(Minghui.org) Baru-baru ini, Minghui.org memperoleh informasi bahwa upaya terbaru seorang wanita berusia 81 tahun untuk memulihkan dana pensiunnya yang telah lama dihentikan—kembali gagal.
Wu Xiulan, seorang pensiunan insinyur lingkungan di Kota Jinzhou, Provinsi Liaoning, pernah menjalani dua masa hukuman penjara (Mei 2015 hingga Mei 2017 serta Juli 2019 hingga Juli 2022) karena berlatih Falun Gong. Biro Sumber Daya Manusia dan Jaminan Sosial (HRSSB) Kota Jinzhou menghentikan pembayaran pensiunnya saat dia berada di dalam penjara pada April 2016. Dia telah berupaya agar pensiunnya dipulihkan setelah masing-masing masa hukuman penjara tersebut, namun tidak membuahkan hasil.
Wu mengajukan gugatan terhadap HRSSB pada Maret 2025, namun Pengadilan Kereta Api Jinzhou menolak untuk menyidangkan kasusnya dengan alasan “dia tidak memiliki dasar hukum.” Pengadilan juga menolak mengeluarkan putusan resmi untuk membatalkan kasusnya ataupun mencatat kasus tersebut untuk pertimbangan lebih lanjut, yang mengakibatkan dia tidak dapat menempuh jalur hukum lanjutan, untuk mengajukan kembali gugatannya maupun mencari jalur hukum lainnya.
Pada 24 Juni 2026, Wu mengajukan permohonan kepada HRSSB, mendesak instansi tersebut untuk memenuhi kewajiban hukumnya guna memulihkan kembali dana pensiunnya. Instansi tersebut tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu 60 hari sebagaimana diwajibkan oleh hukum. Selanjutnya, pada 25 Agustus, dia mengajukan permohonan peninjauan kembali secara administratif kepada Pusat Penerimaan Peninjauan Kembali Administratif Kota Jinzhou, dengan mendesak pusat tersebut agar menginstruksikan HRSSB untuk mulai membayarkan dana pensiunnya serta melunasi tunjangan yang sempat ditangguhkan.
Wu akhirnya menerima respon dari HRSSB pada 29 September. Dalam tanggapan tertanggal 14 September, disebutkan bahwa HRSSB tidak pernah lalai dalam memenuhi kewajiban hukumnya terhadap yang bersangkutan dengan tiga alasan, hal ini dibantah oleh Wu melalui surat tertanggal 5 Oktober.
Alasan 1: Masalah dengan Amplop
HRSSB mengindikasikan bahwa Wu tidak mencantumkan namanya pada amplop permohonan yang dikirimkan kepada mereka pada 24 Juni 2026. Selain itu, dia tidak mencantumkan alamat rumahnya sendiri sebagai alamat pengirim, melainkan menggunakan alamat Pusat Perlindungan Lingkungan Kota Jinzhou, tempat dia bekerja selama 34 tahun sebelum pensiun.
HRSSB menyatakan bahwa mereka tidak pernah membuka amplop tersebut karena tidak ada nama pengirim yang tercantum di sana, mereka tidak “mengetahui” apa permintaan Wu dan tidak dapat “memberikan tanggapan dalam waktu 60 hari sebagaimana diwajibkan oleh hukum.”
Wu menjelaskan bahwa karena permohonannya telah mencakup seluruh informasi pribadi yang terperinci—seperti nama resmi dan alamat rumahnya—dia merasa tidak perlu lagi mencantumkan namanya pada amplop tersebut. Selain itu, menurut hukum, HRSSB berkewajiban untuk menanggapi berbagai persoalan dari masyarakat umum, terlepas dari siapa pun orang yang menyampaikannya.
Mengenai alasan mengapa dia menggunakan alamat mantan tempat kerjanya pada amplop tersebut, dia menjelaskan bahwa kotak surat di kompleks apartemennya sudah tidak berfungsi selama bertahun-tahun. Agar bisa memastikan bahwa dia akan menerima tanggapan dari HRSSB, dia meminta izin kepada mantan pemberi kerjanya untuk menggunakan alamat mereka sebagai tempat penerimaan surat yang ditujukan kepadanya.
Alasan 2: Dua Hukuman Penjaranya
HRSSB menyebutkan pasal 6 dari Pemberitahuan No. 69 sebagai dasar hukum untuk menangguhkan dana pensiun Wu.
“Pemberitahuan tentang Masalah-Masalah Terkait Tindakan Wajib yang Diambil terhadap Pekerja Institusional dan Penanganan Hukuman Pidana Administratif” diterbitkan oleh Kementerian Sumber Daya Manusia dan Jaminan Sosial pada 2012. Pasal 6 menyatakan bahwa penerima pensiun yang menjalani hukuman penjara tidak berhak menerima tunjangan, dan setelah dibebaskan, pemberian tunjangan bagi mereka akan ditentukan berdasarkan kebijakan unit yang sebelumnya membayarkan tunjangan pensiun tersebut.
Wu menegaskan kembali bahwa Pemberitahuan No. 69 bukanlah undang-undang yang telah disahkan, melainkan dokumen yang diklasifikasikan sebagai publikasi internal. Mengingat hukum ketenagakerjaan dan hukum jaminan sosial di Tiongkok melindungi para pensiunan agar tidak kehilangan tunjangan pensiun yang telah mereka peroleh dengan susah payah, pemberitahuan tersebut tidak dapat digunakan untuk mencabut hak pensiunnya.
Alasan 3: Wu Menolak Tawaran Uang Saku
HRSSB, Biro Keuangan Kota Jingzhou, dan Pusat Perlindungan Lingkungan Kota Jingzhou mengadakan pertemuan bersama pada 2018 dan memutuskan untuk memberikan tunjangan bulanan sebesar 300 yuan kepada Wu. Dia menolak menandatangani dokumen tersebut karena seharusnya dia menerima tunjangan pensiun penuh (lebih dari 3.000 yuan per bulan).
Dalam tanggapannya kepada Wu pada September 2026, HRSSB menyalahkan Wu karena tidak menerima tawaran tunjangan tahun 2018. Dalam suratnya kepada lembaga tersebut, dia memaparkan lebih banyak perincian seputar masalah tunjangan itu.
Pada 2018, HRSSB merujuk pada Pasal 6 dari Pemberitahuan No. 69 (yang disebutkan di atas) sebagai dasar hukum untuk menggunakan diskresi mereka dalam hanya menawarkan tunjangan bulanan sebesar 300 yuan kepadanya.
Wu berpendapat bahwa, jika Pemberitahuan No. 69 dapat dijadikan sebagai dasar hukum, maka Pasal 9 dalam pemberitahuan tersebut merupakan ketentuan yang lebih tepat untuk diterapkan pada kasusnya. Pasal 9 menyatakan bahwa mereka yang telah menerima tunjangan pensiun sebelum menjalani hukuman penjara tetap berhak memperoleh tunjangan yang sama setelah dibebaskan dari penjara.
Mantan pemberi kerjanya sependapat dengannya dan meminta Biro Keuangan Kota Jinzhou untuk mengalokasikan dana guna membayar kembali tunjangan-tunjangannya yang sempat ditangguhkan. Pemberi kerjanya tersebut didanai sepenuhnya oleh Biro Keuangan.
Biro Keuangan menolak permohonan pemberi kerja dengan alasan bahwa Pemberitahuan No. 60 diterbitkan oleh Kementerian Sumber Daya Manusia dan Jaminan Sosial, bukan oleh Departemen Keuangan Provinsi Liaoning (yang membawahi Biro Keuangan tersebut).
Pemberi kerja Wu menghubungi HRSSB, yang kemudian menanggapi bahwa “HRSSB tidak memiliki wewenang untuk memerintahkan Biro Keuangan agar menegakkan Pemberitahuan No. 69, namun HRSSB wajib menegakkan Pasal 6 dari pemberitahuan tersebut.”
Meskipun hal ini kontradiktif, HRSSB maupun Biro Keuangan menggunakan Pemberitahuan No. 69 sebagai alasan untuk tidak memberikan tunjangan pensiun penuh kepada Wu. Itulah sebabnya dia menolak tawaran tunjangan bulanan sebesar 300 yuan.
Laporan terkait:
Wanita Berusia 74 Tahun Ditangkap karena Keyakinannya
Kota Jinzhou, Provinsi Liaoning: Dana Pensiun Praktisi Falun Gong Ditangguhkan Sewenang-wenang
Seluruh konten dilindungi oleh hak cipta © 1999-2026 Minghui.org
