Seminar yang Berfokus pada Kekejaman Pengambilan Organ di Tiongkok Digelar di Gedung Parlemen Inggris

(Minghui.org) Sebuah seminar yang membahas rezim Tiongkok dan pelanggaran hak asasi manusia sistemiknya digelar di Ruang Wilson Gedung Portcullis di Parlemen Inggris pada 8 Juli 2026. Sir Iain Duncan Smith, mantan pemimpin Partai Konservatif Inggris, dalam pidato pembukaannya di seminar Memahami Kepemimpinan Tiongkok menunjukkan bahwa PKT (Partai Komunis Tiongkok) bukan hanya ancaman bagi rakyat Tiongkok, tetapi juga bagi dunia bebas. Ia menekankan bahwa PKT mengabaikan janji-janji yang dibuat dalam perjanjian internasional, misalnya perlakuannya terhadap Hong Kong. Baru-baru ini, PKT memperkenalkan Undang-Undang Persatuan Etnis, yang memiliki efek ekstrateritorial dan memperluas penindasannya di luar Tiongkok. Sir Iain memperingatkan bahwa Barat tidak boleh mengabaikan nilai-nilai dan perilaku PKT, yang sangat berbeda dari Barat.

Seminar tersebut dipimpin oleh Sir Iain dengan pembicara tamu Dr. David Matas, Jan Jekielek, dan Ethan Gutmann. Seminar ini sangat dinantikan dan dihadiri oleh anggota Parlemen, perwakilan dari the UK Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) China Team, Human Tissue Authority (HTA), British Medical Association (BMA), Royal United Services Institute (RUSI), BBC, serta organisasi non-pemerintah seperti Hong Kong Parliament (HKP), Stop Uyghur Genocide, dan Christian Medical Fellowship.

Sebuah seminar diadakan di Ruang Wilson, Portcullis House pada tanggal 8 Juli 2026, untuk menarik perhatian pada kekejaman pengambilan organ secara paksa di Tiongkok. (Minghui.org)

Seminar dimulai dengan diskusi tentang industri pengambilan organ dari tahanan politik yang dikendalikan oleh PKT. Para pembicara mengungkapkan bukti baru tentang pengambilan organ secara luas dan terus-menerus dari praktisi Falun Gong, Uyghur, dan minoritas etnis lainnya di Tiongkok. Mereka juga memberikan analisis mendalam tentang cara berpikir para pemimpin PKT, yang sangat berbeda dari para pemimpin negara-negara Barat.

Sir Iain Meminta Publik Untuk Mengenali Sifat Asli PKT Dan Mendesak Inggris Untuk Memperkuat Undang-Undang

Sir Iain Duncan Smith, mantan ketua Partai Konservatif Inggris: PKT bukan hanya ancaman bagi rakyat Tiongkok, tetapi juga bagi dunia bebas. (Minghui.org)

Sir Iain mengatakan bahwa selama dua dekade terakhir, Partai Komunis Tiongkok (PKT) telah membangun industri perdagangan organ yang besar dan sangat menguntungkan melalui pembunuhan massal warganya, khususnya tahanan politik. Ia menyatakan bahwa praktik ini sangat mengerikan sehingga Barat seringkali secara tidak sadar menyangkal keberadaannya. Untuk itu, ia mengangkat Undang-Undang Perlindungan Falun Gong dan Korban Pemaksaan Pengambilan Organ yang diajukan oleh Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS pada 17 Juni 2026 sebagai contoh positif. Ia mendesak Parlemen Inggris untuk mendengarkan bukti investigasi para ahli dan mengambil langkah tegas dalam legislasi, sanksi, dan mekanisme pelaporan untuk memastikan bahwa Inggris tidak menjadi kaki tangan kejahatan ini.

Matas: Perbaiki Celah Legislatif dan Ambil Langkah Pencegahan Komprehensif

David Matas: Prioritaskan isu hak asasi manusia dalam dialog antar pemerintah. (Minghui.org)

David Matas, seorang pengacara hak asasi manusia terkemuka Kanada yang dinominasikan untuk Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 2010, menegaskan kemajuan legislatif baru-baru ini di Inggris. Ia mengatakan, “Parlemen Inggris telah mengesahkan undang-undang pada tahun 2022 untuk menjadikan keterlibatan dalam transaksi organ komersial di luar negeri sebagai tindak pidana yang berlaku untuk warga negara dan penduduk tetap, dan pada tahun 2024 mereka mengesahkan peraturan yang mewajibkan perawat transplantasi untuk melaporkan kasus-kasus kecurigaan yang beralasan tentang transplantasi di luar negeri.”

Matas menekankan bahwa Inggris perlu mengambil pendekatan yang lebih komprehensif untuk mencegah penyalahgunaan transplantasi organ. Ia mengusulkan larangan imigrasi dan penolakan masuk bagi warga negara asing yang datang ke Inggris, tetapi telah terlibat dalam transplantasi organ di luar negeri. “Yang lain adalah asuransi, menolak asuransi publik atau swasta kepada orang-orang yang mendapatkan perawatan pasca transplantasi di luar negeri, dalam situasi di mana terjadi penyalahgunaan transplantasi organ,” ... “memutus rantai pasokan kepada orang-orang yang memasok pembangunan rumah sakit transplantasi, atau sayap transplantasi, atau menyediakan teknologi transplantasi ke Tiongkok,” katanya.

Matas mengatakan bahwa hambatan yang mencegah orang untuk secara aktif menyelesaikan masalah ini termasuk ketidakpercayaan mereka bahwa kekejaman ini ada, konflik kepentingan, dan bobot geopolitik Tiongkok, baik secara ekonomi maupun politik.

Matas menyarankan pemerintah Inggris untuk memberlakukan sanksi dan pelaporan negara yang serupa dengan Undang-Undang Perlindungan Falun Gong AS. Ia memiliki dua pesan untuk Perdana Menteri Inggris. Pertama, Tiongkok di bawah pemerintahan PKT sangat berbeda dari Inggris, dan berbahaya untuk mengambil pengalaman Barat ketika berurusan dengan Tiongkok. Kedua, untuk "menanggapi dengan serius bukti pelanggaran hak asasi manusia dan bertindak berdasarkan bukti tersebut, dalam hal keprihatinan antar pemerintah tentang penyalahgunaan pengambilan organ." Ia mengatakan bahwa penyalahgunaan tersebut terkadang diangkat dalam forum antar pemerintah, "tetapi tidak cukup, tidak cukup diprioritaskan."

Jekielek: Pengambilan Organ Paksa adalah Jendela ke Pikiran Kepemimpinan PKT

Jan Jekielek mengatakan bahwa di mata pimpinan PKT, mayoritas warganya diperlakukan sebagai bahan baku potensial untuk transplantasi organ. (Minghui.org)

Jan Jekielek, penulis buku terlaris New York Times, Killed to Order, mengatakan bahwa “dua pertiga buku ini membahas bagaimana aktivitas mengerikan ini sebenarnya merupakan jendela ke dalam pikiran para pemimpin PKT dan PKT secara keseluruhan.”

“[Para pemimpin Tiongkok] memandang sebagian besar populasi mereka sendiri sebagai bahan baku untuk transplantasi organ, sehingga para pemimpin itu sendiri dapat hidup lebih lama, dan juga untuk keuntungan besar,” lanjut Jekielek, “Ini skala industri. Ini 60 hingga 90 ribu transplantasi per tahun.” Ia menyarankan masyarakat untuk tidak memiliki pandangan idealis tentang PKT.

Berdasarkan realitas geopolitik saat ini, Jekielek menawarkan saran dan pengingat kepada Perdana Menteri Inggris di masa depan. Ia mengatakan bahwa otoritas Tiongkok masih serius mempertimbangkan untuk membangun kedutaan besar Tiongkok raksasa di London di tempat yang sangat strategis, yang merupakan cara potensial bagi Tiongkok untuk mengakses aliran data Inggris dan semua negara Five Eyes.

Ia menasihati Perdana Menteri baru bahwa rezim Tiongkok bukanlah rezim normal yang dapat diajak bernegosiasi secara tradisional. “Rezim ini bukanlah pemerintahan yang menganut prinsip saling menguntungkan. Ini adalah pemerintahan yang menginginkan Inggris, AS, Kanada, negara asal saya, dan sebagainya sebagai negara bawahan, pada dasarnya.”

Ethan Gutmann: Perhimpunan Medis Harus Melakukan Boikot Akademik terhadap Tiongkok

Ethan Gutmann (kiri) meyakini bahwa praktik pengambilan organ tubuh yang disponsori negara dan menargetkan tahanan politik masih merajalela di Tiongkok. (Minghui.org)

Ethan Gutmann, seorang penyelidik hak asasi manusia senior dan peneliti bidang Studi Tiongkok di Victims of Communism Memorial Foundation, mempresentasikan buku barunya, The Xinjiang Procedure, pada seminar tersebut. Buku ini memberikan bukti terbaru dan meyakinkan bahwa pengambilan organ secara paksa yang disponsori negara dari tahanan yang tidak bersalah terus berlanjut tanpa terkendali di Tiongkok.

Gutmann mengatakan bahwa ada perpecahan dalam komunitas medis tentang bagaimana menangani pengambilan organ di Tiongkok, “Perhimpunan Transplantasi, yang dengan gigih meyakini bahwa mereka dapat membuat Tiongkok berubah melalui keterlibatan… pada saat yang sama Perhimpunan Internasional Transplantasi Jantung dan Paru-paru telah memberlakukan boikot akademis terhadap Tiongkok.”

Gutmann menganjurkan agar tidak ada kontak dengan Tiongkok sampai mereka mengubah kebijakan mereka. Ia mengatakan bahwa Thermo Fisher pernah menjual sekitar 10 juta kit DNA ke Beijing untuk digunakan pada orang Uyghur, dan bahwa perusahaan teknologi komersial Barat tanpa disadari telah terlibat dalam pengambilan organ di Tiongkok. Ia menyerukan kepada pemerintah untuk memberlakukan undang-undang untuk mencegah kejahatan tersebut terjadi. Gutmann mendesak Inggris untuk menghindari pasar Tiongkok dan membangun aliansi AS-Inggris yang kuat dalam menghadapi krisis energi dan geopolitik.

Otoritas Jaringan Manusia: Kasus yang Melibatkan Tiongkok Akan Dialihkan ke Kepolisian Tertinggi

Seorang Penasihat Raja (King’s Counsel/KC) dan anggota dewan Otoritas Jaringan Manusia (Human Tissue Authority/HTA), regulator jaringan dan organ manusia di bawah Departemen Kesehatan dan Perawatan Sosial Inggris, berbicara di seminar tersebut. Perwakilan tersebut mengklarifikasi bahwa menurut peraturan baru yang diberlakukan pada tahun 2024, pelaporan wajib transplantasi organ luar negeri di Inggris lebih umum daripada yang diketahui kebanyakan orang. Petugas kesehatan yang berhubungan dengan warga negara Inggris atau penduduk tetap yang menerima transplantasi organ di luar negeri secara hukum wajib melaporkannya ke HTA. Ia mengatakan kepada para peserta bahwa HTA saat ini menerima beberapa laporan transplantasi luar negeri setiap bulan.

Ia meyakinkan mereka bahwa HTA sepenuhnya menyadari risiko kriminal tersembunyi di balik pengambilan organ secara paksa di luar negeri. “Berdasarkan laporan, jika kami menemukan atau mencurigai kejahatan serius yang melibatkan pengambilan organ secara paksa di Tiongkok atau negara lain, HTA tidak akan tinggal diam. Kami akan melaporkan langsung ke tingkat tertinggi kepolisian Inggris dan mendesak mereka untuk meluncurkan penyelidikan kriminal yang mendesak dan menyeluruh.”

Perwakilan Uyghur: Pemerintah Inggris Harus Mengakui Genosida yang Sedang Berlangsung di Tiongkok

Rahima Mahmood dari Kantor Kongres Uyghur Dunia London juga merupakan pemimpin kampanye Stop Genosida Uyghur di Inggris. Ia berbicara tentang pelanggaran hak asasi manusia sistemik PKT dari perspektif korban dan meminta pemerintah Inggris untuk mengambil dua langkah penting. Pertama, untuk “mengakui beratnya kejahatan, terutama pengambilan organ, yang dilakukan pemerintah Tiongkok terhadap rakyatnya.” Kedua: pemerintah harus mengambil langkah-langkah untuk mencegah kejahatan dan memberikan sanksi kepada entitas yang bertanggung jawab atas kejahatan tersebut.

Diskusi Panas

Para peserta secara aktif terlibat dalam percakapan dan diskusi mendalam selama sesi tanya jawab. Mereka membahas cara memajukan legislasi lintas partai di Inggris dan mengintervensi rantai pasokan bagi para penjahat yang terlibat, dan mereka mengharapkan pengenalan tindakan penanggulangan yang kuat.

Para praktisi mengadakan acara di luar Parlemen untuk mengungkap penganiayaan berkelanjutan rezim Tiongkok terhadap Falun Gong (Minghui.org)

Para praktisi menampilkan poster dan spanduk untuk memberi tahu para pejabat dan publik tentang penganiayaan tersebut. Tindakan mereka menggemakan suara-suara di dalam Parlemen, dan mengirimkan pesan kuat untuk mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia dan penindasan transnasional Falun Gong oleh PKT.