Australia: Rapat Umum di Canberra Menyerukan Untuk Mengakhiri Penindasan Transnasional PKT (Bagian 2)

(Minghui.org) Lanjutan dari Bagian 1.

Praktisi Falun Gong dari seluruh Australia mengadakan rapat umum di depan Gedung Parlemen di Canberra, ibu kota Australia, dari tanggal 17 hingga 19 Agustus 2026, untuk menyoroti penganiayaan yang dilakukan Partai Komunis Tiongkok (PKT) terhadap keyakinan mereka. PKT telah menganiaya Falun Gong secara brutal di Tiongkok sejak 1999, dan telah memperluas penganiayaan tersebut ke seluruh dunia melalui penindasan transnasional yang terus berlangsung.

Dalam Rapat umum pada siang hari tanggal 18 Agustus 2026, praktisi mendesak pemerintah Australia untuk mengambil tindakan dalam menanggapi penindasan transnasional PKT yang kian meningkat di Australia, serta membantu membendung pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis oleh PKT.

Tokoh masyarakat dan perwakilan dari berbagai kelompok hak asasi manusia, termasuk warga Tibet dan Uighur, menghadiri rapat umum tersebut untuk menunjukkan dukungan mereka dan mengecam "Undang-Undang tentang Peningkatan Persatuan dan Kemajuan Etnis" yang baru-baru ini diterapkan oleh PKT. Mereka memperingatkan bahwa undang-undang tersebut berfungsi sebagai instrumen hukum bagi Beijing untuk memaksakan "asimilasi paksa" dan "genosida budaya" terhadap kelompok etnis minoritas, serta jangkauannya meluas hingga ke Australia dan mengancam keselamatan serta kebebasan berpendapat warga negara Australia.

Banyak pejalan kaki dan wisatawan berhenti untuk menyaksikan praktisi melakukan latihan Falun Gong dan mendengarkan rapat umum tersebut. Banyak yang mengambil foto dengan ponsel mereka dan meminta informasi mengenai Falun Gong serta alasan diadakannya acara tersebut. Cukup banyak orang menandatangani petisi yang menyerukan diakhirinya kejahatan PKT berupa pengambilan organ secara paksa dari tahanan hati nurani dan eskalasi penganiayaan di luar Tiongkok.

Praktisi mengadakan rapat umum di Canberra pada 18 Agustus 2026, untuk menyerukan pemerintah Australia membantu mengakhiri penindasan transnasional PKT. (Minghui.org)

CEO Yayasan: Mendesak Pemerintah Australia untuk Mengesahkan Undang-Undang guna Menghentikan Tindakan Jahat PKT

 

Lisa Cotton, pendiri dan CEO Torchlight Foundation, menyampaikan pidato dalam rapat umum tersebut. (Minghui.org)

Lisa Cotton, CEO dan pendiri Torchlight Foundation, adalah seorang pembela yang gigih bagi mereka yang menghadapi ketidakadilan serta mereka yang hak dan kebebasannya terancam. Torchlight Foundation adalah organisasi nirlaba asal Australia yang mendukung para penyintas kekerasan dalam rumah tangga dan keluarga serta bentuk-bentuk kekerasan lainnya.

Dalam pidatonya, Cotton mengatakan, "Bagi saya, diam bukanlah sikap netral. Dan ketika orang-orang tidak bersalah dianiaya, dipenjara, dan diperlakukan sebagai komoditas, saya sebagai seorang Kristen—dan siapa pun yang memiliki nurani kemanusiaan—harus bersuara dan tidak memalingkan muka."

Merujuk pada Undang-Undang Penghentian Pengambilan Organ Secara Paksa tahun 2025 yang disahkan oleh Kongres AS, Cotton mendesak pemerintah Australia untuk "mendukung dan mengesahkan undang-undang dengan standar serupa, yang mencakup deklarasi transplantasi dan pengumpulan data yang melindungi privasi, larangan partisipasi dalam perdagangan organ di luar negeri, standar kemitraan yang etis, serta sanksi tegas bagi pihak-pihak yang terbukti terlibat. Organisasi medis, universitas, komunitas keagamaan, kelompok diaspora, jurnalis, dan anggota parlemen harus bekerja sama. Kita harus berdiri bersama para penyintas, melindungi mereka yang berani bersuara, dan memastikan tidak ada seorang pun di sini yang terseret ke dalam sistem yang mengambil keuntungan dari penindasan terhadap manusia."

Cotton menyampaikan pandangannya setelah baru-baru ini menyaksikan film dokumenter Unbroken: The Untold Story of Shen Yun. Dia sangat tersentuh saat melihat intimidasi dan ancaman yang dihadapi oleh para seniman Shen Yun ketika mengekspresikan keyakinan dan warisan budaya mereka. Dia menyatakan, “Kebebasan berekspresi, berserikat, dan beragama harus dilindungi, baik di Australia maupun di tempat lain. Tidak boleh ada penari, kelompok teater, komunitas keagamaan, ataupun penonton yang diancam karena melakukan ekspresi yang bersifat damai, artistik, budaya, ataupun keagamaan.”

Cotton mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah membantu: "Saya ingin berterima kasih kepada komunitas di sini dan kepada siapa pun yang menandatangani petisi, menghadiri acara solidaritas, menulis surat kepada anggota parlemen, berdoa, mempelajari, mendengarkan, serta menolak untuk memalingkan muka. Kepada setiap korban, penyintas, keluarga yang sedang mencari orang terkasih, dan tahanan hati nurani yang mungkin merasa tidak terlihat atau diabaikan: jangan pernah menyerah. Jangan patah semangat. Keadilan akan datang."

Perwakilan Dewan Tibet: Undang-Undang Baru PKT Ibarat Serigala Berbulu Domba

 

Dr. Zoë Bedford (kiri), Direktur Eksekutif Australia Tibet Council, dan Tenzin Dalha (kanan), perwakilan komunitas Tibet Canberra, berbicara dalam rapat umum. (Gambar gabungan oleh Minghui.org)

Dr. Zoë Bedford, Pejabat Eksekutif Australian Tibet Council, mengecam "Undang-Undang tentang Peningkatan Persatuan dan Kemajuan Etnis" yang baru saja diterapkan oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT) dan menyebutnya sebagai serigala berbulu domba. Dia berkata, "Di balik istilah persatuan dan kemajuan yang tampak positif, terdapat kenyataan yang sangat buruk dan berbahaya berupa asimilasi paksa dan genosida budaya di Tibet.” "Kita perlu memahami apa yang ingin dicapai Tiongkok dengan rancangan undang-undang ini. Mereka ingin melenyapkan budaya Tibet, menghapus bahasa Tibet, dan menghancurkan agama Tibet."

Dia mendesak pemerintah Australia untuk mengambil tindakan guna meminta pertanggungjawaban PKT atas kebijakan-kebijakan ini serta menjatuhkan sanksi Magnitsky terhadap pelaku pelanggaran hak asasi manusia di Tiongkok.

Tenzin Dalha, seorang aktivis dari komunitas Tibet, menyatakan solidaritasnya dengan praktisi Falun Gong, warga Uighur, warga Hong Kong, serta semua individu dan komunitas yang terus mengalami penindasan, intimidasi, dan penindasan transnasional dari Partai Komunis Tiongkok.

Dalha menegaskan, "Pengalaman kami berbeda-beda, namun ada sesuatu yang menghubungkan kita semua. Tidak ada pemerintah—terutama Partai Komunis Tiongkok—yang boleh menggunakan rasa takut untuk membungkam orang hanya karena mereka meyakini dan secara damai mengekspresikan jati diri, keyakinan, atau masa depan yang mereka inginkan bagi rakyatnya.” "Kami mendesak pemerintah Australia untuk terus menanggapi penindasan transnasional secara serius, melindungi komunitas diaspora, dan menegaskan bahwa tanah Australia tidak boleh menjadi perpanjangan tangan dari sistem penyensoran dan intimidasi pemerintah negara lain."

Pemimpin Komunitas Uighur: Diperlukan Upaya Bersama untuk Meningkatkan Kesadaran dan Melawan Penindasan Transnasional PKT

Bahtiyar Bora, Presiden Australian Uyghur Association (kiri);  Ramila Chanisheff, Presiden Australian Uyghur Women’s Association (AUTWA) (tengah); dan Mehmet Celepci, juru bicara Australian Uyghur Association (kanan), saat berpidato dalam rapat umum. (Gambar gabungan oleh Minghui.org)

Bahtiyar Bora, Presiden Australian Uyghur Association, menyoroti bahwa PKT mengemas "Undang-Undang tentang Peningkatan Persatuan dan Kemajuan Etnis" sebagai langkah untuk "meningkatkan keharmonisan," padahal kenyataannya, undang-undang tersebut memaksa orang untuk meninggalkan bahasa, budaya, agama, sejarah, dan identitas mereka. Dia juga mendesak pemerintah dan Parlemen Australia untuk mengambil tindakan lebih tegas guna melawan penindasan transnasional: mencermati dampak "undang-undang persatuan etnis" Partai Komunis Tiongkok (PKT), memperkuat pengawasan terhadap produk yang dihasilkan melalui kerja paksa beserta rantai pasokannya, serta melindungi warga Uighur, Tibet, praktisi Falun Gong, aktivis demokrasi Tiongkok, dan semua komunitas yang menjadi sasaran penindasan transnasional. Pada saat yang sama, hak asasi manusia dan kebebasan mendasar harus ditempatkan sebagai inti hubungan antara Australia dan pemerintah Tiongkok.

Terakhir, Bora menyatakan, "Kepada seluruh teman-teman praktisi Falun Gong, teman-teman Tibet, aktivis demokrasi Tiongkok, dan setiap orang yang menderita akibat penindasan PKT: kekuatan Anda adalah perjuangan kami. Kebebasan Anda terkait erat dengan kebebasan kami, dan suara Anda tidak boleh dibungkam."

Ramila Chanisheff, President of the Australian Uyghur Women’s Association  (AUTWA), mengatakan bahwa PKT telah melegalkan penganiayaan melalui "undang-undang persatuan etnis" dan mengancam komunitas di luar negeri. Dia mendesak pemerintah Australia untuk memperhatikan rekomendasi dari Human Rights Watch, Amnesty International, serta kelompok-kelompok masyarakat, dan menegaskan kepada PKT bahwa undang-undang ini melanggar hukum, tidak dapat diterima, tidak boleh diterapkan, dan harus dicabut.

Dia juga menyatakan bahwa pemerintah Australia memiliki segala langkah yang diperlukan—baik itu penerapan sanksi Magnitsky maupun pelarangan produk hasil kerja paksa—serta memiliki undang-undang, prosedur, dan rekomendasi yang relevan. "Sudah saatnya untuk melangkah maju dan mengambil tindakan," ujarnya.

Mehmet Celepci, juru bicara Australian Uyghur Association, memaparkan contoh-contoh meningkatnya penindasan transnasional oleh PKT serta dampak sangat serius yang ditimbulkannya terhadap komunitas diaspora. Dia mendesak komunitas di luar negeri untuk bersatu dan melawan campur tangan langsung PKT dalam urusan internal negara lain.

Celepci berkata, "Kita berkumpul, melakukan aksi bersama, serta membangkitkan dan meningkatkan kesadaran orang lain; kita meminta pemerintah kita dan pemerintah negara lain yang mendukung hak asasi manusia bagi kaum diaspora untuk membantu kita menekan Tiongkok, agar kita dapat hidup sesuai dengan bahasa, budaya, dan nilai-nilai agama kita."

Pejalan kaki: PKT Takut pada Kebenaran

Pejalan kaki dan wisatawan menandatangani petisi di depan Gedung Parlemen di Canberra, menyerukan diakhirinya penganiayaan terhadap Falun Gong. (Minghui.org)

Smith, yang berasal dari Perth, mengatakan bahwa dia pernah melihat kegiatan praktisi Falun Gong di Northbridge, Perth, dan mengetahui tentang penganiayaan tersebut. "Ketika saya mendengar bahwa Partai Komunis Tiongkok mengambil organ dari orang yang masih hidup dan menjualnya dengan harga tinggi, menurut saya hal itu sangat tidak manusiawi dan sungguh menjijikkan. Mereka membunuh orang demi keuntungan, dan bahkan ada pasar untuk itu. Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar nilai-nilai Australia kita dan sama sekali tidak dapat ditoleransi."

Smith dari Perth mengatakan bahwa perdagangan organ oleh PKT sama sekali tidak dapat ditoleransi. (Minghui.org)

Smith menyarankan, "Yang perlu kita lakukan adalah berkomunikasi dengan Perdana Menteri dan siapa pun yang memiliki pengaruh di dalam pemerintah Australia untuk mewujudkan perubahan."

Dia memuji dedikasi tanpa pamrih praktisi Falun Gong, "Praktisi ini datang ke sini untuk menyuarakan pembelaan bagi mereka yang dianiaya. Mereka adalah orang-orang yang baik hati dan berbudi luhur. Mereka sangat peduli terhadap sesama, sementara ada terlalu banyak orang di dunia ini yang hanya memedulikan uang."

Smith menambahkan bahwa semua orang sependapat dengan prinsip-prinsip Falun Gong, “Zhen,Shan,Ren (Sejati, Baik, Sabar).

Paul (Minghui.org)

Paul, seorang warga setempat, mengatakan bahwa dia mengetahui melalui laporan media bahwa PKT berupaya memerintah komunitas diaspora Tiongkok di Australia dan melakukan penindasan transnasional terhadap praktisi Falun Gong. Dia berkata, "Sebagai warga Australia, kita tidak bisa menoleransi hal ini. Di negara ini, setiap orang seharusnya bebas menyampaikan pandangan mereka seperti yang saya lakukan, dan anggota kelompok agama mana pun seharusnya dapat menjalankan keyakinan mereka dengan damai.”

Berbicara mengenai undang-undang persatuan etnis yang baru, Paul mengatakan, "PKT sedang mematikan tradisi-tradisi Tiongkok. Meskipun saya belum pernah ke Tiongkok, saya telah banyak membaca, bertemu dengan banyak orang Tiongkok, dan bekerja bersama mereka; saya tahu bahwa berbagai kelompok etnis di seluruh negeri itu memiliki budaya yang khas. Namun, PKT ingin semua orang hidup mengikuti cara etnis Han dan memerintah apa yang harus mereka lakukan. Saya tidak bisa memahami hal ini, karena itu melemahkan sebuah bangsa. Saya percaya bahwa semakin besar keragaman etnis suatu negara, semakin dinamis pula negara tersebut."

Paul mendorong praktisi Falun Gong untuk terus gigih dan terus meningkatkan kesadaran mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh PKT.