-menerus di dinasti berikutnya karena umat manusia secara keseluruhan perlu mempertahankan nilai-nilai moral; penyimpangan apa pun bisa berakibat petaka—seperti yang kita lihat saat PKT menghancurkan budaya tradisional selama beberapa dekade sebelumnya. Hal yang sama, pemberian julukan negatif bagi Raja Zhou dan Qin Hui sangat penting karena itu berfungsi sebagai peringatan bagi orang-orang agar menjauh dari pikiran dan perilaku sembrono yang bisa mencelakai diri mereka sendiri juga membahayakan masyarakat.

Dalam kasus Jiang Zemin, apa yang dia lakukan melampaui Raja Zhou dan Qin Hui. Jiang Zemin menaiki posisi paling atas dengan menekan gerakan demokratis tahun 1989. Selama masa jabatannya, Jiang Zemin memberikan tanah subur yang luas kepada Rusia, memerintah negara dengan korupsi, dan membuat masyarakat menentang praktisi Falun Gong karena keyakinan mereka terhadap Sejati-Baik-Sabar. Lebih spesifik lagi, Jiang Zemin mendirikan badan di luar kerangka hukum Kantor 610 untuk menerapkan kebijakan penganiayaannya secara penuh demi “Rusak reputasi mereka [praktisi Falun Gong], bangkrutkan mereka secara finansial, dan hancurkan fisik mereka,” serta membunuh praktisi demi organ mereka.” Jiang Zemin merusak fondasi moral Tiongkok dan membungkam negara lain yang mencoba menentangnya karena pelanggaran hak asasi manusia… Tanpa penilaian yang mendalam terhadap Jiang Zemin, dunia akan kekurangan catatan yang jujur dari periode sejarah ini [selama masa jabatannya].

(Bersambung ke Bagian 2)