Oleh Grup Minghui
Pertama kali dipublikasikan di tahun 2019
Hak Cipta © 2019 Minghui.org & Minghui Publishing Center Corporation
(Bagian 24)
(Lanjutan dari Bagian 23)
§16.3 Tindakan dari Lembaga Swadaya Masyarakat
§§16.3.1 Freedom House Menerbitkan Laporan Penganiayaan Terhadap Falun Gong
Dua puluh dua halaman dari 142 halaman laporan dari Freedom House menyoroti dan menganalisis penganiayaan terhadap Falun Gong serta kelompok agama lainnya di Tiongkok.340 “[Partai Komunis memulai] penganiayaan agama terburuk sejak Revolusi Kebudayaan, dengan penindasan terhadap Falun Gong,” disebut dalam laporan dari André Laliberté, pakar terkemuka dari Universitas Ottawa tentang agama di Tiongkok.
Di bawah ini adalah temuan penting dari laporan tersebut:
Survival: Meskipun Partai Komunis Tiongkok (PKT) telah berkampanye selama 17 tahun untuk membasmi kelompok spiritual ini, jutaan orang di Tiongkok terus berlatih Falun Gong, termasuk banyak individu yang mulai berlatih setelah penindasan dimulai. Ini menunjukkan kegagalan yang mencolok dari aparat keamanan PKT.
Penganiayaan Besar-besaran yang Tengah Berlangsung: Praktisi Falun Gong di seluruh Tiongkok menjadi sasaran pengawasan yang meluas, penahanan sewenang-wenang, pemenjaraan, serta penyiksaan, dan mereka berisiko tinggi dieksekusi di luar proses hukum. Freedom House secara independen memverifikasi 933 kasus pengikut Falun Gong yang dijatuhi hukuman penjara hingga 12 tahun antara 1 Januari 2013 dan 1 Juni 2016, seringkali karena menggunakan hak kebebasan berekspresi mereka disamping kebebasan beragama. Ini hanya sebagian dari mereka yang dihukum, dan ribuan lainnya diyakini ditahan di berbagai penjara dan pusat penahanan tanpa proses hukum.
Celah dalam Penindasan: Meskipun kampanye terus berlanjut, penindasan tampaknya telah menurun dalam praktiknya di beberapa tempat. Presiden Xi Jinping tidak memberikan indikasi secara terang-terangan tentang rencana untuk membalikkan kebijakan PKT terhadap Falun Gong. Tetapi pembersihan dan pemenjaraan mantan tsar keamanan Zhou Yongkang dan pejabat lain yang terkait dengan kampanye penganiayaan tersebut sebagai bagian dari upaya antikorupsi Xi, bersama dengan upaya praktisi Falun Gong yang terus-menerus mencoba mengedukasi dan mencegah polisi menganiaya mereka telah memberikan dampak.
Eksploitasi Ekonomi: Partai negara tersebut [PKT] telah menginvestasikan ratusan juta dolar setiap tahunnya dalam kampanye untuk menghancurkan Falun Gong, sementara secara bersamaan terlibat dalam bentuk pelanggaran yang eksploitatif dan menguntungkan melawan praktisi, termasuk pemerasan dan kerja paksa di penjara. Bukti yang ada menunjukkan bahwa pengambilan paksa organ dari tahanan Falun Gong untuk dijual dalam operasi transplantasi telah terjadi dalam skala besar dan mungkin masih berlanjut.
Tanggapan dan Perlawanan: Praktisi Falun Gong telah menanggapi kampanye penindasan terhadap mereka dengan berbagai taktik tanpa kekerasan. Mereka secara khusus berfokus pada berbagi informasi dengan polisi dan masyarakat umum tentang latihan itu sendiri, pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan terhadap pengikutnya, dan konten lain yang ditujukan untuk menjernihkan propaganda negara. Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak orang-orang yang bukan praktisi Falun Gong di Tiongkok—termasuk pengacara hak asasi manusia, anggota keluarga dan para tetangga telah bergabung dalam upaya ini.
§§16.3.2 Amnesty International Merilis Pemberitahuan “Urgent Action”
Amnesty International merilis pemberitahuan “Urgent Action” pada 21 Februari 2017, meminta perhatian publik akan kasus praktisi Falun Gong Chen Huixia, yang menghadapi hukuman penjara tiga tahun hingga hukuman seumur hidup karena keyakinannya, dan meminta rezim komunis Tiongkok untuk segera membebaskan Chen. Amnesty International juga menyerukan tindakan untuk menghentikan penganiayaan lebih lanjut terhadap Chen.341
“Pertama kali dibawa oleh polisi pada 3 Juni 2016, Chen Huixia diikat di kursi besi di tempat penahanan tidak resmi selama lebih dari sebulan sebelum dipindahkan ke Pusat Penahanan No.2 Kota Shijiazhuang di provinsi timur laut Hebei pada 15 Juli 2016,” Amnesti dalam rilisnya.
Anggota keluarganya tidak diizinkan untuk bertemu dengannya sejak penangkapannya. Chen tidak memiliki pengacara hingga November 2016, “berhubung banyak pengacara yang dihubungi oleh keluarganya menolak untuk menangani kasus ini karena mereka percaya pihak berwenang tidak akan mengizinkan mereka untuk membela praktisi Falun Gong.”
Pemberitahuan tersebut mendesak orang-orang untuk menulis surat, mengirim email, menelepon, mengirim faks, atau tweet ke pejabat terkait untuk meminta agar mereka “segera dan tanpa syarat membebaskan Chen Huixia, menimbang ia ditahan hanya karena menggunakan hak atas kebebasan berkeyakinan dan berekspresi, dan sambil menunggu pembebasannya, memastikan bahwa Chen memiliki akses ke keluarga dan pengacara pilihannya secara cepat, teratur, dan tidak dibatasi.”
Amnesty International juga menyerukan agar Chen dilindungi dari penyiksaan atau perlakuan buruk lainnya selama penahanan. “Menurut putrinya, Chen Huixia mulai berlatih Falun Gong pada tahun 1998 untuk menyembuhkan penyakit kronis dan kesehatannya yang buruk. Akibatnya ia ditahan selama kurang lebih tiga bulan pada tahun 2003, dan setelah pembebasannya, keluarganya menjadi sasaran pelecehan dan intimidasi terus-menerus oleh pihak berwenang,” penjelasan terbaru.
Pemberitahuan lebih lanjut menjelaskan penyiksaan, penahanan dan pemenjaraan oleh PKT terhadap ratusan ribu praktisi Falun Gong.
§16.4 Resolusi, Proklamasi dan Surat Dukungan
Falun Gong telah menerima banyak proklamasi dan surat dukungan dari pemerintah dan LSM di seluruh dunia. Proklamasi ini menyoroti manfaat yang telah dibawa Falun Gong ke berbagai daerah maupun komunitas dan secara universal mengecam penganiayaan brutal rezim Tiongkok terhadap Falun Gong.
§§16.4.1 Dukungan dari Semua Tingkatan
Sampai saat ini, Falun Gong telah menjadi subyek dari 2.025 proklamasi, 409 resolusi, dan 1.200 surat dukungan dari pejabat terpilih dan pemerintah di tingkat nasional, provinsi, dan lokal.
Pada 3 Agustus 1994, Kota Houston di Amerika Serikat mengangkat Guru Li Hongzhi sebagai Warga Negara Kehormatan dan Duta Kehormatan kota tersebut. Dua tahun kemudian, kota mengeluarkan proklamasi kedua yang menyatakan tanggal 12 Oktober 1996 sebagai “Hari Li Hong Zhi.”342 Proklamasi itu berbunyi:
Sebagai pendiri Falun Dafa, sebuah sistem kultivasi spiritual yang sangat bermanfaat, Li Hong Zhi telah mendapatkan penghormatan dan kekaguman dari orang-orang di seluruh dunia. Falun Dafa didasarkan pada prinsip-prinsip Zhen, Shan dan Ren (Sejati, Baik, Sabar), kebajikan alam semesta. Falun Dafa menekankan peningkatan kesehatan dan memandu praktisi yang tulus mencapai pencerahan.
Falun Dafa melampaui batas budaya dan ras. Menyelaraskan kebenaran universal hingga ke setiap sudut bumi dan menjembatani kesenjangan antara timur dan barat...
Selama dua dekade terakhir, pejabat terpilih dan pemerintah telah mengeluarkan proklamasi dan surat dukungan sebagai pengakuan Hari Falun Dafa Sedunia setiap tahunnya.343 Anggota parlemen Kanada Judy Sgro menulis dalam surat ucapan selamatnya pada 13 Mei 2019:344
Saya merasa terhormat untuk mempertegas dukungan saya pada upaya-upayaAnda, karena Anda berusaha keras untuk membantu memajukan nilai-nilai keterbukaan, toleransi, dan kebebasan hati nurani dan agama di sini dan Kanada maupun secara global.
...
Sayangnya, terlalu banyak praktisi yang baik hati dan cinta damai ini - hidup dalam kegelapan, di bawah ancaman penganiayaan dan bahkan kematian. Sebagai orang Kanada, kita harus melakukan bagian kita untuk membantu mewujudkan perubahan yang diperlukan untuk memperbaiki kesalahan yang mengerikan ini.
Dewan Perwakilan Rakyat AS telah mengesahkan resolusi yang menyerukan kepada pemerintah Tiongkok untuk mengakhiri penganiayaan terhadap Falun Gong, termasuk Resolusi Bersama DPR 304 pada tahun 2004345 dan Resolusi Dewan 605 tahun 2010,346 keduanya disponsori oleh Rep. Ileana Ros-Lehtinen. Anggota Kongres Frank Wolf menyatakan dalam pidatonya sebelum pemungutan suara, “Tiongkok telah menjadi makin berani dalam melanggar hak asasi manusia. Dalam menghadapi penindasan ini, Amerika memiliki tanggung jawab untuk terus menegaskan bahwa kita berdiri bersama mereka yang tak berdaya—bersama mereka yang suaranya telah dibungkam.”347
Menjelang 20 Juli 2019, yang menandai tahun ke-20 penganiayaan, 22 Senator dan Perwakilan AS mengirim surat yang memuji upaya-upaya damai praktisi untuk melawan penganiayaan.348
§§16.4.2 Jerman Mengutuk 20 Tahun Penganiayaan Falun Gong di Tiongkok
Dr. Baerbel Kofler, Komisaris Federal untuk Kebijakan Hak Asasi Manusia dan Bantuan Kemanusiaan, memposting siaran pers di situs web Kantor Luar Negeri Federal Jerman di mana ia mengutuk Beijing atas penganiayaannya terhadap Falun Gong.349
Rilis berita yang diterbitkan pada 20 Juli 2019 menyatakan:
Selama 20 tahun terakhir rezim komunis Tiongkok memperlakukan praktisi kultivasi spiritual Falun Gong dengan kejam. Praktisi Falun Gong dianiaya dan ditahan tanpa proses hukum. Banyak laporan menunjukkan bahwa praktisi telah disiksa dan bahkan meninggal selama penahanan. Pada peringatan 20 tahun penganiayaan, saya sangat prihatin bahwa para praktisi di Tiongkok masih dalam bahaya.
Dr. Kofler menuntut agar Beijing “mengikuti norma-norma internasional dan hukum Tiongkok untuk melindungi hak asasi manusia, termasuk hak-hak praktisi Falun Gong.” Ia meminta Beijing untuk menanggapi “tuduhan serius selama bertahun-tahun atas pengambilan organ tubuh secara sistematis dari praktisi Falun Gong yang ditahan,” dan “segera meningkatkan transparansi sumber organ untuk transplantasi, serta memungkinkan pengawas independen bebas masuk ke fasilitas penahanan di Tiongkok.”
§16.5 Tanggapan Internasional terhadap Pengambilan Organ Paksa
Menyusul penyelidikan independen yang dimulai pada 2006, sejumlah pemerintah telah memberlakukan undang-undang yang lebih ketat terhadap perdagangan organ tubuh dan mengeluarkan resolusi yang menyerukan diakhirinya pembunuhan tahanan hati nurani di Tiongkok.
Organisasi medis dan profesional juga telah mengambil langkah-langkah untuk menegakkan standar etika, meskipun pejabat dan ahli bedah transplantasi Tiongkok masih saja disambut di beberapa konferensi internasional.
§§16.5.1 Resolusi
›16.5.1(a) Parlemen Eropa
Parlemen Eropa mengesahkan resolusi (2013/2981(RSP)) pada 12 Desember 2013 untuk menyatakan “keprihatinan mendalam atas laporan kredibel yang terus-menerus tentang pengambilan organ secara sistematis dan tanpa persetujuan - yang direstui oleh negara - dari mereka yang ditahan karena keyakinannya di Republik Rakyat Tiongkok, termasuk dari sejumlah besar praktisi Falun Gong yang dipenjara karena keyakinan mereka, serta dari anggota kelompok agama dan etnis minoritas lainnya.”
Resolusi “[menyerukan] Uni Eropa dan Negara-negara Anggotanya untuk mengangkat masalah pengambilan organ paksa di Tiongkok; merekomendasikan agar Uni Eropa dan Negara-negara Anggotanya secara terbuka mengutuk pelanggaran transplantasi organ di Tiongkok dan meningkatkan kesadaran akan masalah ini di antara warganya yang bepergian ke Tiongkok; menyerukan penyelidikan penuh dan transparan dilakukan oleh Uni Eropa terhadap praktik transplantasi organ di Tiongkok, dan melakukan penuntutan terhadap mereka yang terbukti terlibat dalam praktik tidak etis semacam itu…”
Pada 2016, 12 anggota Parlemen Eropa mengeluarkan deklarasi bersama yang meminta Parlemen Eropa menyelidiki pengambilan dan perdagangan organ manusia secara ilegal oleh rezim komunis Tiongkok. Setelah dengar pendapat khusus pada 29 Juni, lebih dari setengah anggota Parlemen Eropa (MEP) ikut menandatangani
Deklarasi tertulis (2016/WD48), mengharuskan Parlemen Eropa agar mengambil tindakan untuk menghentikan pengambilan paksa organ yang direstui oleh negara di Tiongkok.350 351
›16.5.1(b) Dewan Perwakilan Rakyat AS
Dewan Perwakilan Rakyat AS dengan suara bulat telah mengesahkan Resolusi 343 pada malam tanggal 13 Juni 2016. Resolusi tersebut menyerukan kepada rezim komunis Tiongkok untuk segera menghentikan pengambilan organ paksa dari praktisi Falun Gong dan tahanan hati nurani lainnya.
Resolusi tersebut juga menyerukan untuk segera diakhirinya penganiayaan terhadap Falun Gong, yang telah memasuki tahun ke-17. Lebih lanjut menyerukan pembebasan semua praktisi Falun Gong yang dipenjara serta tahanan hati nurani lainnya, dan untuk penyelidikan yang kredibel, transparan, dan independen ke dalam sistem transplantasi organ Tiongkok.
H.Res.343 diprakarsai oleh anggota Dewan (Rep.) Ileana Ros-Lehtinen (R-FL), Ketua Subkomite Timur Tengah dan Afrika Utara, dan Rep. Gerald Connolly (D-VA), serta enam anggota Kongres lainnya: Rep. Dana Rohrabacher (R-CA), Rep. Ted Poe (R-TX), Rep. AS Mario Diaz-Balart (R-FL), Julia Brownley (D-CA), Sam Farr (D-CA), dan David G. Valadao (R-CA). Resolusi ini mengumpulkan dukungan bipartisan yang kuat, dengan 185 co-sponsor lainnya.
(1) Anggota Dewan Ileana Ros-Lehtinen: “Kami Mengutuk Praktik Penganiayaan yang Berlanjut Terhadap Praktisi Falun Gong”
Anggota Dewan Ileana Ros-Lehtinen, yang memprakarsai resolusi ini, mengatakan dalam sebuah pernyataan pers:
Tiongkok mungkin telah melanggengkan beberapa pelanggaran hak asasi manusia yang paling mengerikan dan paling sadis terhadap Falun Gong dan tahanan hati nurani lainnya, namun sangat sedikit menghadapi kritik, apalagi sanksi, atas pelanggaran ini.
Praktik rezim yang kejam dan tidak berperikemanusiaan dengan merengut kebebasan individu, menjebloskan mereka ke kamp kerja paksa atau penjara, dan kemudian mengeksekusi mereka serta mengambil organ tubuh mereka untuk transplantasi adalah jauh di luar kepantasan dan harus ditentang secara universal serta diakhiri tanpa syarat.
Ia mengatakan dalam pidatonya sebelum pemungutan suara:
Dengan pengesahan resolusi ini, kami dapat mengirim pesan kepada rezim Tiongkok bahwa kami mengutuk praktik penganiayaan yang terus berlanjut terhadap praktisi Falun Gong, dan perbuatan yang memuakkan ini harus dihentikan, terutama pengambilan organ tanpa persetujuan dari individu yang bersangkutan.
(2) Anggota Kongres Eliot Engel: Pengambilan Paksa Organ “Mengerikan dan Mengguncang”
“Yang sangat meresahkan adalah bahwa praktik ini diduga menargetkan tahanan hati nurani, termasuk praktisi Falun Gong dan agama serta etnis minoritas lainnya,” kata anggota Kongres New York Eliot Engel mengenai praktik perdagangan organ di Tiongkok.
Anggota Kongres Engel mengatakan dalam pidatonya tentang H.Res.343:
Pengambilan organ non-konsensual (tidak berdasarkan kesepakatan) dalam keadaan apa pun merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia. Tetapi tuduhan ini sangat mengerikan: pihak berwenang di penjara Tiongkok menargetkan tahanan karena keyakinan agama mereka dan kemudian mengambil keuntungan dengan memperdagangkan organ para korban ini. Saya hampir tidak bisa memikirkan apa pun yang lebih menjijikkan dari itu.
Engel menyebut tindakan pengambilan organ ini, “mengerikan dan mengguncang” serta menyerukan penyelidikan lebih lanjut.
(3) Anggota Kongres Chris Smith: Penganiayaan terhadap Falun Gong “Salah Satu Horor Luar Biasa”
Anggota Kongres Chris Smith dari New Jersey mengatakan dalam pidatonya:
Legislasi ini merupakan langkah penting untuk membawa akuntabilitas dan transparansi terhadap kejahatan besar abad ke-21 ini.
Bukti-bukti kejahatan mengerikan yang dilakukan terhadap praktisi Falun Gong dengan cepat terkumpul, termasuk praktik pengambilan organ yang mengerikan ini.
Yang mengejutkan, peneliti David Kilgour, David Matas dan Ethan Gutmann melakukan penyelidikan terperinci dan memperkirakan bahwa antara 45.000 hingga 65.000 praktisi Falun Gong dibunuh untuk diambil organ tubuhnya yang kemudian dijual untuk mendapat keuntungan.
Anggota Kongres Smith mengatakan ia sangat yakin bahwa kampanye rezim komunis untuk memusnahkan Falun Gong di Tiongkok akan dipandang sebagai “salah satu horor luar biasa.”
›16.5.1(c) Badan Legislatif Negara Bagian AS
Setidaknya sepuluh legislatif tingkat negara bagian di AS telah mengesahkan resolusi untuk mengutuk pengambilan organ tubuh yang direstui oleh negara di Tiongkok.
Badan Legislatif Negara Bagian Missouri mengesahkan Senat Concurrent Resolution (SCR) No.6 pada 15 Mei 2019, yang menyerukan “Pemerintah Tiongkok untuk mengakhiri praktik pengambilan organ dari para tahanan serta tahanan hati nurani, khususnya tahanan hati nurani Falun Gong.”
Senator Negara Bagian Jill Schupp, sponsor dari SCR 6, berkata, “Sudah lama ditunggu dan perjuangan terus berlanjut… Di sini, di negara bagian Missouri, kita tidak boleh membiarkan pelanggaran hak asasi manusia ini.” 352
Badan Legislatif Maine mengesahkan Resolusi Bersama S.P.574 pada 7 Mei 2019, menyerukan untuk mengakhiri pengambilan organ paksa di Tiongkok. Resolusi tersebut juga mendorong komunitas medis di Negara Bagian Maine untuk mendidik warganya tentang risiko perjalanan ke Tiongkok untuk transplantasi organ dengan maksud agar mencegah mereka tanpa sadar terlibat dalam pembunuhan dalam bentuk pengambilan organ paksa dari tahanan hati nurani.353
Majelis Umum Pennsylvania dengan suara bulat mengesahkan Resolusi DPR 1052 pada 8 Oktober 2014, mendesak komunitas medis untuk membantu meningkatkan kesadaran akan praktik transplantasi organ yang tidak etis di Tiongkok.
Resolusi serupa telah disahkan di Senat Negara Bagian Georgia354 dan Kongres Negara Bagian Arizona.355
›16.5.1(d) Senat Italia
Pada 5 Maret 2014, Komisi Hak Asasi Manusia Senat Italia dengan suara bulat mengesahkan resolusi yang mendesak pemerintah Italia untuk menggelar penyelidikan menyeluruh terhadap pengambilan organ di Tiongkok melalui saluran diplomatik dan lainnya.
Dalam resolusi tersebut, Komisi Luar Biasa untuk Perlindungan dan Promosi Hak Asasi Manusia juga meminta pemerintah Italia untuk mempertimbangkan kembali program pelatihan bagi dokter-dokter Tiongkok dan menuntut individu yang terlibat dalam perdagangan organ sesuai dengan konvensi internasional.
Resolusi ini muncul setelah sidang Senat tentang masalah yang sama pada 19 Desember 2013. Pengacara hak asasi manusia Kanada David Matas membuat presentasi di sidang, mendesak Italia untuk merevisi undang-undangnya agar negara itu tidak menjadi kaki tangan kejahatan pengambilan organ paksa di Tiongkok.
§§16.5.2 Memperkuat Hukum Perdagangan Organ
Beberapa negara telah memperketat undang-undang perdagangan organ mereka untuk memasukkan yurisdiksi ekstrateritorial dan melarang warganya bepergian ke luar negeri, termasuk ke Tiongkok untuk menerima transplantasi ilegal. Di bawah ini adalah beberapa contoh RUU yang telah disahkan oleh badan legislatif, meskipun tidak semua akhirnya ditandatangani menjadi undang-undang.
›16.5.2(a) Israel
Pada 2008, Israel mengeluarkan Undang-Undang Transplantasi Organ yang melarang perusahaan asuransi mengganti biaya transplantasi yang diterima di negara lain yang melanggar hukum Israel. Pelanggar yang membeli, menjual, atau menjadi perantara organ terlarang—termasuk di luar Israel—akan menghadapi hukuman tiga tahun penjara dan denda besar.356
›16.5.2(b) Spanyol
Hukum Pidana Spanyol diubah pada 2010 sebagai berikut:357
Mereka yang mempromosikan, memfasilitasi, atau mengiklankan pengadaan atau perdagangan ilegal organ tubuh manusia atau transplantasinya akan dihukum dengan hukuman penjara dari enam hingga 12 tahun dalam kasus organ vital dan hukuman penjara selama tiga hingga enam tahun dalam kasus organ yang bukan vital.
Penerima yang setuju menerima transplantasi sementara mengetahui asal-usul organ yang tidak sah akan dikenakan hukuman yang sama seperti pada bagian sebelumnya, di mana hukuman dapat diturunkan satu atau dua tingkat dengan memperhatikan situasi kejahatan dan pelanggar.
Apabila sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 31, suatu badan hukum bertanggung jawab atas pelanggaran yang tercakup dalam pasal ini, ia harus membayar denda tiga sampai lima kali lipat dari keuntungan yang diperoleh.
›16.5.2(c) Italia
Senat Italia dengan suara bulat mengesahkan undang-undang pada 4 Maret 2015 yang akan menghukum mereka yang secara ilegal menjual organ tubuh dari orang yang masih hidup dengan sanksi berat, termasuk hukuman penjara.358
Di bawah undang-undang baru, siapa pun yang memperdagangkan, menjual, atau mengelola organ yang diperdagangkan secara ilegal dari orang yang masih hidup akan menjalani hukuman penjara tiga hingga 12 tahun dan membayar denda 50.000 hingga 300.000 euro. UU itu menghukum siapa pun yang mendorong atau mengiklankan penjualan organ atau menyajikan propaganda dan pengumuman untuk mendorong pariwisata transplantasi ke Tiongkok. Dokter yang mempromosikan atau membantu pasien melakukan perjalanan untuk mendapatkan organ secara ilegal akan menghadapi pencabutan izin seumur hidup karena melanggar etika medis.
Senator Maurizio Romani, yang mengusulkan RUU itu, mengatakan bahwa RUU itu “menetapkan kesetaraan kejahatan perdagangan organ manusia bagi transplantasi dengan kejahatan perdagangan manusia.” Ia menjelaskan, “Ini membuat semua yang berpartisipasi bersalah, para donor, koordinator, ahli bedah yang melakukan transplantasi, dan bahkan mereka yang membeli organ.”359
›16.5.2(d) Taiwan
Legislator mengubah Undang-Undang Transplantasi Organ Manusia Taiwan pada 12 Juni 2015, melarang penjualan organ ilegal.360
Undang-Undang ini menargetkan perdagangan organ dari sumber yang tidak diketahui dan mencegahnya terjadi dengan mengubah undang-undang. UU Ini menetapkan bahwa organ harus diberikan atau diterima tanpa kompensasi apa pun [gratis]. Jika mereka yang membeli organ transplantasi di luar negeri terbukti bersalah karena menerima organ ilegal, hukuman maksimalnya adalah lima tahun. Selain ini, Taiwan mengenakan denda tidak lebih dari NT$1,5 juta [sekitar $49,000 USD] kepada terdakwa. Selain itu, dokter yang terlibat dalam transplantasi organ ilegal dapat kehilangan izinnya. Anggota legislatif Yu Mei-nu dari Partai Progresif Demokratik mengatakan bahwa rezim Tiongkok secara aktif terlibat dalam perdagangan organ, yang sangat bergantung pada pengambilan organ tubuh dari praktisi Falun Gong yang masih hidup.
“Kami berharap dapat secara efektif mencegah perdagangan organ dan penjualannya melalui amandemen ini,” kata Yu.
›16.5.2(e) Kroasia
Parlemen Kroasia memutuskan dengan suara bulat pada 1 Maret 2019, untuk mengadopsi Konvensi Dewan Eropa menentang Perdagangan Organ Manusia, menjadi negara Eropa kedelapan yang meratifikasi perjanjian tersebut.361
Selain mempidanakan tindak pengambilan organ secara ilegal, Konvensi juga mengharuskan negara penandatangan untuk mempidanakan pihak pemberi bantuan dan dukungan dalam praktik tersebut serta penerima organ untuk transplantasi ilegal.
Dr. Branimir Bunjac, anggota Parlemen, menyatakan dalam rapat laporan parlemen, “Warga negara kita tanpa disadari berpartisipasi sebagai pengguna layanan semacam itu—mereka bepergian ke luar negeri, terutama ke Tiongkok, untuk mendapatkan organ lebih cepat. Kita harus bertanya: bagaimana mungkin tidak ada masa tunggu [untuk mendapat organ yang cocok] di Tiongkok, berbeda dengan di Uni Eropa [dengan masa tunggu tahunan]?”
Ia mengutip temuan organisasi internasional bahwa Tiongkok telah melakukan hingga 100.000 transplantasi per tahun selama lebih dari satu dekade terakhir meskipun tidak memiliki sistem donasi organ yang berjalan dengan baik.
“Ketika anda bertanya kepada pihak berwenang Tiongkok tentang sumber organ tersebut, mereka membenarkannya dengan mengatakan bahwa organ tersebut diperoleh dari terpidana mati,” katanya. “Namun, hanya ada 2.000 tahanan seperti itu di Tiongkok setiap tahunnya, yang jauh dari cukup untuk memenuhi transplantasi dalam jumlah besar seperti itu.”
“Setelah laporan itu, pihak berwenang Tiongkok menjawab bahwa itu adalah angka pasar gelap. Namun, semua transplantasi di Tiongkok dilakukan di dalam rumah sakit negara, di bawah pengawasan negara. Oleh karena itu, informasi seperti itu sepertinya tidak masuk akal,” tambah Dr. Bunjac.
Merujuk pada undang-undang yang disahkan di Italia, Spanyol, dan Republik Ceko yang melarang warganya pergi ke Tiongkok untuk mendapatkan organ ilegal, Dr. Bunjac memperingatkan bahwa mengadopsi Konvensi saja tidak akan menyelesaikan masalah sepenuhnya.
“Perlu untuk terus mengembangkan undang-undang lebih lanjut, terutama mengingat Kroasia berada di puncak dalam pengobatan transplantasi. Karena itu, kita harus menjadi contoh, baik dalam undang-undang maupun dalam praktik,” katanya. Pemerintah Kroasia telah mengumumkan inisiatif lebih lanjut untuk memberi tahu para profesional kesehatan dan masyarakat luas tentang keseriusan masalah ini, untuk memungkinkan mereka mengenali, mencegah, dan melaporkan praktik transplantasi yang tidak etis.
›16.5.2(f) Republik Ceko
Senat Parlemen Republik Ceko mengesahkan Resolusi No.131 pada 20 Maret 2019, menyatakan dukungan bagi kelompok-kelompok yang dianiaya di Tiongkok, termasuk praktisi Falun Gong, Kristen, Uighur, dan Tibet. Menyerukan presiden dan pemerintah Ceko menuntut agar Tiongkok mematuhi konvensi hak asasi manusia internasional dengan mengakhiri penganiayaan terhadap kelompok-kelompok ini dan membebaskan semua tahanan hati nurani. Resolusi tersebut merupakan tanggapan terhadap petisi nasional mengenai “Rezim komunis Tiongkok Melakukan Genosida terhadap Praktisi Falun Gong.” Lebih dari 37.000 orang Ceko telah menandatangani petisi tersebut.
›16.5.2(g) Belgia
Badan legislatif utama Belgia mengesahkan undang-undang baru pada 25 April 2019, yang akan menghukum semua pihak yang terlibat dalam pembelian dan penjualan organ tubuh manusia untuk tujuan komersial.362
RUU tersebut adalah yang pertama di Eropa yang merujuk langsung ke resolusi Parlemen Eropa 2013 dan deklarasi tertulis 2016 yang meminta Negara-negara Anggota Uni Eropa agar memberi tahu penduduk mereka tentang praktik pengambilan organ di Tiongkok dan untuk menuntut mereka yang berpartisipasi dalam praktik tidak etis ini.
Pelanggar akan menghadapi hukuman 20 tahun penjara dengan denda €1,2 juta (USD$1,35 juta). Jika sebuah kelompok kriminal terorganisir terlibat dalam perdagangan tersebut, semua individu dalam kelompok tersebut akan dikenakan hukuman.
Undang-undang baru ini menjatuhkan hukuman pada penjual dan penerima organ, serta setiap perantara, dokter, dan pekerja medis lainnya yang berpartisipasi dalam penjualan organ untuk mendapatkan keuntungan.
Hukum ini juga berlaku untuk transaksi yang terjadi di luar Belgia.
›16.5.2(h) Kanada
S-240, sebuah RUU yang menargetkan perdagangan organ tubuh manusia, disahkan dengan suara bulat pada 30 April 2019, di House of Commons Kanada.363 RUU tersebut diperkenalkan oleh Senat dan telah disetujui oleh Komite Urusan Luar Negeri dan Internasional Trade (AEFA) sebelum pemungutan suara di House of Commons.
Keputusan tersebut mengubah Hukum Pidana sehingga transplantasi organ di luar negeri yang tidak sah akan diperlakukan sebagai tindak pidana dan juga mengubah Undang-Undang Perlindungan Imigrasi dan Pengungsi sehingga mereka yang terlibat dalam perdagangan organ tidak akan diberikan status imigrasi atau pengungsi.
§§16.5.3 U.S. Commission on International Religious Freedom Menyoroti Pengambilan Organ di Tiongkok
U.S. Commission on International Religious Freedom (USCIRF) menyoroti Tiongkok sebagai salah satu penganiaya agama paling kejam di dunia dalam laporan tahunan 2019 yang dirilis pada tanggal 29 April 2019. Laporan tersebut juga menyatakan bahwa Partai Komunis Tiongkok masih mengambil organ dari praktisi Falun Gong dalam skala besar.364
Gary Bauer, Komisaris USCIRF, menyampaikan bahwa komite telah merekomendasikan agar pemerintah AS dengan cepat dan tegas memberikan sanksi kepada pejabat dan lembaga PKT yang melakukan atau membiarkan pelanggaran serius terhadap kebebasan beragama.
›16.5.3(a) Pelanggaran Kebebasan Beragama yang Berkelanjutan dan Serius
Menurut laporan tersebut, sehubungan dengan pelanggaran serius atas kebebasan beragama yang sistematis dan terus-menerus oleh PKT, Tiongkok sekali lagi terdaftar sebagai “negara yang menjadi perhatian khusus” dalam pelanggaran kebebasan beragama oleh USCIRF pada 2019. Ini adalah dekade kedua berturut-turut. di mana Tiongkok telah diklasifikasikan sebagai negara yang menjadi perhatian khusus. Laporan tersebut mendokumentasikan sejumlah besar catatan pelanggaran kebebasan beragama yang sistematis, terus-menerus, dan serius oleh PKT pada 2018.
›16.5.3(b) Penganiayaan terhadap Praktisi Falun Gong Masih Berlangsung
Laporan menyebutkan bahwa Jiang Zemin, mantan ketua PKT, melancarkan penganiayaan terhadap Falun Gong pada 1999 dan mendirikan Kantor 610, sebuah institusi yang berada di atas hukum dan bertanggung jawab untuk melenyapkan Falun Gong. Laporan tersebut menyatakan bahwa praktisi Falun Gong ditahan secara sewenang-wenang, disetrum dengan tongkat listrik, dan dipaksa menjadi subjek penelitian medis dan psikologis.
Pada 2018, Otoritas Tiongkok terus mengganggu, menahan, dan mengintimidasi praktisi Falun Gong karena keyakinan mereka. Telah dilaporkan bahwa banyak praktisi yang ditahan telah dipukuli, menjadi sasaran pelecehan mental, diserang secara seksual, dipaksa untuk meminum obat-obatan yang tidak diketahui, dan dilarang tidur.
Menurut informasi yang diberikan oleh praktisi Falun Gong, PKT menangkap dan menahan sedikitnya 931 praktisi pada 2018. Pada musim panas lalu, beberapa praktisi yang mengirim pesan menyerukan dukungan bagi Falun Gong melalui media sosial, atau yang membagikan materi informasi Falun Gong di depan umum, telah ditangkap.
Laporan membahas klaim PKT bahwa pada 1 Januari 2015, praktik pengambilan organ dari tahanan (banyak tahanan diyakini sebagai praktisi Falun Gong) telah diakhiri. Namun, pada 2018, aktivis hak asasi manusia, profesional medis, dan penyelidik memberikan lebih banyak bukti bahwa PKT masih melanjutkan pengambilan organ tubuh dalam skala besar. Laporan tersebut menyatakan bahwa November lalu, Kantor Yudisial Changsha di Provinsi Hunan, Tiongkok, melarang dua pengacara berpraktik selama enam bulan karena mereka membela praktisi Falun Gong di pengadilan.
›16.5.3(c) Berlanjutnya Kemerosotan Kebebasan Beragama
Pada November 2018, ketika peninjauan berkala PBB terhadap Tiongkok, Amerika Serikat mempertanyakan masalah penganiayaan terhadap Falun Gong dan penutupan gereja-gereja Kristen dalam kuesioner tertulis yang telah diajukan sebelumnya.
Gary Bauer, Komisaris USCIRF, mengatakan pada konferensi pers untuk laporan tahunan USCIRF bahwa situasi di Tiongkok masih memburuk. Untuk tujuan ini, Komisi membuat serangkaian rekomendasi kepada Pemerintah, termasuk bahwa semua negosiasi bilateral antara Amerika Serikat dan Tiongkok, terutama dalam negosiasi perdagangan yang sedang berlangsung, menempatkan masalah kebebasan beragama dan hak asasi manusia di atas meja perundingan.
Komisi tersebut juga merekomendasikan agar pemerintah AS dengan cepat dan tegas memberikan sanksi kepada para pejabat dan instansi Tiongkok yang melakukan atau membenarkan pelanggaran serius terhadap kebebasan beragama. Akhirnya, komisi tersebut mendesak AS dan pemerintah lainnya untuk menekan rezim komunis Tiongkok agar membebaskan tahanan hati nurani tanpa syarat.
§§ 16.5.4 Tribunal Menyimpulkan Pengambilan Organ Paksa Masih Berlanjut Hari Ini
China Tribunal (pengadilan independen terkait Tiongkok) di London, dibentuk untuk menyelidiki pengambilan organ tubuh secara paksa dari tahanan hati nurani di Tiongkok, mengumumkan temuannya pada 17 Juni 2019.
Panel menyimpulkan bahwa Partai Komunis Tiongkok (PKT) telah mengambil organ dari praktisi Falun Gong yang masih hidup di Tiongkok selama bertahun-tahun dan kebrutalan ini masih berlanjut hingga hari ini:365
Pengambilan organ secara paksa telah dilakukan selama bertahun-tahun di seluruh Tiongkok dalam skala yang signifikan dan praktisi Falun Gong telah menjadi salah satu—dan mungkin sumber utama—pemasok organ. Penganiayaan terpadu dan tes medis terhadap Uyghur lebih baru dan mungkin bukti pengambilan organ paksa dari kelompok ini akan muncul pada saatnya. Pengadilan tidak memiliki bukti bahwa infrastruktur signifikan yang terkait dengan industri transplantasi Tiongkok telah dibongkar, dan tanpa penjelasan yang memuaskan mengenai sumber organ yang tersedia, menyimpulkan bahwa pengambilan organ secara paksa masih berlanjut hingga hari ini.
Diketuai oleh Sir Geoffrey Nice QC, yang pernah bekerja di Pengadilan Pidana Internasional untuk negara bekas Yugoslavia—ICTY—dan yang memimpin penuntutan terhadap Slobodan Milosevic, pengadilan beranggotakan tujuh orang itu mencapai kesimpulannya setelah mendengar “lebih dari 50 saksi, pakar, penyelidik, dan analis selama lima hari dengar pendapat publik pada Desember 2018 dan April 2019, Tribunal juga mengevaluasi peninjauan pengajuan tertulis, laporan investigasi, dan makalah akademis.”
(Selesai)
Seluruh konten dilindungi oleh hak cipta © 2025 Minghui.org
Kategori: Buku-buku Minghui
