Perjuangan Berat Wanita Heilongjiang untuk Mendapatkan Kembali Pensiunnya yang Ditangguhkan

(Minghui.org) Banyak praktisi Falun Gong yang dijatuhi hukuman penjara karena memegang teguh keyakinan mereka dalam beberapa tahun terakhir, dan juga pensiun mereka ditangguhkan oleh kantor jaminan sosial setempat.

Sebagian besar kantor jaminan sosial mengutip surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial pada 2001, berjudul “Surat Balasan dari Kantor Umum Kementerian Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial tentang Masalah Terkait Tunjangan Asuransi Pensiun bagi Pensiunan Setelah Dihukum .” Mereka berpendapat bahwa menurut surat tersebut, setiap pensiunan yang dijatuhi hukuman penjara tidak berhak atas tunjangan pensiun apa pun selama menjalani hukuman.

Tetapi menurut undang-undang perburuhan Tiongkok, pensiun adalah aset yang diperoleh pensiunan secara sah dan tidak dapat disita hanya karena mereka telah dijatuhi hukuman. Sebagai lembaga administratif, kantor jaminan sosial hanya mengelola dana pensiunan dan tidak memiliki wewenang untuk menangguhkan dana dari individu mana pun.

Meskipun tidak ada dasar hukum, kantor jaminan sosial di seluruh negeri terus menuntut praktisi Falun Gong mengembalikan dana pensiun yang diberikan kepada mereka selama dipenjara. Ketika para praktisi menolak untuk patuh, kantor menangguhkan pensiun mereka agar mereka dapat “membayar kembali” dana tersebut.

Hal tersebut terjadi pada Zhu Chunrong, penduduk Kota Jixi, Provinsi Heilongjiang.

Beberapa hari setelah Zhu dibebaskan pada Mei 2021 dari hukuman 2,5 tahun karena keyakinannya pada Falun Gong, dia diperintahkan untuk membayar kembali uang pensiun sebesar 81.782,64 yuan yang dia terima selama dipenjara.

Kantor jaminan sosial mengklaim bahwa menurut kebijakan baru, Zhu tidak berhak menerima tunjangan pensiun apa pun selama masa hukumannya. Mereka mengatakan selama dia mengembalikan dana tersebut, mereka dapat memulai siklus baru pembayaran pensiunnya mulai Juni 2021.

Untuk memastikan dia masih memiliki penghasilan yang stabil, keluarganya segera mengumpulkan 53.873,94 yuan dan menyerahkannya ke kantor jaminan sosial.

Setelah dua bulan pulih dari penyiksaan dalam tahanan, Zhu pergi ke kantor jaminan sosial bersama keluarganya pada bulan Juli, menuntut agar menunjukkan dasar hukum untuk memerintahkannya mengembalikan dana. Para petugas menunjukkan kepadanya surat yang disebutkan di atas.

Zhu mengatakan kepada para petugas bahwa surat itu bertentangan dengan hukum perburuhan Tiongkok. Dia memutuskan untuk tidak bekerja sama dengan kantor jaminan sosial dan menolak untuk membayar sisa 27.908,7 yuan. Akibatnya, kantor jaminan sosial menangguhkan uang pensiunnya mulai Juli.

Pada 28 Agustus 2021, Zhu menulis surat kepada kantor jaminan sosial, menuntut agar mereka mengembalikan uang pensiunnya, tetapi tidak berhasil. Dia menghubungi kantor itu beberapa kali lagi setelah itu, tetapi selalu terhalang.

Zhu mengajukan mosi pertimbangan ulang administratif ke kantor banding pemerintah Kota Jixi pada 16 Desember 2021, menuntut penyelidikan atas kasusnya. Agensi menerima kasus tersebut pada 27 Desember dan memutuskan untuk menolak mosinya pada 26 Januari 2022.

Pada 16 Februari 2022, Zhu mengajukan gugatan administratif ke Pengadilan Distrik Jiguan. Hakim menerima kasusnya pada hari berikutnya.

Sebelum persidangan pada 15 April 2022, anggota staf pengadilan memintanya untuk tidak menyebutkan dalam proses pengadilannya bahwa dia berlatih Falun Gong dan apakah dokumen yang diberikan oleh kantor jaminan sosial itu sah atau tidak. Dia menolak untuk mematuhi.

Zhu berargumen di persidangan bahwa tidak ada undang-undang perburuhan Tiongkok yang memutuskan bahwa warga negara Tiongkok harus dicabut dari pembayaran pensiun ketika mereka menjalani hukuman penjara. Pemberitahuan itu sendiri hanya berupa surat, bukan undang-undang yang disahkan. Jadi adalah ilegal bagi kantor jaminan sosial menggunakan itu sebagai referensi hukum untuk menangguhkan pensiunnya.

Dia menunjukkan menurut surat lain yang dikeluarkan oleh Kementerian Sumber Daya Manusia dan Jaminan Sosial pada 2017, “Dokumen peraturan tidak boleh mengatur izin administrasi, hukuman, paksaan, biaya, atau hal-hal lain di luar ruang lingkup hukum; badan terkait tidak boleh melanggar kepentingan warga negara, badan hukum atau organisasi lain tanpa dasar hukum dan peraturan administrasi.” Dengan demikian, surat yang dikeluarkan Kementerian Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial pada 2001 tersebut jelas telah melanggar apa yang diatur dalam surat tahun 2017 tersebut.

Zhu menambahkan bahwa ketika kantor jaminan sosial menangguhkan pensiunnya, itu menerapkan hukum sanksi properti. Namun nyatanya, sebagai lembaga administratif, kantor jaminan sosial tersebut tidak memiliki hak untuk itu.

Zhu diberitahu pada 19 Mei tentang keputusan hakim untuk menolak kasusnya. Dia mengajukan banding ke Pengadilan Menengah Kota Jixi pada 1 Juni 2022. Dia juga mengajukan contoh hakim di provinsi lain yang memenangkan praktisi Falun Gong dalam kasus sengketa pensiun serupa. Namun pengadilan tinggi tetap memutuskan untuk mempertahankan putusan awal pada 31 September 2022.

Zhu berkata meskipun ada hambatan, dia tidak tergoyahkan, dan akan terus melanjutkan upayanya untuk mencari keadilan.

Informasi kontak pelaku:

Sun Yong (孙勇), ketua Pengadilan Menengah Kota Jixi
Tian Jinghui (田晶辉), hakim: [phone]
Yan Guangdan (闫广丹), ketua Pengadilan Negeri Jiguan: [phone], [phone]
Xu Chunbo (徐春波), direktur Kantor Jaminan Sosial Kota Jixi: [phone], [phone]

(Lebih banyak informasi kontak pelaku tersedia di artikel asli berbahasa Mandarin.)