Prancis: Pejabat Pemerintah Mengungkapkan Dukungan Mereka kepada Praktisi Falun Gong

(Minghui.org) Setelah pemilihan diadakan di Prancis tahun ini, pejabat di semua tingkat departemen pemerintah, termasuk Perdana Menteri, diganti. Himpunan Falun Dafa Prancis mengirim surat kepada pejabat baru yang meminta mereka untuk memperhatikan penganiayaan Partai Komunis Tiongkok (PKT) terhadap praktisi Falun Gong (juga disebut Falun Dafa) yang telah berlangsung selama 23 tahun.

Menurut Himpunan Falun Dafa Prancis, sejak Juli 2022 telah menerima tanggapan dari berbagai departemen pemerintah Prancis dan pejabat pemerintah daerah. Dalam jawaban mereka, beberapa pejabat mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Himpunan Falun Dafa karena telah memberikan informasi kepada mereka. Beberapa pejabat menyatakan dukungan mereka untuk aksi damai praktisi terhadap penganiayaan.

Baris atas kiri ke kanan: Stanislas Guerini, Menteri Transformasi dan Pelayanan Publik; Christophe Béchu, Menteri Transisi Ekologi dan Kohesi Wilayah; Roland Lescure, Delegasi Menteri Perindustrian; Isabelle Lonvis-Rome, Menteri Kesetaraan Gender, Keanekaragaman dan Kesetaraan Peluang. 

Baris bawah kiri ke kanan: Chrysoula Zacharopoulou, Menteri Negara Pembangunan, Francophonie dan Kemitraan Internasional; Ludovic Mendes, Anggota Majelis Nasional untuk daerah pemilihan ke-2 Moselle; Alain Suguenot, Wakil Walikota Beaune, satu kota di Prancis timur; dan Jean-Jacques Puyobrau, Wakil Presiden Bordeaux Metropolitan di Prancis selatan.

Tanggapan dari Kantor Perdana Menteri Prancis

Surat dari Kantor Perdana Menteri Prancis, Elisabeth Borne.

Kantor Perdana Menteri Prancis yang baru, Elisabeth Borne, menulis dalam jawabannya, “Kami telah menarik perhatian Perdana Menteri pada situasi praktisi Falun Gong di Tiongkok. Perdana Menteri Elisabeth Borne telah memperhatikan hal ini.

“Mengingat subjeknya, kami telah meneruskan surat Anda kepada Catherine Colonna, Menteri Urusan Eropa dan Luar Negeri.”

Pejabat Terpilih Kirim Salam

Surat dari Stanislas Guerini, Menteri Transformasi dan Pelayanan Publik.

Stanislas Guerini, Menteri Transformasi dan Pelayanan Publik, menulis, “Yakinlah, saya akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepada saya dan misi yang dipercayakan kepada saya. Selain itu, saya telah membaca informasi ini (yang Anda kirimkan) dengan penuh minat dan terima kasih telah memberikannya kepada saya.”

Surat dari Emilie Chandler, Anggota Majelis Nasional.

Emilie Chandler, Anggota Majelis Nasional, menulis dalam suratnya, “Sebagai rumah hak asasi manusia, Prancis memiliki hubungan khusus dengan perlindungan hak asasi manusia. Di Prancislah Perserikatan Bangsa-Bangsa menandatangani Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948. Prancislah yang memproklamirkan Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara, salah satu teks fundamental kita. Sayangnya, perlindungan hak asasi manusia ini tidak dimiliki oleh semua negara.

“Sebagai Komisaris Hukum, saya sangat prihatin dengan isu-isu yang berkaitan dengan penghormatan terhadap hak-hak dasar.”

Surat dari Alexandre Portier, Anggota Majelis Nasional.

Sebagai tanggapan, Alexandre Portier, Anggota Majelis Nasional, menulis, “Saya membaca surat Anda dengan penuh konsentrasi. Saya ingin Anda tahu bahwa saya sangat prihatin dengan situasi hak asasi manusia di dunia, dan situasi Uyghur dan praktisi Falun Gong.

“Saya akan mencurahkan seluruh energi saya untuk bekerja demi kebaikan universal dan menghormati nilai-nilai Republik.”

Surat dari Ludovic Mendes, Anggota Majelis Nasional.

Ludovic Mendes, Anggota Majelis Nasional, menyatakan sebagai tanggapan, “Saya perhatikan bahwa Anda telah berjuang melawan penindasan dan penganiayaan rezim PKT terhadap praktisi Falun Gong. Satu-satunya prinsip yang dipatuhi oleh praktisi Falun Gong adalah Sejati-Baik-Sabar. Betapa indahnya nilai ini. Saya seorang pembela hak asasi manusia yang bersemangat dan saya mendukung perjuangan Anda.”

Surat dari Jérôme Pianezza, Anggota Dewan Kota Lille, Delegasi untuk Anti-Diskriminasi, Hubungan Internasional dan Eropa.

Jérôme Pianezza, Anggota Dewan Kota Lille, menyatakan, “Terima kasih telah menarik perhatian kami pada fakta tragis bahwa praktisi Falun Gong telah dianiaya oleh otoritas PKT selama 23 tahun. Kota Lille memandang nilai kebebasan rasional dan hak asasi manusia dengan sangat serius. Oleh karena itu, kami telah mengirim surat kepada Presiden Republik Prancis yang menyatakan dukungan kami terhadap upaya Prancis untuk menghormati hak asasi manusia, dan hak atas kebebasan budaya dan kepercayaan dalam tindakan diplomatiknya ke Tiongkok.”

Surat dari Jean-Jacques Puyobrau, Wakil Presiden Bordeaux Metropolitan.

Jean-Jacques Puyobrau, Wakil Presiden Bordeaux Metropolitan, menulis, “Saya telah berbicara dengan rekan-rekan saya tentang hal ini. Saya juga telah berbicara dengan Alain David, anggota Komite Urusan Luar Negeri. Saya pasti akan memberi tahu Anda tanggapannya segera setelah saya mendapat jawaban.”

Latar Belakang: Apa Itu Falun Dafa dan Mengapa Dianiaya oleh PKT?

Falun Dafa (juga dikenal sebagai Falun Gong) pertama kali diperkenalkan ke publik oleh Guru Li Hongzhi di Changchun, Tiongkok, pada tahun 1992. Sekarang, disiplin spiritual tersebut dipraktikkan di lebih dari 100 negara dan wilayah di seluruh dunia. Jutaan orang yang telah memeluk ajaran yang didasarkan pada prinsip Sejati-Baik-Sabar, dan telah mempelajari lima perangkat latihan tersebut telah mengalami peningkatan kesehatan dan kesejahteraan.

Jiang Zemin, mantan ketua Partai Komunis Tiongkok (PKT), menganggap popularitas disiplin spiritual yang semakin meningkat tersebut sebagai ancaman terhadap ideologi ateis PKT. Dan pada tanggal 20 Juli 1999, ia mengeluarkan perintah untuk memberantas latihan tersebut.

Di bawah arahan pribadi Jiang Zemin, PKT mendirikan Kantor 610, sebuah organisasi keamanan di luar kerangka hukum dengan kekuatan untuk mengesampingkan polisi dan sistem peradilan dan yang satu-satunya fungsinya adalah melakukan penganiayaan terhadap Falun Dafa.

Minghui.org telah mengkonfirmasi kematian ribuan praktisi sebagai akibat dari penganiayaan selama 23 tahun terakhir. Jumlah sebenarnya diyakini jauh lebih tinggi. Praktisi yang tak terhitung jumlahnya telah dipenjara dan disiksa karena keyakinan mereka.

Ada bukti nyata bahwa PKT menyetujui pengambilan organ dari praktisi yang ditahan, yang dibunuh untuk memasok industri transplantasi organ Tiongkok.