(Minghui.org) C-219, rancangan undang-undang yang bertujuan untuk memperkuat sanksi terhadap warga negara asing yang melakukan korupsi dan penindasan hak asasi manusia transnasional, telah lolos dalam pembacaan ketiga di Dewan Rakyat Kanada pada 8 Oktober 2026. Langkah selanjutnya adalah pengesahan oleh Senat dan Persetujuan Kerajaan (Royal Assent) sebelum rancangan tersebut resmi menjadi undang-undang.
C-219 diajukan pada September 2025 oleh James Bezan, Sekretaris Bayangan untuk Pertahanan dari Partai Konservatif yang juga merupakan anggota parlemen. RUU ini telah lolos dalam pembacaan kedua pada 5 Oktober 2025, dan kini memasuki tahap pembacaan ketiga.
Menteri Pertahanan Bayangan dari Partai Konservatif sekaligus Anggota Parlemen James Bezan (Minghui.org)
Rancangan Undang-Undang C-219 di situs web Dewan Rakyat.
Undang-undang ini bertujuan untuk memperkuat sanksi serta mekanisme akuntabilitas Kanada terhadap pihak asing yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan pejabat yang korup. Ketentuan-ketentuan utamanya mencakup: upaya nyata untuk memerangi penindasan transnasional; merevisi dan mengubah nama undang-undang sanksi yang sudah ada; meningkatkan transparansi serta mekanisme pengawasan parlemen; serta memberikan perlindungan bagi tahanan hati nurani dan pembela hak asasi manusia.
Sebagai salah satu pendukung utama Undang-Undang Keadilan bagi Korban Pejabat Asing yang Korup tahun 2017 (yang dikenal sebagai Undang-Undang Sergei Magnitsky), Bezan menyatakan dalam siaran pers pada 9 Oktober, “Saya senang dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang inisiatif anggota parlemen untuk memperkuat rezim sanksi Kanada agar lebih selaras dengan negara-negara sekutu. Hal ini dilakukan melalui penerapan langkah-langkah ekonomi dan larangan visa bagi anggota keluarga inti, perubahan nama SEMA (Special Economic Measures Act), serta penyediaan mekanisme untuk mencabut izin penyiaran dari entitas yang dikenai sanksi.”
Menargetkan Penindasan Transnasional dan Memperkuat Sanksi
Peraturan perundang-undangan ini secara resmi memasukkan penindasan transnasional ke dalam sistem sanksi hukum. Peraturan ini menegaskan bahwa pemerintah Kanada berhak menjatuhkan sanksi secara langsung terhadap warga negara asing yang bertindak atas nama pemerintah asing dalam melakukan atau berpartisipasi dalam penindasan transnasional, termasuk melalui tindakan seperti pembekuan aset dan pelarangan masuk ke wilayah Kanada.
Selain merevisi Undang-Undang Magnitsky tahun 2017, undang-undang ini juga mengubah Undang-Undang Tindakan Ekonomi Khusus, memasukkan definisi "tahanan hati nurani" dan "penindasan transnasional" ke dalam hukum Kanada, serta menetapkan batas waktu bagi pemerintah untuk menyita aset yang telah dibekukan. Aset-aset tersebut kemudian dapat digunakan untuk memberikan kompensasi kepada pihak-pihak yang telah mengalami pelanggaran hak asasi manusia dan ancaman, atau pihak yang dirugikan akibat korupsi.
Undang-undang ini mengubah Undang-Undang Keadilan bagi Korban Pejabat Asing yang Korup, dengan memperjelas serta memperluas kriteria untuk mengidentifikasi dan menghukum pejabat asing yang melakukan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang diakui secara internasional atau terlibat dalam korupsi besar. Undang-undang ini juga mengubah nama Undang-Undang Tindakan Ekonomi Khusus menjadi Undang-Undang Sanksi Global dan Tindakan Ekonomi Khusus (Undang-Undang Sergei Magnitsky No. 2), yang menyatukan kerangka hukum Kanada di bidang sanksi internasional.
Pembacaan ketiga undang-undang ini memperkuat ketentuan hukuman dalam Undang-Undang Magnitsky dan Undang-Undang Tindakan Ekonomi Khusus, serta menyelaraskan penegakan sanksi di antara keduanya—yakni denda maksimal sebesar 100.000 dolar Kanada, hukuman penjara maksimal tiga tahun, atau keduanya.
Melindungi Tahanan Hati Nurani dan Pembela Hak Asasi Manusia
Undang-undang ini mendefinisikan dan memperjelas konsep hukum mengenai “tahanan hati nurani”—yaitu orang-orang yang ditahan atau dibatasi kebebasannya karena keyakinan mereka (seperti Falun Gong, Kristen, Islam, dan sebagainya) ataupun karena identitas mereka.
Melalui jalur hukum, undang-undang ini menutup akses bagi para pejabat yang memenjarakan atau menganiaya tahanan hati nurani dan pihak-pihak yang berseberangan secara politik di luar negeri untuk memindahkan aset atau tinggal di Kanada, sehingga mencegah Kanada menjadi tempat berlindung yang aman bagi para pelaku pelanggaran hak asasi manusia.
Setelah mengajukan C-219 pada September lalu, Bezan menyatakan dalam sebuah wawancara bahwa undang-undang ini merupakan yang pertama secara eksplisit mendefinisikan “penindasan transnasional” dalam hukum Kanada. Bezan menjelaskan, “Hal ini memungkinkan kita untuk menjatuhkan sanksi kepada warga negara asing yang melakukan kejahatan transnasional di Kanada melalui campur tangan asing dan intimidasi.”
RUU C-219 juga memungkinkan pemerintah Kanada untuk melawan pemantauan dan ancaman yang dilakukan oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT) terhadap praktisi Falun Gong, penduduk Hong Kong, masyarakat Taiwan, serta komunitas ekspatriat lainnya dalam beberapa tahun terakhir— ancaman yang dijalankan melalui “kantor polisi” ilegal di luar negeri, kedutaan besar, konsulat, serta berbagai organisasi front persatuan.
“Dengan adanya rancangan undang-undang ini, kita dapat mendefinisikan secara lebih jelas siapa saja yang termasuk sebagai tahanan hati nurani dan pembela hak asasi manusia, serta memastikan bahwa kita berdiri tegak dan berjuang demi setiap individu tersebut di seluruh dunia,” ujar Bezan saat pembacaan kedua RUU itu.
Meningkatkan Transparansi dan Mekanisme Pengawasan Parlemen
Penerapan undang-undang C-219 juga akan meningkatkan transparansi serta memperkuat mekanisme pengawasan parlemen, seperti melalui pelaporan dan penyampaian dokumen secara berkala. Undang-undang ini mewajibkan pemerintah untuk memberikan pemberitahuan dan menyerahkan dokumen kepada kedua majelis parlemen dalam jangka waktu tertentu (misalnya, 15 hari) terkait semua keputusan sanksi atau perintah eksekutif yang ditetapkan berdasarkan undang-undang tersebut. Hal ini meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan pengumpulan bukti. Selain itu, undang-undang ini juga mengubah ketentuan mengenai dapat diterimanya bukti, seperti dokumen kepabeanan dan faktur komersial, agar pelanggaran sanksi yang tergolong tindak pidana dapat dituntut secara lebih efektif.
Bezan menyatakan harapannya untuk membentuk suatu mekanisme yang memungkinkan warga Kanada serta komunitas ekspatriat untuk menyampaikan pendapat dalam komite-komite parlemen di Dewan Rakyat dan Senat, serta mengajukan daftar sanksi beserta bukti-bukti pendukung guna menentukan pihak mana saja yang patut dikenai sanksi berdasarkan Undang-Undang Magnits (Magnitsky Act) atau Undang-Undang Tindakan Ekonomi Khusus (SEMA).
Pada 2024, praktisi Falun Gong menyerahkan daftar sanksi kepada 45 negara di seluruh dunia, dengan mendesak pembekuan aset dan pelarangan masuk bagi individu-individu yang tercantum dalam daftar tersebut. Pada 2021, atas nama Himpunan Falun Dafa, Bezan telah menyerahkan daftar yang memuat 150 pejabat Partai Komunis Tiongkok.
Profesor Kanada: Bermakna Simbolis Sekaligus Substantif
Maria Cheung, seorang profesor emeritus di University of Manitoba, mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa lolosnya Rancangan Undang-Undang (RUU) C-219 dalam pembacaan ketiga di Dewan Rakyat merupakan sebuah terobosan dan sangat simbolis dalam melindungi orang-orang yang menjadi korban penindasan transnasional. Sebelumnya, Kanada tidak memiliki undang-undang yang secara khusus menangani penindasan transnasional.
Pada Desember 2024, pemerintah Kanada menjatuhkan sanksi terhadap delapan pejabat senior Partai Komunis Tiongkok berdasarkan Undang-Undang Tindakan Ekonomi Khusus (SEMA), dengan alasan yang mencakup penindasan sistematis terhadap etnis Uighur, Tibet, dan praktisi Falun Gong.
Profesor Zhang menekankan bahwa penyertaan Undang-Undang Tindakan Ekonomi Khusus (SEMA) memiliki signifikansi yang substansial. Ia menyatakan bahwa setelah RUU ini disahkan menjadi undang-undang, penerapan sanksi akan menjadi krusial. Ia memberikan contoh seperti perlindungan bagi korban yang tidak berbahasa Inggris serta penyediaan saluran bagi mereka untuk segera melaporkan pengalaman penindasan yang mereka alami.
Bezan menulis di media sosial pada 10 Oktober, “RUU ini memperkuat kerangka sanksi Kanada untuk memastikan bahwa Kanada tidak dijadikan tempat berlindung yang aman oleh pejabat asing yang korup maupun pelaku pelanggaran hak asasi manusia berat. Untuk pertama kalinya dalam hukum Kanada, kita mendefinisikan ‘tahanan hati nurani’ dan ‘penindasan transnasional’ guna membantu mengatasi campur tangan asing yang kian meningkat di negara kita.”
Seluruh konten dilindungi oleh hak cipta © 1999-2026 Minghui.org
