(Minghui.org) Juli 2020 menandai peringatan 21 tahun penganiayaan Partai Komunis Tiongkok (PKT) terhadap Falun Gong, sebuah latihan meditasi berdasarkan prinsip Sejati, Baik, dan Sabar.
Praktisi Falun Gong di lima negara - Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Australia, dan Selandia Baru - mengajukan daftar ketiga pelaku yang terlibat dalam penganiayaan pada pertengahan Juli.
Daftar baru ini melanjutkan daftar yang telah diajukan pada bulan September 2019 dan November 2019. Mirip dengan pengajuan sebelumnya, daftar baru meliputi individu di berbagai tingkat pemerintahan di berbagai wilayah di Tiongkok. Praktisi Falun Gong meminta pemerintah masing-masing untuk menolak permohonan visa pelaku dan untuk menjatuhkan sanksi lain terhadap mereka, seperti membekukan aset mereka, karena peran mereka dalam melanggar hak asasi manusia.
Daftar itu termasuk pejabat senior PKT seperti Zhao Leji (sekretaris Komisi Pusat untuk Inspeksi Disiplin), Wang Maolin (mantan kepala Kantor 610), dan Meng Jianzhu (mantan sekretaris Komite Urusan Politik dan Hukum Pusat). Individu lain yang disebutkan adalah mantan pejabat dan pemimpin Kantor 610 yang masih aktif, sekretaris Partai kota, pemimpin inspeksi disiplin, kepala polisi, petugas polisi, hakim ketua, hakim, petugas administrasi penjara, dan petugas penjara.
Menurut informasi yang sebelumnya diperoleh dari pejabat Departemen Luar Negeri AS, seorang individu dapat dikenakan sanksi jika dia bersalah melakukan penganiayaan terhadap agama walaupun hanya sekali.
Minghui.org telah diakui sebagai sumber informasi yang dapat dipercaya tentang penganiayaan Falun Gong selama 21 tahun. Dalam Laporan Kebebasan Beragama Internasional 2019 yang diterbitkan oleh Departemen Luar Negeri pada 10 Juni tahun ini, beberapa kali informasi dari Minghui dikutip sebagai bukti tangan pertama.
Komisi Hak Asasi, yang dibentuk di Departemen Luar Negeri AS tahun lalu, baru-baru ini menerbitkan laporan yang menyoroti perlindungan hak asasi manusia. “Khususnya Tiongkok, secara agresif mempromosikan konsep yang sangat berbeda di mana berbagai prioritas nasional berada di atas hak-hak dasar untuk berbicara, berkumpul, kebebasan beragama, dan pemilihan umum yang bebas,” kata Sekretaris Negara Michael Pompeo saat konferensi pers di National Pusat Konstitusi di Philadelphia pada 16 Juli. “Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa menerapkan pemerintahan diktator dan mengalihkan pandangannya dari pelanggaran hak asasi manusia terburuk di zaman kita.”
Penutupan informasi secara sistematis oleh PKT terhadap wabah virus corona dalam beberapa bulan terakhir telah menyadarkan dunia akan bahaya yang disebabkan oleh PKT. Pejabat di banyak negara telah memerhatikan dengan saksama terhadap penutupan informasi dan merencanakan sanksi terhadap PKT. Aliansi Antar-Parlemen untuk Tiongkok (IPAC) dibentuk pada tanggal 5 Juni dengan perwakilan dari lebih dari 10 negara untuk menyusun strategi untuk menggagalkan PKT.
Perintah eksekutif yang dikeluarkan oleh Presiden AS Donald Trump juga memprioritaskan kebebasan beragama. Bagian dari perintah menyatakan: “Kebebasan beragama, kebebasan pertama Amerika, adalah keharusan moral dan keamanan nasional. Kebebasan beragama untuk semua orang di seluruh dunia adalah prioritas kebijakan luar negeri Amerika Serikat, dan Amerika Serikat akan menghormati dan dengan penuh semangat mempromosikan kebebasan ini.”
Praktisi Falun Gong yang menyerahkan daftar terbaru mengatakan mereka akan terus memilih nama dari Minghui.org, yang terus memperbarui basis data pelaku dan mengirimkan daftar tambahan ke berbagai pemerintah. Mereka berharap bahwa orang-orang yang terlibat dalam penganiayaan berhenti melakukan perbuatan jahat dan mendukung praktisi Falun Gong yang tidak bersalah untuk menghindari konsekuensi.
Laporan terkait dalam bahasa Inggris:
Seluruh konten yang dipublikasikan Minghui.org dilindungi oleh Hak Cipta. Publikasi ulang yang tidak bersifat komersil harus mencantumkan (Sumber: Minghui.org dan link artikel asli di website kami). Penggunaan yang bersifat komersil, silakan hubungi kontak@id.minghui.org untuk persetujuan.
